Skip to main content

Congolese woman cleans an area of land to start to cultivate crops JOHN WESSELS/AFP/Getty Images

Kesetaraan Finansial bagi Petani Perempuan di Afrika

NAIROBI – Di seluruh dunia, gerakan sosial seperti #MeToo dan #TimesUp mengilhami percakapan penting mengenai praktik ketidakadilan dalam segala aspek kehidupan yang telah lama dialami oleh perempuan. Dalam beberapa kasus, diskusi-diskusi ini telah menghasilkan perubahan terukur mengenai cara perempuan diperlakukan dalam pekerjaan dan dalam hal-hal lain di masyarakat. 

Sayangnya, sebagian besar fokus yang ada diperuntukkan bagi perempuan yang hidup di negara-negara barat atau mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Perempuan yang tinggal di pedesaan, dan khususnya petani perempuan miskin di Afrika Sub-Sahara, belum menerima manfaat dari fokus terhadap kesetaraan gender yang baru-baru ini ada. Namun jika kita ingin mengurangi kesenjangan gender di Afrika, maka tantangan unik yang dialami oleh perempuan di Afrika harus menjadi bagian dari dialog global.

Afrika Sub-Sahara termasuk dalam wilayah dengan kesenjangan gender tertinggi di dunia. Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), “persepsi, sikap, dan peran gender secara historis” membatasi akses perempuan terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dan menyebabkan tanggung jawab dalam keluarga yang tidak seimbang, pemisahan kerja, dan kekerasan seksual.    

Namun mungkin hambatan terbesar bagi kesetaraan gender di Afrika Sub-Sahara adalah uang; sederhananya, perempuan punya lebih sedikit uang. Menurut Bank Dunia, 37% dari perempuan di wilayah ini mempunyai rekening bank, dibandingkan dengan tingkat laki-laki yang mempunyai rekening yang berada pada angka 48%. Dan, meskipun persentase tersebut sama rendahnya bagi laki-laki dan perempuan, yang menjadi masalah adalah kesenjangan yang semakin besar selama beberapa tahun terakhir, bahkan ketika total pembiayaan yang tersedia bagi masyarakat miskin di dunia terus mengalami peningkatan. 

Saat ini, perempuan mendominasi bidang pertanian di Afrika, yang merupakan industri paling penting di benua tersebut. Namun hal ini belum memberikan kendali finansial yang lebih besar bagi perempuan. Salah satu ukuran dari kekurangan ini adalah tingkat pinjaman; di Afrika Timur, dimana organisasi saya beroperasi, perempuan meminjam 13% lebih sedikit uang dibandingkan laki-laki untuk aktivitas yang berhubungan dengan pertanian. Buta huruf, terbatasnya kepemilikan tanah, dan pembatasan tindakan dan mobilitas menyebabkan rendahnya akses perempuan terhadap pendanaan pertanian.

Hambatan-hambatan di atas mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kemajuan sosial dan ekonomi. Sebagai permulaan, kurangnya modal menyebabkan perempuan kesulitan untuk membeli benih dan pupuk berkualitas, atau bahkan untuk mempunyai akses terhadap lahan pertanian, yang kemudian berdampak pada berkurangnya produktivitas pertanian. Hasil panen di wilayah ini jauh di bawah rata-rata global, yang sebagian disebabkan karena perempuan tidak dapat mencukupi investasi untuk kegiatan operasional mereka.  

Subscribe now
ps subscription image no tote bag no discount

Subscribe now

Subscribe today and get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, the PS archive of more than 14,000 commentaries, and our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

Kesenjangan gender juga berdampak buruk pada tingkat makro. UNDP memperkirakan bahwa kegagalan untuk mengintegrasikan perempuan ke dalam ekonomi nasional menyebabkan kerugian bagi negara-negara Afrika Sub-Sahara sebesar $95 miliar dalam bentuk produktivitas yang hilang setiap tahunnya. Ketika perempuan yang hidup dalam kemiskinan tidak dapat bekerja atau berkontribusi secara sosial, maka pertumbuhan akan menjadi stagnan.

