5

Sistem Pengawasan dan Keseimbangan Lebih Utama dibandingkan Pembangunan Infrastruktur

WASHINGTON, DC – Pada pemilu Amerika Serikat tahun 2016, Hillary Clinton dan Donald Trump setuju bahwa bobobroknya infrastruktur berdampak buruk pada perekonomian Amerika, dan keduanya menyerukan investasi yang lebih besar untuk melakukan renovasi dan memperbaiki modal publik negara tersebut. Sekarang di saat pemerintahan Donald Trump sedang mempersiapkan garis besar anggaran pertamanya, inisiatif sektor infrastruktur akan menjadi fokus utama. 

Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Faktanya, kesenjangan infrastruktur seringkali merupakan permasalahan yang lebih mendesak di negara-negara lain. Negara maju lainnya juga perlu menghidupkan kembali investasi yang kian melemah, dan negara berkembang perlu melakukan persiapan untuk menghadapi pertumbuhan populasi, peningkatan konsumsi, dan permintaan yang lebih tinggi untuk belanja transportasi.

Inisiatif yang dicanangkan setelah krisis keuangan global tahun 2008 mulai meningkatkan investasi infrastruktur. Di Uni Eropa, Rencana Juncker – yang menggunakan dana Uni Eropa untuk mendanai proyek yang lebih beresiko dan inovatif – bertujuan untuk mengumpulkan lebih dari $300 milyar investasi antara tahun 2016 hingga 2018.

Dan terdapat dorongan yang lebih besar untuk melakukan investasi infrastruktur di negara-negara berkembang seperti Tiongkok, yang melakukan pembangunan infrastruktur baik di dalam maupun luar negeri. Dalam beberapa tahun ini, Tiongkok mendirikan beberapa institusi dengan pendanaan dalam negeri seperti Dana Jalur Sutera dan mendorong pembentukan institusi keuangan internasional baru seperti Bank Investasi Infrastruktur Asia

Jika dilakukan dengan benar, investasi infrastruktur dapat menggerakkan ekonomi yang lesu dan memberikan keuntungan yang mencukupi biaya pembangunan infrastruktur tersebut. Namun jika tidak dilakukan dengan benar, pengeluaran infrastruktur dapat menyebabkan korupsi dan pengeluaran yang sia-sia, dimana rakyat harus membayar biaya untuk membangun infrastruktur yang tidak berguna. Pelaksanaan investasi infrastruktur yang baik meliputi hal-hal yang lebih dari sekedar pendanaan; hal ini memerlukan pengelolaan yang baik berbagai aspek, mulai dari pemilihan, perancangan dan pelaksanaan proyek.

Dan dalam melakukan hal ini, kunci untuk mencapai kesuksesan tidak hanya bergantung pada keahlian professional dan teknokratis. Transparansi dan kebebasan media juga merupakan hal yang penting untuk mencapai keberhasilan. Masyarakat harus mendapatkan fakta yang akurat mengenai sebuah proyek, sehingga mereka bisa memantau kemajuan dan mendorong pembuat keputusan untuk melindungi kepentingan publik.

Dalam sebuah buku baru, Tomas Hellebrandt dan Saya memproyeksikan bahwa pengeluaran konsumen untuk transportasi akan meningkat empat kali lipat pada tahun 2035 di Sub-Sahara Afrika, Tiongkok, dan negara berkembang lainnya di Asia.

Orang yang menghasilkan $200 per tahun, hanya dapat menghabiskan 1% dari pendapatan mereka untuk transportasi, dibandingkan dengan 18% bagi orang yeng mempunyai pendapatan $ 20,000. Dalam dua dekade mendatang, jumlah orang dengan penghasilan $6,000 - $20,000 akan mengingkat menjadi satu milyar orang, dan banyak dari mereka akan membeli mobil untuk pertama kalinya. Sementara itu, jumlah orang dengan pendapatan $20,000 ke atas per tahun akan meningkat sebesar 800 juta orang, dan banyak dari mereka yang akan mulai menggunakan pesawat untuk berlibur.

