2

Kereta Cepat Copenhagen-Paris

COPENHAGEN – Pada tahun 2009, ketika Copenhagen menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB, saya ikut hadir sebagai anggota parlemen dan saya merasa sedang menyaksikan peristiwa yang mengubah dunia. Selama bertahun-tahun, para negosiator mengupayakan penetapan perjanjian yang ambisius dan mengikat untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan perhatian dunia tertuju ke Denmark. Sayangnya, krisis keuangan gobal dan kepentingan-kepentingan khusus negara menyatu hingga menggagalkan tercapainya kesepakatan yang komprehensif.

Kini, para negosiator iklim bertemu lagi – kali ini di Paris, dimana harapan terbentuknya perjanjian juga sama besarnya. Tetapi kali ini, besar kemungkinannya kesepakatan yang kuat akan terwujud. Saya akan hadir, sebagai menteri Denmark yang bertanggung atas isu-isu iklim, dan saya yakin konferensi tahun ini akan menandai momen ketika negara-negara menunjukkan komitmennya untuk mengendalikan pemanasan global.

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

Situasi politik sekarang sangat berbeda dengan enam tahun lalu. Dulu saat konferensi di Copenhagen diselenggarakan, dunia belum pulih dari krisis yang hampir meruntuhkan keuangan global, politisi-politisi terkemuka masih mempertanyakan apakah betul aktivitas manusia bertanggung jawab atas terjadinya perubahan iklim, dan kelompok industri menolak kewajiban penurunan emisi.

Kini, ekonomi global telah pulih, para ilmuwan iklim telah menjawab kerugian terakhir tentang penyebab perubahan iklim, dan komunitas bisnis telah berpihak dengan lingkungan hidup. Pada tahun 2009, jumlah pemimpin bisnis hijau (green business) sangat sedikit. Sekarang, jumlahnya melonjak pesat. Pada bulan November, contohnya Goldman Sachs mengumumkan investasi $150 miliar pada energi hijau hingga tahun 2025.

Dinamika perundingan pun telah berubah secara drastis. Tujuannya tidak lagi perumusan perjanjian yang memaksa penurunan emisi yang harus dilakukan semua negara; sebaliknya kami sedang mengembangkan kerangka kerja penurunan emisi yang memungkinkan pemerintah untuk memutuskan jenis kontribusi masing-masing negara. Akibatnya, tiap negara akan menggerakkan kemajuan kesepakatan ini. Mereka sudah menyadari bahwa konsekuensi buruk akan timbul dari tidak adanya tindakan, dan manfaat dari upaya penurunan emisi sekarang akan terbayarkan dalam jangka panjang.

Tanda-tanda kemajuan sudah banyak ditemukan. Misalnya tahun lalu Amerika Serikat dan Tiongkok menandatangani perjanjian bilateral untuk melawan perubahan iklim. Amerika Serikat setuju akan mengurangi emisi sebesar 26-28% hingga tahun 2025 dan Tiongkok berkomitmen akan menetapkan emisi puncaknya sekitar tahun 2030 dan lalu menurunkan jumlah emisi.

Pendekatan baru ini telah memperluas ruang lingkup perundingan iklim. Perjanjian di Paris diharapkan akan melibatkan lebih dari 180 negara dan mencakup setidaknya 90% emisi CO2 global. Sebagai perbandingan, Protokol Kyoto tahun 1997 mencakup kurang dari 15% emisi global.

Tentu saja banyak tindakan yang bisa dan harus dilakukan. Denmark akan terus memerangi perubahan iklim. Selama 25 tahun ke depan, kebutuhan energi global akan meningkat hampir sepertiga, terutama di negara-negara non-OECD seperti Tiongkok dan India, dan kita harus memastikan pemenuhan energi ini dilakukan dengan cara-cara yang berkelanjutan. Organisasi seperti International Energy Agency (Badan Energi Internasional) bisa lebih banyak berperan dalam membantu mendorong transisi menuju energi bersih.

Komunitas internasional nampaknya akan berhasil mencapai tujuan yang disepakati sebelumnya di Copenhagen untuk mengucurkan dana $100 miliar per tahun sebagai pendanaan iklim untuk negara-negara berkembang mulai tahun 2020. Supaya terwujud, kita perlu memanfaatkan kekuatan marketplace, meningkatkan daya tarik dana publik agar mendorong investasi swasta. Dalam hal ini, the Danish Climate Investment Fund (Dana Investasi Iklim Denmark), yakni bentuk investasi pemerintah bersama dengan dana pensiun besar di Denmark untuk proyek-proyek iklim demi kepentingan perusahaan-perusahaan asal Denmark, bisa menjadi contoh bagi negara lain.

Fake news or real views Learn More

Upaya ini juga memerlukan penghapusan subsidi bahan bakar fosil secara bertahap, serta pengembangan instrumen keuangan baru untuk  mendorong para investor memecahkan masalah secara mandiri, tanpa bergantung pada dana publik.

Kesepakatan di Paris akan menghasilkan kerangka kerja global yang sangat dibutuhkan semua negara dalam mengurangi total emisi gas rumah kaca. Meskipun kesepakatan tersebut mampu diwujudkan, tidak berarti kita berhasil memenangkan perjuangan melawan perubahan iklim, hal itu akan menjadi landasan kuat bagi transisi menuju perekonomian hijau.