7

Emansipasi yang Timpang dalam Pendidikan di Dunia Arab

PARIS – Pembahasan tentang pendidikan di dunia Arab jarang sekali berfokus pada peran sekolah dalam mengubah nilai-nilai sosial dan politik. Hal ini sungguh disayangkan sebab rata-rata penduduk di negara-negara Arab yang terdidik cenderung tidak bebas secara politik dan sosial, dibandingkan sejawatnya di negara-negara lain. Jika masyarakat Arab ingin lebih terbuka dan memiliki perekonomian yang dinamis, sistem pendidikan yang berlaku sekarang perlu merangkul dan mempromosikan nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan itu.

Kesenjangan ini tercermin dalam World Value Survey (WVS), sebuah jajak pendapat global yang membuat perbandingan atas beragam nilai di beberapa negara. Baru-baru ini, WVS melakukan survei terhadap 12 negara Arab – Yordania, Mesir, Palestina, Lebanon, Irak, Maroko, Aljazair, Tunisia, Qatar, Yaman, Kuwait, dan Libya – dan 47 negara di luar Arab. Survei ini menghasilkan hasil perbandingan penduduk di dunia Arab dengan kawasan lain yang tidak pernah diperoleh sebelumnya.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

WVS mengukur empat nilai politik dan sosial yang dianggap penting: dukungan pada demokrasi, kesiapan partisipasi sipil, kepatuhan pada penguasa, dan dukungan pada nilai-nilai patriarkal yang melandasi diskriminasi terhadap perempuan. Ketika negara umumnya bertambah makmur, lebih berpendidikan, dan lebih terbuka secara politik, dukungan pada demokrasi dan kesiapan partisipasi sipilnya akan meningkat, dan kepatuhan pada penguasa dan dukungan pada nilai-nilai patriarkal akan melemah.

Namun data yang diperoleh menunjukkan bahwa negara-negara Arab jauh tertinggal bila dibandingkan negara-negara lain dengan tingkat pembangunan yang sama. Penduduk Arab memiliki preferensi rendah pada demokrasi (selisih 11%), tingkat keaktifan sipil yang lebih sedikit (selisih 8%), rasa hormat kepada penguasa yang besar (lebih tinggi 11%), dan sangat menghargai nilai-nilai patriarkal (lebih tinggi 30%).

Terdapat dua karakteristik dunia Arab yang bisa menjelaskan fenomena ini: ini adalah kawasan yang menjadi rumah bagi mayoritas penganut agama Islam dan pemerintah otokratis yang menguasai sebagian besar kawasan selama 50 tahun terakhir.

Menurut WVS, nilai keagamaan memang merangsang konservatisme, tapi bukan berarti lebih diutamakan di negara-negara Arab dibandingkan di kawasan lain. Meskipun demikian, mengingat ukuran nilai keagamaan (religiosity score) yang dipegang teguh masyarakat Arab hampir dua kali lebih besar dibandingkan negara lain, faktor ini cukup menjelaskan adanya konservatisme di kawasan tersebut. Namun yang lebih menariknya disini adalah peran yang dimainkan – atau gagal dimainkan – sistem pendidikan dalam mengembangkan keterbukaan sosial dan politik di dunia Arab.

Perbedaan terbesar antara negara-negara Arab dan negara lain bisa nampak dari warganya yang berpendidikan. Contohnya preferensi pada demokrasi. Dalam hal ini, selisih antara penduduk Arab dan non-Arab yang sama-sama memiliki gelar sarjana adalah 14%, sementara selisih antara penduduk yang lulusan pendidikan menengah hanya 5%. Efek serupa juga terlihat pada tiga nilai lainnya. Nampaknya pendidikan memiliki pengaruh yang lebih lemah dalam hal nilai-nilai sosial di negara-negara Arab dibandingkan tempat lain – bahkan 3 kali lebih rendah.

Dengan demikian, pihak-pihak yang ingin mendorong keterbukaan di dunia Arab harus berfokus tidak hanya pada dampak agama Islam tapi pendidikan yang dijalani penduduk Arab. Memang benar, salah satu penjelasan yang wajar tentang kesenjangan nilai-nilai sosial adalah karena pendidikan secara sengaja digunakan sebagai alat indoktrinasi, dengan tujuan menyatukan beberapa pemerintah yang otokratis.

Sebetulnya, melalui penerapan pendidikan massal pada tahun 1960an, pendidikan di dunia Arab dijalankan oleh proyek-proyek nasionalis yang bersifat top-down. Kemudian, pada tahun 1970an, setelah modernisasi yang dimotori negara gagal dan pemerintah menjadi semakin represif, kebijakan pendidikan lalu disisipkan dengan nilai-nilai agama dan konservatisme – pada awalnya untuk melawan kelompok oposisi sayap kiri, namun akhirnya untuk bersaing dengan kelompok islam di dalam negeri.

Sebuah kajian literatur pedagogi tentang sistem pendidikan di dunia Arab menyingkap indoktrinasi yang sedikit banyak dijalankan melalui pendidikan. Sebagian besar ditandai dengan hafalan (rote learning), tidak diajarkannya kemampuan analitis, penekanan berlebih pada mata pelajaran agama, tidak adanya dorongan untuk ekspresi diri dengan dalih konformitas, dan rendahnya keterlibatan siswa di dalam masyarakat. Semua unsur ini dirancang untuk mendorong kepatuhan dan menghalangi warga mengkritik penguasanya.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Mungkin ini terkesan seperti paradoks bahwa rezim sekuler bertanggung jawab atas “pengislaman” sistem pendidikan. Tapi ini masuk akal jika hal tersebut dikenali sebagai upaya untuk mengeksploitasi karakteristik budaya lokal untuk melancarkan indoktrinasi (seperti yang dilakukan di Cina). Menyalahkan budaya lokal, yang umumnya diwariskan kepada masyarakat, bukanlah sesuatu yang konstruktif.  Mengakui bahwa rezim otokratis secara sengaja menghilangkan potensi modernisasi dalam pendidikan demi mempertahankan keberlangsungannya sendiri merupakan suatu langkah maju.

Namun sayangnya bagi negara-negara Arab, jalan yang dilalui masih cenderung berliku. Kaum elit tidak akan mau melakukan reformasi pendidikan apabila tindakan tersebut dapat mengancam kedudukan dan kelangsungan hidup mereka. Aktivis dari organisasi masyarakat sipil harus memperjuangkan perubahan nilai-nilai yang menopang sistem pendidikan mereka, melalui penguatan partisipasi sipil, penanaman prinsip-prinsip demokrasi, dukungan terhadap kesetaraan gender, dan promosi keberagaman dan pluralisme. Hanya melalui tindakan-tindakan ini, nilai-nilai yang diharapkan akan terpupuk di setiap sekolah dan akan menguat sehingga mampu mengubah masyarakat Arab.