26

Sejauh Mana Integrasi Eropa yang bisa di Toleransi?

CAMBRIDGE – Bulan ini Uni Eropa merayakan HUT ke-60 dari Perjanjian Roma yang merupakan landasan terbentuknya Komunitas Ekonomi Eropa. Namun hal ini bukanlah satu-satunya alasan Uni Eropa untuk melakukan perayaan. Setelah berabad-abad benua ini mengalami peperangan, ketidakstabilan dan pembunuhan masal, Eropa akhirnya berada dalam keadaan damai dan menganut paham demokrasi. Uni Eropa telah berhasil menjadikan 11 negara bekas Uni Soviet tergabung dalam organisasi mereka dan sukses membimbing proses transisi negara-negara tersebut dari masa-masa pemerintahan komunis. Dan dimasa dimana kesenjangan banyak terjadi di dunia, anggota Uni Eropa mempunyai angka kesenjangan pendapatan terendah di dunia.

Namun semua hal tersebut adalah prestasi dari masa lalu. Saat ini, Uni Eropa sedang berada dalam krisis eksistensial mendalam dan memiliki banyak keraguan mengenai masa depannya. Hal ini tercermin dari kejadian Brexit, tingginya tingkat pengangguran di Yunani dan Spanyol, hutang dan stagnasi perekonomian di Italia, bangkitnya gerakan populis, dan reaksi negatif terhadap para imigran dan mata uang euro. Hal ini menegaskan perlunya perbaikan pada institusi-institusi Uni Eropa.   

Hal ini bertepatan dengan laporan resmi mengenai masa depan Eropa yang disusun Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker. Juncker menyebutkan bahwa terdapat lima jalur yang bisa ditempuh Uni Eropa: meneruskan agenda yang ada sekarang, fokus terhadap blok perdagangan, mengizinkan beberapa negara untuk melakukan integrasi lebih cepat dibandingkan negara-negara lain, menajamkan agenda, dan dengan ambisius mendorong keseragaman dan integrasi yang lebih lengkap. 

Sulit untuk tidak bersimpati kepada Juncker. Sedikit yang bisa dilakukan Juncker disaat para politisi Eropa sedang sibuk dengan urusan dalam negeri mereka masing-masing dan sering menjadikan institusi Uni Eropa sebagai target frustasi mereka. Namun laporan ini tetap mengecewakan. Hal ini karena laporan tersebut tidak membahas tantangan utama yang harus dihadapi dan diatasi oleh Uni Eropa.

Untuk memperkuat kembali demokrasi di Eropa, integrasi ekonomi dan politik harus dilakukan dengan seirama. Terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan, yaitu mempercepat integrasi politik agar bisa menyusul integrasi ekonomi, atau memperlambat integrasi ekonomi. Selama keputusan untuk memilih satu dari dua hal tersebut belum dilakukan, maka Uni Eropa akan terus berada dalam keadaan disfungsional.  

Ketika dihadapkan pada kedua pilihan tersebut, negara-negara anggota Uni Eropa cenderung berada pada posisi yang berbeda-beda sehubungan dengan integrasi ekonomi dan politik. Hal ini berarti bahwa Eropa harus mempunyai fleksibilitas dan kondisi institusi yang dapat mengakomodasi perbedaan ini.

Sejak awal, Eropa dibangun berdasarkan argumentasi fungsional dimana integrasi politik akan mengikuti integrasi ekonomi. Laporan resmi dari Juncker dibuka dengan kutipan yang dikemukakan pendiri Komunitas Ekonomi Eropa (dan Perdana Menteri Perancis) pada tahun 1950 Robert Schuman: “Eropa tidak akan dibuat sekaligus, atau berdasarkan satu rencana tunggal. Eropa akan dibangun melalui pencapaian konkrit yang pertama-tama akan menciptakan solidaritas de facto.” Membangun mekanisme kerjasama ekonomi akan mempersiapkan landasan kerjasama institusi politik.     

