11

Kebijakan Ostpolitik Korea Selatan Pemerintahan Moon

SEOUL – Moon Jae-in yang berasal dari Democratic Party of Korea baru saja terpilih menjadi presiden baru Korea Selatan. Ini adalah kali kedua transisi kekuasaan dari konservatif ke liberal dalam sejarah demokrasi negara tersebut. Hal ini dimulai pada bulan Oktober tahun lalu, yang ditandai dengan skandal korupsi yang melibatkan Presiden Park Geun-hye, yang berujung pada pemecatannya pada awal tahun ini. Meskipun pemecatan ini adalah hal yang menyakitkan, tapi hal ini juga menunjukkan ketahanan demokrasi di Korea Selatan.

Moon akan mulai memerintah saat ketegangan dengan Korea Utara sedang memuncak. Untuk memahami kebijakan seperti apa yang akan dia lakukan, hal ini memerlukan pemahaman mengenai pemikiran kebijakan luar negeri Korea Selatan pada tahun 1998-2003 dibawah Presiden Kim Dae-jung.

Kim menyaksikan Perang Dingin berakhir dengan damai di Eropa, dan dia menginginkan akhir yang sama untuk konfrontasi negaranya dengan Korea Utara yang menerapkan paham komunis. Oleh karena itu, dia melakukan hubungan langsung dengan Korea Utara, dan kebijakan “Sunshine Policy” yang diterapkannya juga dilanjutkan oleh presiden selanjutnya, Roh Moo-hun. Sebelum meninggal pada tahun 2009, Roh (yang merupakan presiden ketika saya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri) adalah mentor politik dan teman dekat Moon.

Reunifikasi Jerman, yang dimulai dengan kebijakan Jerman Barat untuk melakukan hubungan langsung, atau disebut dengan istilah Ostpolitik, dengan Jerman Timur pada beberapa dekade terakhir Perang Dingin, adalah sumber inspirasi bagi Kim. Mantan Kanselir Jerman Willy Brandt mulai melakukan Ostpolitik secara sungguh-sungguh pada tahun 1970an, dan Helmut Kohl mempertahankan kebijakan tersebut pada saat dia mulai memerintah pada tahun 1982. Meskipun Ostpolitik tidak mengubah sifat rezim Jerman Timur, kebijakan ini membuat Jerman Timur sangat bergantung pada Jerman Barat, dan hal ini memberikan Kohl keuntungan politis selama proses reunifikasi.