Di sisi lain, ketika petani perempuan mempunyai akses terhadap pendanaan, manfaat yang diterima jauh melampaui sektor pertanian saja. Pemberdayaan finansial telah terbukti meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di komunitas. Terlebih lagi, inklusi finansial terhadap perempuan membantu melawan marginalisasi sosial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga; ketika para ibu mempunyai sejumlah kendali terhadap aspek finansial rumah tangga, maka lebih sedikit kemungkinan bagi anak-anak mereka untuk meninggal karena kurang gizi dan anak-anak tersebut lebih mungkin untuk mengalami perkembangan yang baik.

Mengingat manfaat-manfaat yang mungkin dicapai, pertanyaannya bukan apakah perempuan di pedesaan Afrika membutuhkan akses yang lebih luas terhadap modal yang berhubungan dengan pertanian, namun bagaimana menyediakan akses tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan merancang program yang mempertimbangkan disparitas dalam bidang pendidikan dan mobilitas ketika memberikan pinjaman. Mempertimbangkan diskriminasi sosial merupakan sebuah hal yang penting agar perempuan dapat menerima manfaat dari pendanaan yang tersedia. Pilihan yang lain adalah dengan menggunakan upaya-upaya mediasi yang telah berhasil sebagai landasan untuk membantu perempuan mendiskusikan inklusi finansial dengan suami mereka.

Tetapi salah satu perubahan yang paling penting adalah kepemimpinan yang berkomitmen dari institusi finansial. Jika bank dan lembaga pemberi pinjaman menawarkan produk yang memenuhi kebutuhan perempuan, maka akan lebih banyak perempuan yang mempunyai akses terhadap sumber daya finansial. Misalnya, bank dapat merancang program pinjaman khusus untuk tanaman yang umumnya ditanam oleh petani perempuan – misalnya kacang tanah atau bunga matahari. Institusi finansial juga dapat mendorong kepemimpinan perempuan dalam koperasi petani, dan memberi dukungan terhadap pasar yang menjadi tempat bagi perempuan menjual hasil panen mereka.  

Pada tingkat inklusi keuangan yang ada pada saat ini, diperlukan waktu lebih dari 200 tahun untuk mencapai kesetaraan gender. Dan hal ini tidak dapat diterima. Kemajuan dalam bidang pemberdayaan perempuan bisa dilakukan dalam waktu yang lebih cepat. Jika pemerintah, aktor internasional, dan industri finansial melakukan upaya bersama untuk merancang dan menyokong kebijakan yang lebih berfokus pada gender, maka kesetaraan gender dapat dicapai dalam jangka waktu yang lebih singkat.                                               

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

https://prosyn.org/0JcOlRfid;

We hope you're enjoying our PS content

Subscribe

To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe

  1. palacio101_Artur Debat Getty Images_earthspaceshadow Artur Debat/Getty Images

    Europe on a Geopolitical Fault Line

    Ana Palacio

    China has begun to build a parallel international order, centered on itself. If the European Union aids in its construction – even just by positioning itself on the fault line between China and the United States – it risks toppling key pillars of its own edifice and, eventually, collapsing altogether.

    3
  2. rajan59_Drew AngererGetty Images_trumpplanewinterice Drew Angerer/Getty Images

    Is Economic Winter Coming?

    Raghuram G. Rajan

    Now that the old rules governing macroeconomic cycles no longer seem to apply, it remains to be seen what might cause the next recession in the United States. But if recent history is our guide, the biggest threat stems not from the US Federal Reserve or any one sector of the economy, but rather from the White House.

    1
  3. eichengreen134_Ryan PyleCorbis via Getty Images_chinamanbuildinghallway Ryan Pyle/Corbis via Getty Images

    Will China Confront a Revolution of Rising Expectations?

    Barry Eichengreen

    Amid much discussion of the challenges facing the Chinese economy, the line-up of usual suspects typically excludes the most worrying scenario of all: popular unrest. While skeptics would contend that widespread protest against the regime and its policies is unlikely, events elsewhere suggest that China is not immune.

    3
  4. GettyImages-1185850541 Scott Peterson/Getty Images

    Power to the People?

    Aryeh Neier

    From Beirut to Hong Kong to Santiago, governments are eager to bring an end to mass demonstrations. But, in the absence of greater institutional responsiveness to popular grievances and demands, people are unlikely to stay home.

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions