18

Federalisme dan Perlawanan Progresif di Amerika

BERKELEY – 2016 adalah tahun dimana populisme naik daun di Amerika Serikat, Inggris, dan banyak negara maju lainnya. Dengan adanya stagnasi pendapatan, melemahnya peluang ekonomi, dan adanya pendapat bahwa tidak ada kemajuan yang terjadi menyebabkan banyak orang yang merasa tidak puas, dan munculnya kandidat yang memperoleh dukungan karena berjanji untuk mengembalikan kekuasaan kepada “masyarakat” dan mengubah sistem politik yang “dikuasai” oleh para elit demi keuntungan “elit” yang korup. Semakin banyaknya keragaman etnis, ketegangan antar ras, dan perubahan norma sosial, menambah gejolak yang terjadi pada pemilihan umum di Amerika Serikat.     

Di Amerika Serikat, menipisnya kepercayaan kepada pemerintah federal mencapai puncaknya saat Donald Trump memenangi pemilihan umum pada bulan November: walaupun Presiden Barack Obama mendapatkan tingkat persetujuan publik yang tinggi, hanya 19% masyarakat Amerika yang percaya bahwa pemerintah federal akan mengambil kebijakan yang memihak masyarakat. Melihat prioritas partai Republik, yang tercermin dalam pemilihan kabinet Presiden terpilih Trump, program pemerintah federal (dengan pengecualian pada program militer) kemungkinan akan dipangkas. Namun ironisnya, pemotongan anggaran untuk kesehatan, pendidikan, pelatihan dan lingkungan hidup, ditambah dengan penurunan pajak pribadi dan bisnis yang signifikan, akan lebih memperkaya kelompok “elit” dan pada saat yang sama melemahkan program yang memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat.       

Namun tantangan besar dari segi sosial dan ekonomi yang ditangani oleh program federal ini tidak akan hilang. Tanggung jawab untuk menghadapi tantangan ini akan lebih banyak jatuh ke pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal, yang harus menghadapinya dengan cara yang inovatif. Memang betul bahwa jawaban dari Trumpism adalah “federalism progresif”: usaha untuk mencapai tujuan kebijakan progresif dengan menggunakan banyaknya kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintahan subnasional di sistem federal Amerika Serikat.  

Jajak pendapat tahunan yang dilakukan Gallup menunjukkan bahwa mayoritas Masyarakat Amerika mempercayai pemerintah negara bagian (62%) dan pemerintah lokal (71%) mereka untuk menangani permasalahan yang ada. Penelitian PEW pada tahun 2014 menunjukkan bahwa hanya 25% responden yang merasa puas dengan arah kebijakan nasional, sementara 60% merasa puas dengan pemerintahan di komunitas mereka. Dan Undang-Undang Amerika Serikat memungkinkan masing-masing negara bagian untuk berfungsi sebagai apa yang disebut Hakim Brandeis sebagai laboratorium demokrasi dengan melakukan eksperimen menggunakan kebijakan inovatif tanpa membahayakan seluruh negara.

Terdapat sejarah panjang dari keberhasilan eksperimen ini. Pemerintah negara bagian dan lokal adalah pionir dalam menyusun sistem pendidikan dasar dan menengah, serta perguruan tinggi negara dan universitas. Kalifornia, Wyoming, dan negara bagian lainnya memperbolehkan perempuan untuk ikut memilih dalam pemilu – sebuah contoh yang mendorong dilakukannya Amandemen ke Sembilan belas (yang memberikan hak pilih kepada semua perempuan dewasa). Program untuk membantu masyarakat mendapat pekerjaan di Michigan dan Wisonsin adalah model untuk reformasi program kesejahteraan pemerintah federal pada masa Presiden Bill Clinton, dan Obamacare dibuat berdasarkan sistem kesehatan di Massachusetts, yang dilakukan pada masa Gubernur dari Partai Republik Mitt Romney.     

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2000 hingga 2014, dimana berbagai kebijakan energi diberlakukan – dari kebijakan perubahan iklim yang umum menjadi standar energi terbarukan – 33 negara bagian menurunkan emisi karbon dioksida dan pada saat yang sama meningkatkan perekonomian mereka. Baru-baru ini, beberapa negara bagian telah memberlakukan sistem cap and trade untuk menentukan harga karbon, dan banyak negara bagian yang sudah berada dalam jalur yang tepat untuk mencapai target Rencana Energi Bersih Presiden Obama. Setengah dari keseluruhan jumlah negara bagian kini telah memperbolehkan penggunaan beberapa bentuk mariyuana, dan delapan negara bagian memperbolehkan seluruh penggunaannya. Tiga negara bagian telah memberlakukan peraturan untuk cuti keluarga berbayar, dan negara keempat sedang dalam proses melakukan hal tersebut. Sembilan belas negara bagian memulai tahun 2017 dengan meningkatkan standar gaji minimum.         

Dan masih banyak contoh lainnya. Contoh sukses dari federalism progresif terlihat di banyak bidang, termasuk kesehatan, reformasi penjara, pendidikan tinggi dan pelatihan kerja, kewirausahaan, perlindungan dan imbalan untuk pekerja yang terdapat di kontrak jangka pendek dan kontrak berbasis hasil yang dilakukan pemerintah. Kerjasama, kolaborasi, dan kompromi – antara sektor swasta dan pemerintah, organisasi profit dan non-profit, Partai Republik dan Demokrat – adalah elemen penting yang terdapat dalam seluruh contoh sukses ini. Hal ini juga menunjukkan berbagai contoh kebijakan inovatif dan kerjasama sipil di tingkat lokal seperti yang dijelaskan oleh James Fallows di artikel terbarunya dan buku yang akan diluncurkan.         

Untuk mendukung inovasi kebijakan di tingkat negara bagian dan pemerintahan lokal, pemerintah federal sering mengambil peran sebagai ventura kapitalis, yang memberikan target terukur dan insentif, dibanding mendiktekan solusi. Presiden Obama melakukan pendekatan ini melalui kompetisi di seluruh negara bagian seperti yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan dengan program Menuju Puncak, dan melalui “hibah inovasi sosial” dari pemerintah federal untuk mendukung pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal, dan melalui perluasan program Medicaid. Wakil Presiden terpilih Mike Pence bangga dengan perluasan program Medicaid pada saat beliau menjabat sebagai Gubernur Indiana – namun, sejak bulan Oktober 2016, 19 negara bagian, yang kebanyakan berada di bagian Selatan dan Barat Tengah Amerika Amerika Serikat, memilih untuk tidak ikut serta dalam perluasan Medicaid, sehingga mengakibatkan 2.5 juta orang dengan penghasilan rendah tidak memiliki asuransi kesehatan.     

Dengan status sebagai ekonomi terbesar ke-enam di dunia, jumlah populasi yang hampir mencapai 40 juta orang yang merupakan generasi mendatang Amerika Serikat, dan pemerintah yang solid dan demokratis, Kalifornia adalah contoh dari apa yang bisa dicapai oleh federalisme progresif. Negara bagian ini memimpin upaya untuk memperluas, diantaranya, hak-hak perempuan, pekerja di pertanian, imigran, dan kaum minoritas seksual. Selain itu, mereka juga menjadi bagian terdepan dalam perlindungan lingkungan dan upaya untuk mengatasi perubahan iklim – dengan cara menetapkan standar yang tinggi dalam konsumsi energi dan emisi kendaraan bermotor (yang dijadikan undang-undang federal pada tahun 2016), hingga menjadi perintis sistem penetapan harga emisi. Gubernur Jerry Brown baru-baru ini berjanji bahwa jika Trump memotong anggaran dari pemerintah federal untuk satelit yang diperlukan untuk mengumpulkan data perubahan iklim, maka Kalifornia akan “meluncurkan satelitnya sendiri”.   

Kalifornia juga bisa menjadi pemimpin perlawanan progresif atau “federalisme tidak kooperatif” dengan menolak melakukan kebijakan federal yang ditentang negara bagian tersebut. Banyak kota-kota di Kalifornia dan negara bagian itu sendiri yang bertindak sebagai “wilayah suaka” yang melindungi imigran gelap dari deportasi dengan cara membatasi kerjasama dengan pemerintah federal. Berdasarkan hukum, pelaksanaan kebijakan imigrasi adalah tanggung jawab pemerintah federal; namun dalam prakteknya, pemerintah federal tidak mempunyai sumber daya yang cukup. Kenaikan belanja negara dan pengurangan jumlah personil yang dijanjikan oleh Trump akan memperparah kurangnya sumber daya yang ada, sehingga memaksa pemerintah federal untuk lebih bergantung pada pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal untuk melaksanakan kebijkan imigrasi. Untuk mengisyaratkan ketidaksetujuan mereka, badan legislatif Kalifornia memperkenalkan sebagai pertimbangan undang-undang baru mengenai pembiayaan layanan hukum bagi imigran untuk melawan proses deportasi dan melarang penggunaan sumber daya pemerintah negara bagian dan pemerintahan lokal untuk pelaksanaan kebijakan imigrasi dengan alasan melanggar konstitusi.      

Trump telah mengancam untuk memotong anggaran federal ke wilayah suaka. Namun taktik tersebut akan menjadi lebih sulit untuk dilakukan karena adanya keputusan Mahkamah Agung yang membatasi penggunaan persyaratan pembiayaan sebagai alat pemerintah federal untuk memaksa pejabat negara untuk melaksanakan kebijakan federal.

Kita mungkin akan mengingat tahun 2016 sebagai tahun dimana populisme kembali berkuasa di Amerika Serikat. Tapi tahun ini juga bisa diingat sebagai awal dari era federalisme dan perlawanan progresif, yang diperjuangkan oleh pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal yang mendapat kepercayaan dari masyarakat mereka untuk memperbaiki kehidupan dan komunitas mereka.