9

Memperbaiki Tata Kelola Migrasi

DHAKA – Pada pertemuan Majelis Umum PBB tahun lalu, para pemimpin dunia berjanji akan bekerja sama memastikan perpindahan penduduk yang aman, tertib, teratur dan bertanggung jawab. Tahun ini, mereka perlu melakukan aksi lebih banyak untuk merealisasikan janji tersebut. 

Negara-negara anggota PBB telah mengakui banyaknya keuntungan dari migrasi, termasuk perannya dalam menstabilkan pasar tenaga kerja global, menyebarkan pengetahuan dan ide, menciptakan diaspora yang memacu peningkatan perdagangan dan investasi dan mempertahankan ekonomi global melalui pengiriman uang, yang dipergunakan untuk membayar perawatan kesehatan anggota keluarga, pendidikan, dan perumahan di negara asal.

 1972 Hoover Dam

Trump and the End of the West?

As the US president-elect fills his administration, the direction of American policy is coming into focus. Project Syndicate contributors interpret what’s on the horizon.

Tapi manfaat ini bisa menjadi sia-sia, seperti yang kita lihat pada krisis yang terjadi baru-baru ini di laut Mediterania, laut Andaman, koridor Amerika Tengah, Sahel, dan semenanjung Afrika, yang mana migrasi tidak dikelola dengan bertanggung jawab dan kooperatif.

Lebih dari 4,300 migran meninggal tahun ini pada saat mencoba mencapai tujuan mereka. Di laut Mediterania, 3,200 orang meninggal dunia, dan di laut Andaman, sebelah timur teluk Benggala, ribuan migran berada di kapal tanpa kejelasan tujuan, atau disandera oleh orang yang mengatur perjalanan mereka.

Melihat kejadian ini, pemerintah di negara-negara anggota PBB harus mengakui kesenjangan antara cita-cita mereka tahun kemarin dengan kenyataan pahit yang dihadapi migran dan pengungsi hingga saat ini. Para pemimpin dunia dapat memperbaiki situasi ini pada pertemuan Majelis Umum PBB bulan ini – dan secara khusus hari ini pada pertemuan mengenai migrasi dan pengungsi yang belum pernah terjadi sebelumnya.  

Para pemimpin dunia terlebih dahulu harus memperbarui komitmen mereka akan tata kelola migrasi global yang lebih kuat, dan setuju untuk mengadakan konferensi antar pemerintah yang pertama pada tahun 2018 untuk fokus secara khusus dalam penyusunan perjanjian global tentang migrasi yang baru, seperti usulan Sekretaris Jenderal PBB pada awal tahun ini.

Kemungkinan bahwa negara-negara anggota PBB setuju dengan perjanjian global yang baru adalah suatu perkembangan yang signifikan. Sudah terlalu lama komunitas internasional telah berupaya untuk mengelola migrasi dengan efektif. Tanpa institusi tata kelola global dan kerangka hukum untuk memandu kerjasama internasional, kebanyakan negara harus melakukan tata kelola unilateral dalam hal alur tata kelola migrasi mereka.     

Ketika negara gagal untuk mengelola migrasi dengan efektif, akibatnya adalah kekosongan yang diisi oleh pihak yang tidak bermoral: penyelundup, pelaku perdagangan orang, dan kejahatan terorganisir. Sementara itu, negara, migran, dan komunitas yang menampung migran merugi karena mereka menanggung biaya migrasi tanpa menyadari manfaatnya.

PBB saat ini belum memberikan dukungan efektif terhadap negara-negara anggota, migran, dan masyarakat yang menampung mereka. Negara-negara anggota PBB perlu menyetujui prinsip umum untuk membangun kerangka internasional untuk menangani migrasi, dan PBB sendiri harus menjadikan tata kelola migrasi sebagai salah satu misi utamanya, dibandingkan menyebarkan tugas tersebut ke beberapa lembaga berbeda.

Untungnya, International Organization for Migration (Organisasi Internasional untuk Migrasi) akan tergabung dalam sistem PBB pada hari ini. IOM diharapkan akan memainkan peranan penting dalam menjadikan tata kelola pemerintahan lebih masuk akal dan efisien.

Negara saya sendiri, Bangladesh, memprakarsai ide perjanjian global khusus untuk meningkatkan tata kelola migrasi. Sebagai ketua Forum Global Migrasi dan Pembangunan, Bangladesh berkomitmen untuk memastikan bahwa pelajaran perjanjian global mengambil pelajaran yang sudah ada. Tapi, agar perjanjian baru tidak hanya menyatakan atau menegosiasikan kembali komitmen-komitmen yang sudah ada, para pemimpin dunia harus bertindak sekarang untuk membuat dasar-dasar institusional dan hukum untuk melaksanakan proposal sebelumnya dan membuat kemajuan lebih lanjut.

Kerjasama internasional mengenai migrasi harus berdasarkan perjanjian antar negara yang sudah ada, seperti Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, Agenda Aksi Addis Ababa 2015, Kerangka Sendai untuk Mengurangi Resiko Bencana 2015, dan Deklarasi Dialog Tingkat Tinggi mengenai Migrasi Internasional dan Pembangunan.

Migrasi adalah permasalahan multidimensional; hal ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang juga menghargai hukum dan peraturan yang ada. Pengambil kebijakan harus memaksimalkan manfaat ekonomi dari migrasi; memfasilitasi jalur legal sehingga migran tidak memilih jalur illegal; mengurangi hambatan untuk bekerja dan mengirimkan uang; mengatur alur migrasi yang teratur; dan melindungi keselamatan migran, khususnya di area perang atau ketika migrasi mencapai level krisis, seperti yang terjadi tahun ini.   

Negara-negara dan organisasi non pemerintah harus tetap waspada terhadap eksploitasi migran, dan pemerintah harus berbagi tanggung jawab untuk menampung pengungsi. Dan, untuk mengikuti perubahan cepat kondisi geopolitik, komunitas internasional harus mempertimbangkan kemitraan baru untuk mengatasi migrasi dan perpindahan manusia dalam jumlah besar.   

Fake news or real views Learn More

Pada akhirnya, tata kelola migrasi yang efektif memerlukan kerangka institusi dan hukum yang mampu menyatukan pertimbangan-pertimbangan yang kadang bertentangan. Misalnya, kepentingan nasional negara-negara dalam mempertahankan kedaulatan, mengatur batas negara, dan menegakkan hukum dalam negeri harus seimbang dengan hak asasi migran, keinginan sah mereka untuk meningkatkan penghidupan, dan kebutuhan masyarakat untuk imigrasi dan peningkatan diversifitas.

Dengan mengatasi kekhawatiran tersebut bersama-sama, komunitas internasional dapat menegakkan prinsip kemakmuran bersama melalui pembagian tanggung jawab, yang merupakan inti agenda pembangunan berkelanjutan 2030 PBB. Waktu telah tiba untuk mengarahkan dunia pada jalur kerjasama konstruktif, dibandingkan jalur populis unilateralisme destruktif yang lebih disukai. Kita hanya perlu mengakui bahwa migrasi memberikan manfaat bagi kita semua agar dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan penderitaan.