1

Masalah Pengungsi dan Kemiskinan di Pedesaan

ROMA – Pakar pembangunan dan pembuat kebijakan layak berfokus pada migrasi ke perkotaan dan kebutuhan atas urbanisasi berkelanjutan. Tapi mereka tidak boleh lalai atas perubahan-perubahan besar yang terjadi di pedesaan, yang seringkali terabaikan.

Meskipun kebutuhan atas pangan – didorong oleh kenaikan jumlah penduduk dan pendapatan – menciptakan peluang bagi masyarakat pedesaan, sayangnya kelaparan dan kemiskinan masih terpusat di kawasan desa di negara-negara berkembang. Jika isu pembangunan di desa lagi-lagi dikesampingkan, pemuda-pemudi akan terus meninggalkan daerah pertanian dan desa demi mencari penghidupan lebih baik di perkotaan atau di luar negeri.

Aleppo

A World Besieged

From Aleppo and North Korea to the European Commission and the Federal Reserve, the global order’s fracture points continue to deepen. Nina Khrushcheva, Stephen Roach, Nasser Saidi, and others assess the most important risks.

Tahun lalu, di Majelis Umum PBB, para pemimpin dunia mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), yang menegaskan komitmen “leave no one behind.” Kemudian, mengingat jumlah pengungsi forcibly displaced persons meroket di tahun ini, PBB akan mengadakan pertemuan puncak pada tanggal 19 September guna membahas persoalan tersebut.

Akan tetapi, segala usaha untuk mengatasi lonjakan migran dan pengungsi di dunia tidak akan berhasil kecuali ditargetkan untuk memecahkan penderitaan masyarakat miskin di pedesaan.

Menurut Bank Dunia, pada tahun 1990, sekitar 37% penduduk di negara-negara berkembang hidup dengan pendapatan kurang dari $1,90 per hari. Pada tahun 2012, angkanya turun menjadi 12,7% atau setara dengan lebih dari satu miliar orang keluar dari kemiskinan ekstrem. Akan tetapi, ketimpangan antar kawasan desa dan kota telah meningkat. Sekarang, tiga perempat penduduk paling miskin dan paling menderita kelaparan di dunia tinggal di pedesaan.

Pertanian kecil menyokong kehidupan bagi 2,5 miliar orang di seluruh dunia, menyumbangkan 80% pangan yang diproduksi di Asia dan Afrika Sub-Sahara. Namun sebagian besar petani kecil masih bekerja tanpa kondisi-kondisi dasar yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya dan berinvestasi di komunitas, seperti pendanaan, infrastruktur, akses pada pasar, jaminan atas kepemilikan lahan, dan hak atas sumber daya.

Ini berarti upaya-upaya mengubah pedesaan harus menargetkan faktor-faktor kelembagaan di atas (serta meningkatkan kesetaraan gender dan menegaskan supremasi hukum), sembari memperkenalkan teknologi baru kepada masyarakat setempat. Yang terpenting, warga di desa harus dilibatkan, tidak hanya sebagai pemangku kepentingan atau penerima bantuan, tapi sebagai mitra.

Dua studi baru memberi perspektif penting mengenai tantangan dalam pengentasan kemiskinan, kelaparan, dan ketidaksetaan di seluruh dunia. Rural Development Report, dirumuskan oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan segera diluncurkan pada tanggal 14 September, memuat riset baru bagi pembuat kebijakan dan pihak lain yang berusaha memberantas kemiskinan. Sekelompok pemikir terkemuka menganalisis upaya-upaya pembangunan di pedesaan di lebih dari 60 negara berkembang dan menarik kesimpulan atas hal-hal yang berfungsi dan tidak.

Salah satu temuan utama adalah pembangunan berfokus secara khusus pada masyarakat pedesaan memiliki efek positif pada pendapatan, keamanan, serta pangan dan gizi. Lalu, perbaikan kualitas hidup tersebut diterjemahkan ke peningkatan di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan layanan penting lainnya. Pada saat yang sama, perbaikan yang tersebut di atas belum dialami secara merata, dan kemajuan di Afrika Sub-Sahara masih jauh tertinggal dibandingkan kawasan lain.

Studi kedua, didanai oleh IFAD dan baru-baru ini diterbitkan oleh International Food Policy Research Institute, meneliti kemerosotan perekonomian dunia yang bermula pada tahun 2012 dalam konteks penduduk pedesaan. Studi tersebut menyimpulkan sebagai akibat dari krisis, besar kemungkinan ada penambahan 38 juta orang yang tetap menderita kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 dan petani kecil di negara-negara berpendapatan menengah yang paling berisiko.

Hal ini menimbulkan hambatan besar bagi pencapaian SDG untuk mengakhiri “segala bentuk kemiskinan di semua negara” dan menegaskan kebutuhan atas kebijakan dan investasi yang menargetkan pedesaan secara khusus, yang mana tindakan pengentasan kemiskinan lebih diperlukan dan bisa berdampak lebih besar.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Kemajuan di pedesaan sejauh ini mengungkapkan potensi masa depan. Dalam banyak kasus, perekonomiannya sudah mengalami diversifikasi dan menjadi lebih dinamis, dan pembangunan jalan-jalan baru dan jaringan komunikasi mengurangi kesenjangan budaya dan jarak fisik antar penduduk kota dan desa. Di desa-desa dan kota-kota kecil, jenis masyarakat baru mulai berkembang yang mana, sektor pertanian, meskipun masih relevan, bukan lagi satu-satu usaha yang menentukan kehidupan berekonomi dan berbudaya.

Sekarang waktunya melihat pembangunan secara lebih holistik, mengakui bahwa pembangunan pedesaan dan pembangunan perkotaan bisa berjalan berdampingan – justru saling membutuhkan. Jika kita mengabaikan kawasan desa, kemiskinan dan kelaparan yang berkepanjangan akan terus mendorong arus migrasi, tidak hanya perpindahan ke kota tapi juga ke negara tetangga dan terdekat atau bahkan lebih jauh. Melalaikan pembangunan pedesaan tidak akan membuat negara-negara berkembang bisa maju; sebaliknya, pengabaian tersebut ibarat memasang gigi mundur pada roda pembangunan.