1

From War to Work (Transisi Pasca-Konflik)

OXFORD – Jelas sekali bahwa konflik menghasilkan banyak efek negatif yang berdampak luas, terutama pada pekerjaan. Namun pemahaman yang berlaku mengenai kaitan antara konflik dan pekerjaan tidak sepenuhnya mengakui kerumitan hubungan tersebut – sebuah kelemahan yang meremehkan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif di negara-negara rentan.

Kebijaksanaan konvensional yang berlaku adalah konflik memusnahkan lapangan kerja. Selain itu, sebab pengangguran bisa memacu lebih banyak konflik, ketika pemuda pengangguran mendapat pengakuan dan ganjaran ekonomis dari tindak kekerasan, penciptaan lapangan kerja harus menjadi bagian pokok dalam kebijakan pasca-konflik. Tapi, meski asumsi-asumsi tersebut jelas terdengar logis, seperti saya uraikan dalam sebuah makalah yang diterbitkan tahun 2015, mereka tidak sepenuhnya akurat.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

Asumsi pertama – bahwa konflik kekerasan memusnahkan lapangan kerja – mengabaikan fakta bahwa setiap konflik itu unik. Beberapa konflik, seperti perang saudara di Sri Lanka tahun 2008-2009, terpusat di daerah yang relatif kecil, sehingga sebagian besar wilayah negara – dan perekonomiannya – tidak terkena dampak.

Bahkan konflik-konflik endemik, seperti konflik yang berulang di Kongo, belum tentu berpengaruh besar pada net employment. Bagaimanapun juga, pekerjaan yang hilang, misalnya di sektor publik atau pengekspor komoditas dapat diimbangi (offset) dengan lapangan kerja baru di pemerintahan dan pemberontak bersenjata, produksi informal menggantikan impor, dan tindakan ilegal seperti produksi obat-obatan terlarang dan penyelundupan.

Sama halnya, asumsi kedua – bahwa pengangguran adalah penyebab utama konflik kekerasan – juga tidak memperhitungkan perbedaan krusial. Pertama, sektor formal hanya berkontribusi sedikit pada total pekerjaan di mayoritas negara yang dilanda konflik. Mayoritas warga bekerja di sektor informal, umumnya melakukan pekerjaan dengan status, produktivitas, dan pendapatan rendah yang bisa mengarah pada ketidakpuasan dan mendorong pemuda mengikuti gerakan-gerakan penuh kekerasan, sama seperti efek pengangguran.

Dengan demikian, sekedar menambah pekerjaan di sektor formal saja tidak cukup kecuali kondisi pemuda yang bekerja di sektor informal dengan upah rendah juga diperbaiki. Akan tetapi kebijakan ketenagakerjaan pasca-konflik hampir selalu mengabaikan sektor informal. Lebih parahnya lagi, peraturan-peraturan terbaru – seperti larangan untuk ojek di Freetown, Sierra Leone – kadang menghalangi bentuk aktivitas informal produktif yang dilakukan pemuda.

Tapi bahkan fokus pada sektor informal saja masih kurang, sebuah riset menunjukkan bahwa kemiskinan dan marginalisasi tersendiri tidak cukup untuk menyebabkan konflik. Jika ini benar maka negara-negara termiskin di dunia pasti selalu mengalami konflik. Dan faktanya tidak seperti itu.

Konflik kekerasan terjadi ketika pemimpin terdorong untuk menggerakkan pendukungnya untuk menyulut konflik. Motivasi tersebut bisa muncul dari berbagai sumber, salah satu yang paling umum ialah penyingkiran dari kekuasaan. Dalam kondisi ini, pemimpin akan menyerukan satu identitas bersama – misalnya agama bila bicara konflik dewasa ini di Timur Tengah, atau etnis dalam  hal konflik di mayoritas negara Afrika – untuk menggerakkan pendukungnya.

Tentu saja diperlukan lebih dari sekadar identitas bersama untuk menghasilkan dorongan tersebut. Individu atau kelompok biasanya akan merespon apabila mereka sudah memiliki dendam tertentu – terutama jika mereka merasa kelompoknya mengalami diskriminasi dalam memperoleh akses kepada sumber daya dan pekerjaan. Dengan demikian, pekerjaan itu penting, namun yang terpenting bukanlah jumlah lapangan kerja tapi distribusi pekerjaan yang layak di antara kelompok-kelompok agama dan etnis.

Dengan kata lain, sekadar penambahan lapangan kerja baru tanpa memikirkan alokasinya, tidak akan melunakkan konflik, jika ketimpangan terus terjadi, penciptaan lapangan kerja justru akan memperburuknya. Akan tetapi kebijakan ketenagakerjaan pasca-konflik hampir pasti selalu meniadakan “ketidaksetaraan horizontal”. Contohnya, kebijakan ketenagakerjaan kurang berperan dalam mengurangi ketimpangan regional yang besar dan diskriminasi yang berkepanjangan pasca perang di Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1990-an.

Mengingat kegagalan tersebut, tidak mengejutkan bahwa dampak kebijakan ketenagakerjaan biasanya relatif kecil dibandingkan ukuran permasalahan. Di Kosovo dan Bosnia-Herzegovina, penciptaan lapangan kerja pada awalnya dipandang sebagai keutamaan dalam upaya pemeliharaan perdamaian pasca konflik. Namun, di Kosovo, angka pengangguran bertahan di 45% enam tahun setelah perang berakhir. Di Bosnia, program-program baru hanya menghasilkan 8.300 pekerjaan, sementara 450.000 orang dibebastugaskan dari militer; 20 tahun setelah berakhirnya konflik, angka pengangguran bertahan di 44%.

Terdapat satu contoh sukses kebijakan ketenagakerjaan pasca-krisis. Pemerintah Nepal berupaya memperluas kesempatan di sektor informal pasca perang saudara yang menimpa negaranya, melalui penerapan sejumlah program berfokus pada pembangunan infrastruktur, pemberian pinjaman mikro, dan penyediaan bantuan teknis, yang ditargetkan kepada beberapa daerah dan kasta yang paling menderita.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Dengan menyadari peran akibat ketegangan serta diskriminasi etnis dan kasta dalam memicu konflik, pemerintah merancang skema jaminan lapangan kerja khusus bagi wilayah pedesaan, serupa dengan skema yang diterapkan India, yaitu setiap keluarga pedesaan dijamin upah selama 100 hari kerja. Program tersebut didukung oleh pemerintah Nepal dan donor-donor eksternal, dan berpusat di desa-desa dan wilayah termiskin (tempat bermukimnya kasta-kasta termiskin).

Periode segera setelah berakhirnya konflik adalah masa-masa sensitif dan genting. Pemimpin harus memanfaatkan betul waktu tersebut dan menjamin agar setiap kebijakan yang ditetapkan harus seefektif mungkin. Bicara mengenai lapangan kerja berarti merancang program-program yang mencerminkan bagaimana seseorang menghabiskan waktunya dalam pekerjaan, serta mengatasi ketidakpuasan atau kebencian sebenarnya yang menyebabkan ketegangan. Jika tidak, perasaan tersebut berisiko menimbulkan atau memicu konflik kambuhan yang mengarah pada kekerasan terorganisir.