11

Kebijakan Ostpolitik Korea Selatan Pemerintahan Moon

SEOUL – Moon Jae-in yang berasal dari Democratic Party of Korea baru saja terpilih menjadi presiden baru Korea Selatan. Ini adalah kali kedua transisi kekuasaan dari konservatif ke liberal dalam sejarah demokrasi negara tersebut. Hal ini dimulai pada bulan Oktober tahun lalu, yang ditandai dengan skandal korupsi yang melibatkan Presiden Park Geun-hye, yang berujung pada pemecatannya pada awal tahun ini. Meskipun pemecatan ini adalah hal yang menyakitkan, tapi hal ini juga menunjukkan ketahanan demokrasi di Korea Selatan.

Moon akan mulai memerintah saat ketegangan dengan Korea Utara sedang memuncak. Untuk memahami kebijakan seperti apa yang akan dia lakukan, hal ini memerlukan pemahaman mengenai pemikiran kebijakan luar negeri Korea Selatan pada tahun 1998-2003 dibawah Presiden Kim Dae-jung.

Kim menyaksikan Perang Dingin berakhir dengan damai di Eropa, dan dia menginginkan akhir yang sama untuk konfrontasi negaranya dengan Korea Utara yang menerapkan paham komunis. Oleh karena itu, dia melakukan hubungan langsung dengan Korea Utara, dan kebijakan “Sunshine Policy” yang diterapkannya juga dilanjutkan oleh presiden selanjutnya, Roh Moo-hun. Sebelum meninggal pada tahun 2009, Roh (yang merupakan presiden ketika saya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri) adalah mentor politik dan teman dekat Moon.

Reunifikasi Jerman, yang dimulai dengan kebijakan Jerman Barat untuk melakukan hubungan langsung, atau disebut dengan istilah Ostpolitik, dengan Jerman Timur pada beberapa dekade terakhir Perang Dingin, adalah sumber inspirasi bagi Kim. Mantan Kanselir Jerman Willy Brandt mulai melakukan Ostpolitik secara sungguh-sungguh pada tahun 1970an, dan Helmut Kohl mempertahankan kebijakan tersebut pada saat dia mulai memerintah pada tahun 1982. Meskipun Ostpolitik tidak mengubah sifat rezim Jerman Timur, kebijakan ini membuat Jerman Timur sangat bergantung pada Jerman Barat, dan hal ini memberikan Kohl keuntungan politis selama proses reunifikasi.

Tentunya, kebanyakan kalangan liberal Korea menyadari bahwa Korea Utara bukanlah Jerman Timur, yang tidak pernah mengancam Jerman Barat atau Amerika Serikat dengan senjata nuklir. Namun Moon dan pendukungnya menyesali bahwa presiden konservatif Korea Selatan sejak Lee Myung-bak tidak mempertahankan Sunshine Policy, seperti yang Kohl lakukan dengan Ostpolitik. Jika konservatif tetap mempertahankan kebijakan tersebut, Korea Utara mungkin akan menjadi lebih bergantung pada Korea Selatan dibandingkan pada Tiongkok, sehingga pemimpin Amerika dan Korea Selatan tidak perlu terus-terusan meminta Tiongkok untuk mengekang rezim Korea Utara.

Kalangan liberal Korea Selatan juga menyadari bahwa situasi yang ada sekarang telah jauh berbeda sejak era Kim dan awal era Roh, ketika Korea Utara belum secara de facto menjadi negara yang memiliki nuklir. Untuk mencapai unifikasi nasional yang merupakan impiannya, Moon harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari yang dihadapi oleh para pemimpin sebelumnya.

Moon akan tetap mengejar impiannya tersebut, namun dia akan melakukannya dengan bijaksana, dan tetap memperhatikan kenyataan geopolitik yang ada. Dalam wawancaranya baru-baru ini dengan Washington Post, dia menjelaskan bahwa dia melihat aliansi Korea Selatan dengan Amerika sebagai dasar diplomasinya, dan berjanji bahwa dia tidak akan mulai melakukan pembicaraan dengan Korea Utara tanpa melakukan konsultasi dengan Amerika terlebih dahulu. Namun, diluar pembicaraan formal, dia mungkin juga akan mencoba berhubungan dengan Korea Utara dengan memberlakukan kembali kerjasama antar Korea dalam hal kesehatan dan lingkungan hidup, yang tidak diatur dalam cakupan sanksi internasional.   