Pada awalnya pendekatan ini cukup berhasil. Pendekatan ini memungkinkan intergrasi ekonomi selangkah lebih maju, namun tidak terlalu jauh, dibandingkan dengan integrasi politik. Lalu, pada tahun 1980an, Uni Eropa memasuki masa yang belum pernah dialami sebelumnya. Uni Eropa manerapkan agenda blok perdagangan yang bertujuan untuk menyatukan perekonomian Eropa, mengurangi kebijakan nasional yang menghambat pergerakan bebas barang, jasa, orang dan juga modal. Euro yang ditetapkan sebagai mata uang tunggal dari negara-negara anggota Uni Eropa adalah tahapan selanjutnya dari agenda blok perdagangan tersebut. Hal ini merupakan hyper-globalisasi dalam skala Eropa. 

Agenda baru Uni Eropa didorong oleh beberapa faktor. Banyak ekonom dan teknokrat yang berpendapat bahwa pemerintahan di Eropa telah menjadi terlalu intervensionis dan bahwa intergrasi ekonomi mendalam dan mata uang tunggal akan menjadikan negara-negara anggota menjadi lebih disiplin. Menurut sudut pandang ini, ketidakseimbangan antara integrasi ekonomi dan politik dalam proses integrasi adalah bagian dari proses yang wajar dan bukan merupakan gangguan.   

Namun banyak politisi yang menyadari bahwa ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan permasalahan. Namun mereka berasumsi bahwa fungsionalisme akan menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul: suatu institusi quasi-federal yang diperlukan untuk mendukung blok perdagangan akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Negara-negara besar di Eropa juga mempunyai peranan penting dalam hal ini. Perancis berpendapat bahwa memindahkan otoritas ekonomi kepada birokrat di Brussel akan meningkatkan kekuatan nasional dan wibawa Perancis. Jerman, yang ingin mendapatkan persetujuan Perancis terhadap reunifikasi Jerman, juga menyetujui hal tersebut.

Saat itu terdapat alternatif lain. Eropa bisa saja membiarkan suatu model sosial umum untuk berkembang bersamaan dengan integrasi ekonomi. Hal ini tidak hanya mewajibkan integrasi pasar namun juga integrasi kebijakan sosial, institusi pasar tenaga kerja, dan pengaturan fiskal. Keragaman model sosial di Eropa, dan sulitnya mencapai persetujuan peraturan bersama, akan berperan sebagai pengatur yang alami atas kecepatan dan cakupan integrasi.  

Hal ini akan memberikan manfaat korektif sehubungan dengan kecepatan dan cakupan integrasi yang diharapkan. Hal ini mungkin akan berujung pada keanggotaan Uni Eropa yang lebih kecil, lebih terintegrasi, atau bisa saja berujung pada jumlah anggota yang sama dengan yang ada sekarang, namun lebih tidak ambisius sehubungan dengan lingkup ekonominya.

Saat ini mungkin sudah terlambat untuk mencoba mengintegrasikan fiskal dan politik Uni Eropa. Kurang dari satu per lima orang Eropa memilih untuk memindahkan kekuasaan dari pemerintahan mereka. 

Orang yang optimistis mungkin berpendapat bahwa hal ini bukan karena ketidaksukaan pada Brussel atau Strasbourg namun lebih karena masyarakat mengasosiasikan integrasi Eropa pada teknokrat yang terlalu fokus pada blok perdagangan dan karena tidak adanya model alternatif. Mungkin para pemimpin baru dan formasi politik yang ada dapat membuat model alternatif dan meningkatkan ketertarikan terhadap proyek Eropa yang telah direformasi.

Namun orang yang pesimistis mungkin berharap bahwa di suatu tempat di Berlin atau Paris, di sebuah sudut yang gelap, para ekonom dan pengacara secara sembunyi-sembunyi mempersiapkan rencana cadangan untuk diterapkan jika persekutuan ekonomi yang lebih longgar tidak dapat lagi dicegah.