0

Roadmap Pendidikan 2030

LONDON – Ketika mengunjungi kamp pengungsi Zaatari di Yordania awal tahun ini, saya menemui anak-anak yang mengutarakan makna pendidikan bagi mereka. Bagi pemuda-pemudi asal Suriah yang terpaksa meninggalkan rumah dan semua harta benda yang dimiliki, pendidikan lebih dari sekadar kualifikasi atau nilai ujian; pendidikan mewakili harapan mereka untuk masa depan.

Anak-anak yang hidup di penampungan seperti Zaatari dan jutaan lainnya di seluruh dunia merupakan pokok dari International Commission on Financing Global Education Opportunity, sebuah forum yang saya ikuti sejak September tahun lalu. Komisi tersebut berkomitmen terhadap Tujuan 4 dari rumusan PBB tentang Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), yang bertujuan “menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang” pada tahun 2030.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

Prospek realisasi tujuan tersebut masih jauh dari sempurna. Di tengah isu-isu pembangunan lainnya yang menuntut perhatian kita, para pembuat kebijakan harus ingat bahwa pendidikan sangat fundamental; tapi di luar itu, pendidikan akan menjadi katalisator bagi kemajuan pembangunan lainnya.

Sebagaimana bunyi peribahasa kuno Afrika, mendidik seorang anak perempuan sama dengan mendidik sebuah bangsa. Jaminan akses kepada pendidikan berkualitas bagi anak bangsa, terutama perempuan, akan berefek pada penurunan jumlah perkawinan anak di bawah umur dan buruh anak serta eksploitasi. Pendidikan memiliki manfaat sosial jangka panjang: selain dari perluasan partisipasi politik, anak-anak yang berpendidikan akan menyumbangkan modal intelektualnya dan mengejar peluang-peluang kewirausahaan ketika mereka tumbuh, sehingga menggiatkan pertumbuhan ekonomi.

Kendala-kendala yang marak di dunia pendidikan bisa diatasi melalui dua prinsip yang melekat dalam tujuan tersebut.

Pertama, “bagi semua” (“for all”) berarti kita harus fokus pada anak-anak yang tertinggal. Jutaan anak kini mengalami putus sekolah atau hanya mendapat pendidikan mutu rendah karena asal-usul atau tempat tinggal mereka. Menurut UN High Commissioner for Refugees, kemungkinan anak-anak pengungsi mengalami putus sekolah adalah lima kali lebih besar dibandingkan anak-anak di negara yang menampung pengungsi. Selain itu, di semua negara Afrika (kecuali dua negara), jumlah anak perempuan yang menyelesaikan pendidikan dasar masih lebih rendah dibandingkan anak laki-laki. Diperlukan pendekatan baru yang menjawab persoalan eksklusi dan membuat pendidikan terjangkau dan relevan, agar anak-anak pun termotivasi untuk bersekolah dan menyelesaikan studinya.

Kedua, “berkualitas” (“quality”): pendidikan haruslah efektif agar anak-anak betul-betul mendapat pembelajaran. Bagi 61 juta anak-anak yang terputus dari pendidikan dasar, pendidikan formal mustahil akan terpenuhi. Tetapi, sama mendesaknya, lebih dari sepertiga anak usia sekolah dasar – 250 juta anak – tidak mendapatkan pembelajaran yang sifatnya mendasar, menurut temuan dalam UNESCO Education for All Global Monitoring Report. Meski setengah diantaranya sudah mengenyam pendidikan selama setidaknya empat tahun. Kita harus mengatasi hambatan-hambatan pembelajaran, baik di ruang kelas maupun di rumah, melalui perbaikan kualitas pengajaran dan kondisi ruang kelas serta mengajarkan cara-cara kepada orangtua untuk mendukung pendidikan anaknya.

Investasi tambahan diperlukan untuk menjunjung tinggi kedua prinsip di atas. Tahun lalu, UNESCO memperkirakan pemerintah harus melipatgandakan belanja pendidikan dari porsi pendapatan negara untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2030. Dengan demikian, perlu adanya kenaikan pendapatan dari pajak dan pengintensifan upaya untuk mengumpulkan piutang negara. Contohnya, hanya sepertiga dana bantuan pendidikan yang dikucurkan ke Afrika, meskipun di kawasan tersebut hampir dua pertiga anak-anak mengalami putus sekolah. Selain itu, saat ini anggaran pendidikan umumnya regresif, sementara hampir setengah pengeluaran di negara-negara termiskin dialokasikan untuk porsi 10% penduduk yang paling berpendidikan.

Penyempurnaan investasi pendidikan mengharuskan tindakan atas dua bidang utama.

Pertama, kita memerlukan pembiayaan yang adil, yang mana investasi tambahan harus disediakan untuk pertumbuhan dan perawatan anak usia dini, sebab tindakan ini memiliki potensi terbesar untuk menghasilkan return. Anggaran harus difokuskan untuk kelompok anak yang paling termarginalkan, dan pendidikan dasar harus digratiskan agar setiap anak bisa menikmati pembelajaran. Kita juga sangat memerlukan transparansi dan akuntabilitas, jadi anggaran tersebut akan terbuka dan masyarakat pun bisa menyuarakan pendapatnya sesuai tata kelola yang berlaku.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Kedua, sistem pendidikan dalam negeri perlu diperkuat agar pemerintah bisa memenuhi perannya sebagai penyedia pendidikan berkualitas bagi warganya, bukan mengalihkan peran tersebut kepada badan pembangunan asing. Selain itu, kita harus mendorong kerja sama antar pemerintah dan pelaku bisnis untuk meningkatkan sumber daya lokal untuk pendidikan, dan menghilangkan aliran modal tidak sah yang menggerogoti sumber pendanaan yang dimiliki pemerintah, seperti akibat dari penggelapan pajak dan pencucian uang lintas batas.

Mengingat sejumlah prioritas di atas, komisi pendidikan akan menyampaikan rekomendasinya di hadapan sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 18 September, ketika Sekretaris Jenderal akan mendengarkan dan melaksanakannya. Komisi pendidikan akan dinilai berhasil jika kami bisa meningkatkan pendanaan dan kemauan politik untuk menjamin setiap anak bisa belajar, terlepas dari jumlah pemasukan, lokasi, atau status sosialnya. Pekerjaan kita belum berakhir sampai keinginan tersebut terwujud.