65

Sudah Terlambat untuk Memberikan Kompensasi pada Kelompok yang dirugikan oleh Globalisasi

CAMBRIDGE – Tampaknya sebuah konsensus baru telah muncul diantara para pemimpin dan elit pengambil kebijakan dunia yaitu mengenai cara untuk mengatasi dampak buruk anti-globalisasi, yang menjadi topik yang dieskploitasi dengan baik oleh kalangan populis seperti Donald Trump. Hilang sudah keyakinan bahwa globalisasi akan mendatangkan manfaat bagi semua orang, saat ini kalangan elit telah menerima bahwa globalisasi menghasilkan orang yang diuntungkan dan dirugikan oleh hal ini. Namun respon yang benar adalah bukan dengan menghambat atau membalikkan globalisasi, melainkan untuk memastikan bahwa orang yang dirugikan dapat diberikan kompensasi.

Konsensus baru ini diutarakan dengan ringkas oleh Nouriel Roubini: penolakan terhadap globalisasi “dapat dibatasi dan dikelola melalui kebijakan yang memberikan kompensasi terhadap kerugian dan biaya yang harus ditanggung oleh para pekerja.” “Hanya dengan menerapkan kebijakan seperti itulah kelompok yang menerima dirugikan dalam globalisasi akan merasa bahwa mereka juga akhirnya akan diuntungkan.”

Argumen ini terdengar sangat masuk akal, baik secara ekonomi maupun secara politis. Para ekonom telah lama mengetahui bahwa liberalisasi perdagangan akan menyebabkan redistribusi pendapatan dan kerugian absolut untuk beberapa kelompok masyarakat, meskipun hal ini secara umum memperbesar perekonomian negara. Oleh karena itu, perjanjian perdagangan hanya dapat meningkatkan kesejahteraan nasional jika orang yang diuntungkan globalisasi memberikan kompensasi terhadap kelompok yang dirugikan. Kompensasi juga menjamin adanya dukungan terhadap keterbukaan perdagangan dari konstituen yang lebih luas dan ini merupakan hal yang baik dalam sudut pandang politik.

Sebelum adanya negara kesejahteraan, ketegangan antara keterbukaan dan redistrtibusi diselesaikan dengan emigrasi pekerja dalam skala besar atau dengan menerapkan kembali perlindungan perdagangan, khususnya dalam bidang pertanian. Dengan munculnya negara kesejahteraan, hambatan ini kian mengecil sehingga liberalisasi perdagangan dapat dilakukan dengan skala lebih besar. Saat ini negara-negara maju yang paling terpapar perekonomian internasional adalah negara dengan program jaring pengaman dan asuransi sosial yang paling ekstensif, atau disebut dengan negara kesejahteraan. Penelitian di Eropa menunjukkan bahwa kelompok yang mengalami kekalahan dalam globalisasi di dalam negeri cenderung untuk mendukung program sosial yang aktif dan intervensi pasar tenaga kerja.

Jika oposisi terhadap perdagangan di Eropa saat ini masih belum begitu terlihat, hal ini karena perlindungan sosial masih sangat kuat disana, meskipun hal ini kian melemah dalam beberapa tahun terakhir. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa negara kesejahteraan dan perekonomian terbuka adalah dua sisi dari koin yang sama di hampir sepanjang abad kedua puluh.

Jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa, Amerika Serikat adalah pemain baru dalam globalisasi. Hingga baru-baru ini, pasar domestik Amerika yang besar dan wilayah geografisnya yang cukup terisolasi telah memberikan perlindungan dari impor, khususnya impor dari negara-negara dengan buruh yang murah. Secara tradisional, Amerika juga termasuk dalam negara kesejahteraan yang lemah.