Jaringan transportasi di negara berkembang harus diperluas untuk mengimbangi permintaan yang kian meningkat. Dan meskipun negara maju telah memiliki infrastruktur transportasi yang luas dan populasi yang stabil, jaringan transportasi mereka memerlukan renovasi dan perbaikan.

Negara berkembang bisa mendapatkan dana yang cukup untuk pembangunan infrastruktur jika mereka lebih melibatkan sektor swasta; dana pensiun dan perusahaan asuransi jiwa, khususnya, dapat menyediakan dana yang besar. Namun untuk memanfaatkan kesempatan ini, persyaratan yang ada harus diperlonggar, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut bisa mempunyai beragam portofolio proyek infrastruktur. Dan landasan kerjasama investasi dengan bank multilateral dan regional harus dibuat, untuk meningkatkan kredibilitas jenis investasi ini.

Untuk menarik investor swasta, pemerintah harus mempertahankan kondisi peraturan yang stabil dan bebas dan campur tangan yang sewenang-wenang. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus mengawasi dan mengungkapkan kewajiban fiskal dari proyek yang melibatkan sektor swasta, seperti yang sekarang rutin dilakukan pemerintahan Chile. Hal ini akan mencegah pemerintah menjamin kemitraan pemerintah – swasta dengan menerapkan biaya anggaran yang setara dengan satu poin atau lebih dari PDB, seperti yang terjadi di Kolumbia, Indonesia dan Portugal.    

Pemerintah harus mengembangkan budaya transparansi untuk memastikan bahwa pendanaan digunakan secara produktif – dan bukan secara illegal mengalirkan atau memindahkan dana pada proyek dengan nilai tambah rendah demi untuk kepentingan politik. Tender dan klausul penting dalam kontrak harus dipublikasikan secara rutin, dan pemeliharaan catatan dan kontrol kualitas harus dipertahankan selama proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak. 

Untuk mencegah penggelapan, pemerintah harus memberikan penghargaan kepada pelapor pelanggaran, dan melindungi mereka dari kemungkinan balas dendam. Banyak negara berkembang yang sangat membutuhkan reformasi kerangka institusi dalam memilih dan melaksanakan proyek infrastruktur. Namun korupsi terjadi di semua negara, sehingga negara maju juga perlu untuk melindungi proyek infrastruktur mereka dari pengaruh swasta dan campur tangan pejabat pemerintah yang sewenang-wenang. 

Peningkatan investasi infrastruktur di negara-negara berkembang akan bermanfaat bagi semua pihak. Dan di saat dimana negara berkembang berada di garis depan melawan perubahan iklim, semua orang akan mendapatkan manfaat lebih jika investasi di negara-negara maju diarahkan pada proyek infrastruktur yang ramah lingkungan. Pembangunan jaringan jalur kereta metro yang baru, dibandingkan jalan raya, akan membantu menurunkan emisi karbon dioksida dimasa depan.

Negara maju dapat membantu upaya ini dengan mendukung penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan dengan menyediakan insentif keuangan untuk investasi infrastruktur yang ramah lingkungan melalui badan kredit ekspor dan bank pembangunan multilateral dan regional. Dengan sistem pengadaan yang terbuka dan transparan, teknologi yang paling efisien tentu akan banyak dipergunakan.

Investasi infrastruktur menjanjikan banyak peluang, namun untuk meraih hal tersebut, para pembuat keputusan harus secepatnya memperkuat kerangka institusi untuk pengadaan. Dan para pembuat keputusan di negara maju harus menjaga dan menerapkan sistem pengawasan dan keseimbangan untuk memberikan kesempatan yang seimbang dalam pemilihan proyek, dan untuk memungkinkan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan dari awal hingga akhir proyek.

Artikel ini ditulis berdasarkan pendapat penulis dan tidak mewakili pendapat IMF, Dewan Eksekutif dan Manajemen IMF.