3

Tahap Selanjutnya dari Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

FEZ – Bulan November lalu, ketika banyak orang masih mencoba beradaptasi dengan fakta bahwa Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, Konferensi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa-Bangsa (COP 22) diselenggarakan di Marrakesh, Maroko. Peserta konferensi ini berasal dari seluruh dunia, termasuk 38 kepala negara, bersama-sama membuat rencana pelaksanaan perjanjian perubahan iklim Paris 2015, yang berupaya untuk membatasi pemanasan global agar tidak lebih dari dua derajat celsius lebih tinggi dari tingkat pemanasan pada masa pra-industrialisasi. Ini merupakan sebuah kemajuan penting, namun isu ini jauh lebih rumit dan politis – jauh lebih terpolitisasi dari yang diakui oleh banyak orang.   

Kerjasama global yang terjadi akhir-akhir ini tentunya merupakan sebuah hal yang baik. Namun, walaupun kerjasama penting untuk mencapai kesuksesan, pengakuan akan perbedaan peran dan tanggung jawab negara maju dan berkembang juga merupakan hal yang tidak kalah penting.   

Negara-negara maju telah lama menghasilkan sejumlah besar emisi dan berbagai jenis polusi lainnya, serta menggunakan banyak sumber daya alam – termasuk 90% air bersih dunia – demi kemajuan negara mereka. Oleh karena itu, negara-negara ini sekarang mempunyai standar kehidupan yang tinggi dan keamanan pangan.  

Namun negara-negara berkembang berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Tidak hanya karena mereka berkontribusi jauh lebih sedikit terhadap perubahan iklim, tapi mereka juga yang paling merasakan dampak terburuk dari hal tersebut, termasuk kekurangan pangan dan hilangnya mata pencaharian, yang diakibatkan oleh fenomena cuaca yang semakin ekstrim dan sering seperti banjir dan kekeringan.    

Afrika merasakan dampak yang sangat besar dari perubahan iklim. Walaupun benua ini hanya menyumbang 4% emisi gas rumah kaca, tapi mereka merasakan dampak terbesar, misalnya kenaikan temperatur, perubahan musim, dan semakin banyaknya kekeringan yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, dan kekacauan  keamanan dan stabilitas.

Danau Chad, yang dulunya merupakan reservoir air bersih, sekarang telah kehilangan sekitar 90% luas permukaannya sejak 1963 dan beresiko untuk kering secara permanen. Empat juta hektar hutan ditebang setiap tahunnya di Afrika – dua kali lipat lebih banyak dari rata-rata dunia. Sektor pertanian, yang didominasi oleh pertanian subsisten, mempekerjakan lebih dari 60% tenaga kerja di Afrika,  dan perubahan iklim tidak hanya akan merusak mata pencaharian, tapi juga akan meningkatkan kerawanan pangan karena kerusakan tanaman. Memang benar bahwa hasil pertanian di Afrika dari tahun ini hingga tahun 2050 bisa berkurang sebesar 20%, sementara jumlah populasi meningkat sebesar dua kali lipat. Sejumlah bagian garis pantai di Afrika, termasuk hampir sepertiga dari infrastruktur di garis pantai, akan terendam air.   

Saat ini telah ada sepuluh juta pengungsi akibat perubahan iklim di Afrika. Jika kondisi ini dibiarkan, jumlah pengungsi akan meningkat hingga hampir 60 juta hanya dalam waktu tiga tahun. Hal ini tidak hanya membahayakan kemajuan ekonomi pesat yang terjadi beberapa tahun belakangan, tapi juga hak-hak asasi dari puluhan juta orang Afrika.

Negara-negara maju telah berjanji untuk mendukung negara-negara berkembang, seperti negara-negara Afrika, dalam upaya mereka untuk melawan perubahan iklim. Namun janji yang dibuat sangatlah kurang jika dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut, dan terdapat keraguan apakah janji ini akan dipenuhi atau tidak. Para pembuat kebijakan sering menyebut “pembangunan berkelanjutan”, tapi tidak menjelaskan cara untuk mencapai hal tersebut. Di banyak kasus – Trump adalah contoh terbesar dari hal ini – banyak pihak yang justru terlihat bertekad untuk melakukan hal sebaliknya.

Saat ini, kekuatan ekonomi digunakan sebagai alat politik oleh para pemimpin dunia untuk menghindari tanggung jawab global mereka. Negara-negara maju tidak mengikuti perjanjian yang bertujuan untuk mengatur industri yang mengeluarkan gas rumah kaca dan membuang logam berat ke laut dan tanah. Mereka tidak hanya tetap mempertahankan industri nuklir mereka, namun juga tidak mengelola limbah industri tersebut, yang bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem, mulai dari laut hingga hutan, dan pada saat yang sama dapat menularkan penyakit yang mematikan pada manusia. Trump telah secara terang-terangan menyatakan maksudnya untuk mengabaikan perjanjian Paris.         

Namun, seperti yang ditekankan dalam deklarasi Marrakesh, untuk mencapai sukses dalam mitigasi perubahan iklim memerlukan komitmen politik pada tingkatan tertinggi. Terlebih lagi, aksi mitigasi perubahan iklim harus juga mempertimbangkan kebutuhan khusus dan latar belakang negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan pihak yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Sehubungan dengan hal ini, deklarasi tersebut menuntut upaya yang lebih besar untuk mengentaskan kemiskinan, menjamin keamanan pangan, dan menjawab tantangan pertanian yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perjanjian tersebut juga menyerukan dukungan lebih besar untuk proyek perubahan iklim, termasuk melalui upaya pembangunan kapasitas dan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Meskipun terdapat keenganan dari Trump, banyak negara yang menyadari pentingnya untuk mengambil tindakan. Peserta Konferensi Aksi Afrika, yang diselenggarakan disela-sela konferensi Marrakesh, menawarkan komitmen mereka sendiri untuk membangun Afrika yang mempunyai ketahanan terhadap perubahan iklim dan mampu memajukan permbangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara Afrika harus mengidentifikasi sumber dana yang dibutuhkan; rancangan mekanisme untuk melaksanakan program andalan; memperkuat kapasitas institusi untuk menghadapi resiko perubahan iklim; dan meraih peluang dalam pengembangan energi rendah karbon, inovasi teknologi, dan industri ramah lingkungan. Dukungan eksternal akan menjadi hal yang penting untuk dapat melakukan upaya-upaya tersebut.

Tentu saja, tanggung jawab untuk melakukan mitigasi perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. LSM, misalnya sudah memberikan dampak yang besar, melaksanakan program pendidikan dan bahkan melakukan demonstrasi untuk meningkatkan kesadaran akan tantangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang kita hadapi.   

Namun, dalam banyak hal, peran pemerintah sangat penting untuk memungkinkan kontribusi tersebut. Walaupun penanggulangan perubahan iklim tidak akan mungkin dilakukan tanpa peran organisasi masyarakat sipil, dampak dari upaya mereka sering dikacaukan oleh pertimbangan pemerintah, yang misalnya, memilih pemasok energi yang ada dibandingkan dengan alternatif yang ramah lingkungan demi mempertahankan pekerjaan.

Beberapa negara telah melaksanakan upaya penting untuk mendukung perubahan ke praktek yang lebih ramah lingkungan, termasuk insentif keuangan dan pasar. Hanya dengan melaksanakan lebih banyak inisiatif ramah lingkungan dan juga komitmen untuk melaksanakan Konferensi Aksi Afrika, pemerintah bisa  menempatkan negara mereka dan juga dunia, di jalur yang benar untuk menuju pembangunan berkelanjutan.