Ketika Amerika mulai membuka diri terhadap impor dari Meksiko, Tiongkok, dan negara-negara berkembang lainnya pada tahun 1980an, maka banyak yang mengira bahwa mereka akan menjadi seperti Eropa. Namun, karena pengaruh paham Reaganite dan ide-ide fundamentalisme pasar, Amerika justru berkembang ke arah yang berlawanan dari Eropa. Seperti yang dikatakan oleh Lary Mishel, presiden dari Institut Kebijakan Ekonomi, “mengabaikan kelompok orang yang dirugikan oleh globalisasi adalah sebuah tindakan yang disengaja.” Pada tahun 1981, “bantuan penyesuaian perdagangan (TAA) adalah salah satu program yang Reagan serang dengan cara memotong pembayaran kompensasi mingguan program tersebut.”

Hal ini berlanjut pada pemerintahan berikutnya dibawah pimpinan partai Demokrat. Mengutip Mishel, “jika para pendukung perdagangan bebas betul-betul peduli pada pekerja, mereka akan mendukung serangkaian kebijakan yang mendukung pertumbuhan gaji yang kuat seperti menumbuhkan lapangan kerja, perundingan bersama, standar kerja yang tinggi, pertumbuhan upah minimum, dan lainnya.” Dan hal ini bisa dilakukan “sebelum memperluas kerjasama perdagangan dengan negara-negara dengan buruh murah.”

Dapatkah Amerika mengubah arah dan mengikuti kebijaksanaan konvensional yang baru? Pada tahun 2007, ilmuwan politik Ken Scheve dan ekonom Matt Slaughter menyerukan untuk adanya “sebuah Perjanjian Baru untuk globalisasi” di Amerika, orang mungkin akan menghubungkan “kerjasama dengan negara lain dengan redistribusi pendapatan yang substansial.” Mereka berargumen bahwa di Amerika, hal berarti memberlakukan sistem pajak federal yang jauh lebih progresif.

Slaughter adalah mantan pejabat di masa pemerintahan yang dipimpin Presiden dari partai Republik, yaitu Presiden George W. Bush. Ini adalah sebuah indikasi betapa terpolarisasinya iklim politik di Amerika dimana saat ini sulit untuk membayangkan proposal yang sama datang dari seorang anggota partai Republik. Upaya Trump dan sekutunya di Kongres untuk menghapuskan program asuransi kesehatan yang merupakan program andalan Presiden Barack Obama adalah refleksi komitmen dari partai Republik untuk mengurangi, bukan memperluas, perlindungan sosial.

Konsensus yang ada sekarang untuk memberikan kompensasi pada kelompok yang dirugikan oleh globalisasi menganggap bahwa kelompok yang diuntungkan dalam globalisasi digerakkan oleh kepentingan pribadi – dimana mereka beranggapan bahwa penerimaan dari orang yang dirugikan oleh globalisasi adalah hal yang penting untuk mempertahankan keterbukaan ekonomi. Pemerintahan Trump mengungkapkan sebuah persepsi alternatif dimana globalisasi, setidaknya dalam bentuk yang ada sekarang, cenderung mendukung orang dengan keahlian dan aset untuk bisa mengambil manfaat dari keterbukaan perdagangan, sehingga mengurangi upaya terorganisasi kelompok yang dirugikan. Trump telah menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap globalisasi dapat dengan mudah disalurkan untuk mencapai agenda yang lebih menguntungkan kelompok elit.

Politik kompensasi ini selalu menjadi subjek permasalahan yang oleh para ekonom disebut dengan “inkonsistensi waktu”. Sebelum sebuah kebijakan baru diberlakukan, misalnya saja perjanjian dagang, maka penerima manfaat perjanjian ini mempunyai inisiatif untuk menjanjikan kompensasi. Namun setelah kebijakan ini berjalan, maka mereka mempunyai sedikit minat untuk menindaklanjuti hal ini, bisa saja karena mahalnya biaya untuk membalikkan keadaan atau karena kekuasaan sudah berada ditangan mereka.   

Waktu yang tepat untuk memberikan kompensasi telah datang dan berlalu. Bahkan ketika kompensasi adalah sebuah pilihan yang mungkin diambil dua dekade lalu, hal ini tidak lagi menjadi respon praktis terhadap dampak buruk globalisasi. Untuk mengikutsertakan orang yang dirugikan oleh globalisasi, kita perlu mempertimbangkan untuk mengubah aturan globalisasi yang ada.