Selama sembilan tahun terakhir, presiden dari kalangan konservatif – khusunya Park – memutus semua hubungan dengan Korea Utara untuk mendorong negara tersebut melakukan denuklirisasi. Kalangan liberal Korea Selatan berargumen bahwa kebijakan ini mengkompromikan tujuan nasional untuk mencapai reunifikasi yang damai dengan menjadikan hal ini sebagai slogan semata. Mereka percaya bahwa mempertahankan hubungan antar Korea akan membangun dasar bagi reunifikasi Peninsula tersebut, sama seperti yang dilakukan oleh Ostpolitik di Jerman. Oleh karena itu, Moon kemungkinan akan melaksanakan dua jenis strategi yang memasangkan denuklirisasi dengan hubungan kedua negara dan persiapan untuk reunifikasi.

Moon telah mengakui bahwa sanksi yang tegas diperlukan untuk membawa Korea Utara ke meja perundingan. Maka pemerintahannya tidak akan mempunyai perbedaan mendasar dengan Amerika, khusunya sekarang saat Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan bahwa Amerika tidak berupaya untuk mengganti rezim di Korea Utara.

Moon juga akan mempunyai lebih banyak keleluasaan dibandingkan pendahulunya yang berasal dari kalangan konservatif untuk mengakomodasi perundingan yang mirip dengan perundingan Amerika dan Iran yang bertujuan untuk membekukan aktivitas nuklir dan misil Korea Utara. Namun jika Presiden Amerika Donald Trump mencoba untuk membuat Korea membayar sistem pertahanan anti balistik (THAAD) yang baru saja dipasang, Moon akan menolak hal tersebut. Jika tidak, maka dia akan menerima reaksi buruk dari dalam negeri baik dari kalangan liberal maupun konservatif.

Permasalahan terakhir yang juga penting adalah Tiongkok, yang mempunyai sejarah buruk dengan Korea. Tiongkok selalu melakukan intervensi setiap kali ada potensi Semenanjung Korea digunakan sebagi tempat pendaratan angkatan laut yang hendak menduduki Tiongkok. Tiongkok melakukan intervensi pada tahun 1592, ketika Jepang bersiap melakukan serangan pada Dinasti Ming dengan terlebih dahulu menduduki Dinasti Chosŏn di Korea. Hal ini terulang kembali pada Perang Tiongkok-Jepang pada tahun 1894, dan saat perang Korea pada awal tahun 1950an.      

Meskipun mereka mengetahui sejarah ini, kalangan liberal Korea menyadari bahwa kerjasama dengan Tiongkok diperlukan untuk mencapai reunifikasi. Oleh karena itu, pemerintahan Moon harus mempertahankan aliansi yang kuat dengan Amerika dan juga berusaha untuk memperbaiki hubugan dengan Tiongkok, yang kini telah mereda sejak Korea Selatan memutuskan untuk menjadi tuan rumah bagi sistem THAAD. Moon mungkin akan mencoba menenangkan kekhawatiran Tiongkok dengan memberikan kesan bahwa sistem ini hanya sementara saja, hingga North Korea melakukan denuklirisasi.

Mereka yang meramalkan bahwa pemerintahan Moon akan menggangu hubungan Korea Selatan dengan Amerika dan Jepang keliru. Bagaimanapun, justru di saat pemerintahan Roh yang berasal dari kalangan liberal, Korea Selatan menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas Korea Selatan-Amerika Serikat, yang memungkinkan pasukan Amerika untuk berada di Korea Selatan, dan mengirim pasukan Korea Selatan untuk berperang bersama Amerika di Irak. Moon akan mengafirmasi hal tersebut dan berupaya untuk memberlakukan kembali, sebuah versi terbaru dari Sunshine Policy, yang mewakili aspirasi jangka panjang Korea Selatan yang paling mendasar.