3

Gelombang Migrasi Berikutnya

MANILA – Bayangkan diri Anda sebagai petani. Tanaman Anda layu karena cuaca semakin tidak bisa ditebak, air sumur Anda terlalu asin untuk diminum, dan harga beras di pasar terlalu mahal. Semua ini menyebabkan Anda meninggalkan desa untuk mencari penghidupan yang lebih baik.  

Jutaan orang diseluruh dunia yang hidup dalam komunitas yang rentan tidak harus membayangkan skenario tersebut. Skenario tersebut adalah kehidupan mereka sekarang, hal ini disebabkan oleh dampak perubahan iklim; dan jumlah mereka akan semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya dampak buruk dari perubahan iklim.

Tapi dunia lebih tidak siap untuk menghadapi para migran iklim dibandingkan dengan ketidaksiapan Eropa saat ini dalam menghadapi gelombang pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Kebanyakan migran iklim akan melakukan perpindahan di dalam negeri mereka, namun yang lain tidak akan mempunyai pilihan selain melakukan migrasi ke luar negeri. Jika permukaan air laut naik lebih dari satu meter, maka seluruh penduduk kepulauan Pasifik dan negara-negara kepulauan lainnya harus mengungsi.

Jika direncanakan dan dikelola dengan baik, migrasi dapat membantu pengungsi untuk beradaptasi terhadap ancaman perubahan iklim. Namun jika tidak, hal ini bisa menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan. Secara umum, kebijakan yang ada saat ini tidaklah cukup untuk menghadapi hal tersebut. Negara asal dan tujuan para migran harus mempermudah atau menjamin keamanan orang yang ingin pindah atau mereka yang menetap karena tidak mampu untuk melakukan migrasi atau atas pilihan mereka sendiri.    

Perubahan iklim akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gelombang migrasi di masa depan. Meskipun akan semakin sulit untuk membedakan orang yang melakukan migrasi karena faktor lingkungan atau alasan lainnya, kita tahu bahwa iklim akan mempunyai peran yang lebih besar dalam migrasi, hal ini dikarenakan dampak dari erosi dan bencana alam seperti badai siklon mengancam mata pencaharian banyak orang.     

Kebanyakan orang yang terancam dampak perubahan iklim tinggal di Asia karena benua ini secara unik terpapar dampak perubahan iklim. Sembilan dari sepuluh negara dengan populasi yang hidup di dataran rendah terbanyak (sehingga terancam banjir, badai, salinitas, dan erosi) terletak di Asia, hal ini merupakan dampak migrasi besar-besaran ke kota-kota besar dalam beberapa dekade terakhir.  

Penelitian baru-baru ini memperkirakan bahwa jumlah penduduk yang tinggal di dataran rendah di Asia akan naik dua kali lipat pada tahun 2060 menjadi 983 juta, dibandingkan jumlah penduduk yang ada pada tahun 2000, sehingga mencakup 70% dari total populasi di bumi. Di daerah lain di benua Asia, kesulitan air karena semakin sedikitnya curah hujan, pengurangan lapisan es, dan desertifikasi akan berpengaruh pada ketersediaan air bersih, hal ini mengancam penghidupan masyarakat dan meningkatkan harga bahan pangan dan air bersih.   

Skenario drastis ini mungkin bisa dihindari jika kita sukses dalam melakukan mitigasi perubahan iklim. Namun tidak ada negara yang bisa berpuas diri. Negara-negara khususnya yang berada di Asia, harus bersiap untuk menghadapi skenario terburuk, dan melakukan kebijakan jangka panjang, seperti program “migrasi bermatabat” yang dilakukan oleh Kiribati yang memberikan pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi penduduk negara kepulauan tersebut untuk meningkatkan peluang mereka mendapatkan penghidupan yang layak di luar negeri.

