DIBYANGSHU SARKAR/AFP/Getty Images

Pencegahan adalah Solusi Terbaik untuk Permasalahan Migrasi

PARIS – Ketika berbagai surat kabar dipenuhi dengan cerita mengenai tantangan yang dihadapi oleh para keluarga migran, mudah bagi kita untuk beranggapan bahwa penyebab dari perpindahan manusia ini juga tengah ditangani. Namun, asumsi seperti itu tidak benar. Saat ini, solusi untuk permasalahan migrasi paksa hampir seluruhnya fokus pada membantu pengungsi setelah mereka mengungsi, dibandingkan dengan mengatasi alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Untuk menyelesaikan krisis pengungsi di dunia, penyebab dari masalah ini memerlukan perhatian yang sama besar dengan perhatian yang diberikan kepada dampak yang diakibatkan oleh krisis tersebut.    

Mengapa orang tua mempertaruhkan nyawa mereka, atau nyawa anak-anak mereka untuk meninggalkan rumah mereka dan melakukan perjalanan ke tempat yang tidak mereka kenal? Dan apa yang bisa dilakukan untuk menghindari keadaan dimana mereka terpaksa untuk meninggalkan daerah asal? Ini adalah beberapa pertanyaan utama yang rekan-rekan dan Saya coba untuk jawab dalam penelitian OECD yang baru, States of Fragility 2018. Temuan dari penelitian ini memberikan pencerahan dari permasalahan yang ada, namun juga meresahkan.

Pada tahun 2030, lebih dari 80% penduduk miskin di dunia akan tinggal di daerah yang disebut dengan “daerah rapuh” – yaitu sebuah status yang mencerminkan permasalahan politik, sosial, keamanan, ekonomi dan lingkungan. Sayangnya, jika tren ini terus terjadi, jumlah bantuan pembangunan yang dialokasikan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kerapuhan ini akan menjadi terlalu sedikit. Misalnya saja pada tahun 2016, hanya 2% dari $68.2 miliar bantuan pembangunan resmi (ODA) yang diperuntukkan bagi daerah-daerah yang terdampak oleh kerapuhan dipergunakan untuk aktivitas pencegahan konflik, dan hanya 10% yang dipergunakan untuk inisiatif pembangunan perdamaian. Tidak ada kesimpulan lain yang bisa diambil: kita harus mengubah cara ODA dialokasikan.  

Menurut Badan Pengungsi PBB, terdapat rekor dalam jumlah orang yang terpaksa mengungsi pada tahun 2017, yaitu 68.5 juta orang. Sebagian besar dari jumlah tersebut berasal dari lima negara – Afganistan, Myanmar, Somalia, Sudan Selatan, dan Suriah. Meskipun negara-negara yang menjadi tuan rumah bagi para pengungsi sangat membutuhkan uang untuk mendukung upaya relokasi jangka panjang, sebagian besar ODA masih disalurkan untuk solusi jangka pendek. Inisiatif kemanusiaan – seperti makanan dan tempat tinggal – menghabiskan sepertiga ODA pada tahun lalu, dan jumlah ini terus meningkat selama satu dekade terakhir.

Sebaliknya, dana untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya terus mengalami kekurangan. Meskipun dapat dipahami jika para donor akan memprioritaskan solusi yang segera memberikan bantuan kepada pengungsi, namun mengabaikan kebutuhan jangka panjang pengungsi adalah hal yang tidak bijaksana. Sederhananya, ambisi komunitas internasional terhadap bantuan harus melebihi upaya agar pengungsi sekedar bertahan hidup saja; hal ini juga harus memberikan masa depan yang baik kepada para pengungsi.

Jika dialokasikan dengan benar, ODA dapat menjadi alat yang kuat untuk mencegah konflik dan membalikkan tren yang berkontribusi terhadap kerapuhan. Terlebih lagi, jenis belanja ini sering memberikan harapan pada para migran, mengingat di banyak daerah yang terdampak krisis, ODA adalah salah satu sumber dana yang paling dapat diandalkan. Hal ini terutama berlaku ketika keadaan darurat berlangsung dalam jangka waktu yang lama, karena jumlah dana biasanya berkurang ketika sumbangan dari sumber lain mulai berkurang.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Tentunya, membalikkan tren belanja ODA saat ini tidak mudah. Kerapuhan bermanifestasi dalam berbagai cara, dan mengatasi tantangan yang beragam seperti ekstremisme kekerasan, perubahan iklim, kejahatan terorganisir, dan diskriminasi gender memerlukan sebuah pedoman belanja pembangunan yang baru.

Namun, kebutuhan untuk mengambil tindakan menjadi hal yang mendesak. Jika tidak ditangani, maka konflik, kekerasan dan jenis kerapuhan lain akan menghambat kemajuan pembangunan selama beberapa dekade, yang kemudian memicu dinamika yang menyebabkan ketidakstabilan. Kecuali komunitas internasional mengubah pendekatan mereka terhadap investasi di wilayah yang rapuh, dunia akan gagal mencapai tujuan utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB: yaitu untuk tidak meninggalkan seorang pun.

Belanja untuk solusi jangka panjang juga masuk akal secara finansial. Menurut PBB dan Bank Dunia, jika lebih banyak uang dialokasikan untuk program pencegahan konflik, maka lebih dari $70 miliar dapat dihemat setiap tahunnya dari biaya relokasi pengungsi. Ketika dunia telah menerima dasar pemikiran pencegahan hemat biaya dalam bidang layanan kesehatan (misalnya dengan mendukung pemeriksaan rutin), filosofi ini masih belum diterapkan untuk pengambilan kebijakan dalam bidang migrasi. Hal ini dapat dan harus berubah.        

Krisis migrasi global – yang mencapai titik terburuk sejak akhir Perang Dunia Ke-II – telah menghabiskan banyak uang dan modal politik. Untuk mengatasi hal ini dengan efektif, fokus yang ada harus beralih pada meningkatkan stabilitas dan keamanan dan berharap akan masa depan yang lebih baik untuk terjadi di tempat dimana para migran berasal. Dan hal itu berarti bahwa komunitas pembangunan, dan khususnya donor resmi, harus memikirkan kembali prioritas dan kebijakan mereka.       

http://prosyn.org/iDW9FW3/id;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.