Persiapan untuk menghadapi kejadian di masa depan di Asia memerlukan data yang lengkap untuk bisa melihat potensi dampak dan waktu dari kejadian yang diakibatkan perubahan iklim, serta untuk melakukan penilaian dampak hal-hal tersebut terhadap pola migrasi. Data per negara memungkinkan pemerintah negara tersebut untuk menyempurnakan kebijakan mereka. Hal ini termasuk sensus yang lebih menyeluruh, karena sensus biasanya sering mengabaikan masyarakat yang tinggal di daerah kumuh. Sensus harus dilakukan dengan lebih inklusif, dan data sensus harus dimasukkan ke dalam database nasional agar kemajuan dapat dipantau dan identifikasi populasi yang rentan bisa dilakukan, selain itu data sensus juga harus disebarkan ke negara-negara di wilayah tersebut.  

Pemerintah harus memberikan pendidikan dampak perubahan iklim kepada warga negara mereka untuk menyiapkan warga negara yang memilih untuk tinggal atau tidak mampu untuk melakukan migrasi. Negara-negara asal migran harus melakukan penilaian nasional resiko bencana (agar mereka bisa membuat rencana untuk menghadapi potensi kerugian), peta bahaya yang komprehensif, dan sistem peringatan dini bencana untuk memberikan kepastian bagi warga negara mereka. Selain hal-hal tersebut, pembangunan rumah, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya, seperti instalasi air, harus bisa menahan cuaca ekstrim.         

Pada saat yang sama, pemerintah juga harus memberikan akses terhadap manfaat yang dapat dibawa bagi penduduk yang ingin melakukan migrasi, agar mereka bisa menghidupi diri mereka di luar negeri. Selain itu, negara tujuan migrasi juga harus mempertimbangkan untuk memberikan pekerjaan sementara bagi para migran, hal ini bisa dilakukan dengan mencontoh program pekerja musiman yang diterapkan oleh Australia dan New Zealand. Negara tujuan migrasi juga bisa mendirikan pusat pekerja dan pelatihan untuk migran yang baru datang, dimana kebanyakan dari mereka tidak mempunyai keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan di kota; dan pemerintah negara tujuan migrasi juga harus bisa mengidentifikasi migran yang memiliki keterampilan dan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan.  

Penting bagi negara tujuan migrasi untuk melakukan investasi di infrastruktur yang berkelanjutan dan layanan dasar untuk migran yang baru datang. Beberapa kota ragu untuk memberikan pelayanan karena mereka takut hal tersebut akan menarik lebih banyak migran ke kota mereka. Namun pola pikir ini justru memaksa migran untuk tinggal di daerah kumuh yang nantinya akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Akan lebih baik untuk melakukan pendekatan dimana pemerintah dapat mengalihkan migran dari daerah-daerah yang rentan ke kota-kota berukuran sedang yang dilengkapi dengan layanan yang memadai untuk menampung migran; pendekatan ini juga akan mencegah kota-kota besar mengalami pertumbuhan yang tidak berkelanjutan.     

Pendekatan komprehensif seperti yang digambarkan diatas akan menjadikan migrasi sebagai salah satu solusi dari perubahan iklim, bukan sebagai dampak buruk dari hal tersebut. Banyak negara yang akan memerlukan dana untuk melaksanakan pendekatan ini, dan perjanjian perubahan iklim Paris yang ditanda tangani pada tahun 2015 juga mendorong pendirian gugus tugas untuk mengatasi migrasi karena perubahan iklim. Salah satu tujuan utama dari gugus tugas ini harusnya adalah mekanisme pendanaan untuk adaptasi  perubahan iklim yang mencakup permasalahan migrasi.      

Untuk saat ini, kita memerlukan diskusi global yang lebih aktif dalam membahas permasalahan migrasi. Apakah migrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim akan menjadi solusi atau permasalahan tergantung dari kebijakan dan investasi yang kita lakukan sekarang. Kita harus bertindak sekarang agar komunitas yang rentan dapat menentukan masa depan mereka.