7

Leave No Refugee Behind

NEW YORK – Dunia telah memasuki era dimana jumlah pengungsi mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tahun 2014, konflik dan penganiayaan mengakibatkan 42.500 orang meninggalkan rumahnya, hampir empat kali lipat jumlah pengungsi di tahun 2010. Hampir 60 juta orang kini terlantar – krisis yang tak tertandingi sejak Perang Dunia II.

Kondisi ini tidak dapat diterima, tetapi tidak bisa dihindari. Pada tahun 1945, dunia menanggapi konflik paling mematikan dalam sejarah manusia dengan mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kini, selaku kepala badan pengungsi dan pembangunan di bawah PBB, kami menyerukan dunia untuk menanggapi pergolakan besar ini dengan menyediakan perangkat yang diperlukan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Kami percaya bahwa jalan ke depan dimulai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan periode 2015-2030 (SDGs), ketika PBB menegaskan janji “leave no one behind” (setiap orang harus memperoleh manfaat dari pembangunan) dalam memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, yang telah diadopsi dengan suara bulat pada bulan September lalu.

Aleppo

A World Besieged

From Aleppo and North Korea to the European Commission and the Federal Reserve, the global order’s fracture points continue to deepen. Nina Khrushcheva, Stephen Roach, Nasser Saidi, and others assess the most important risks.

Pendekatan yang diterapkan saat ini oleh komunitas internasional perihal isu penelantaran bergantung utamanya pada bantuan kemanusiaan, yang memberikan tindakan penyelamatan jiwa yang cepat sementara pencarian solusi permanen masih berlangsung. Tetapi solusinya terbukti semakin sulit diperoleh. Hanya 1% pengungsi yang dapat kembali ke kediamannya pada tahun 2014. Sebagian besar pengungsi ini tidak menghabiskan hidupnya di pengasingan dalam hitungan hari atau bulan saja, tapi tahunan atau beberapa dekade, atau bahkan seumur hidupnya. Mereka berisiko tertinggal dalam pembangunan.

Contohnya Somaya, seorang pengungsi generasi ketiga di Kenya. Beberapa dekade yang lalu, neneknya melarikan diri ke kamp pengungsi Hagadera demi meninggalkan konflik brutal di Somalia. Ibunya lahir disana dan begitu pula Somaya. Tidak satu pun dari mereka pernah menginjakkan kaki ke luar kamp pengungsi yang seluas lima mil persegi (13 kilometer persegi). Mereka hidup dengan kondisi penuh keterbatasan, menunggu kesempatan untuk bisa maju.

Seperti Somaya, sebagian besar pengungsi tinggal di negara berkembang. Namun seringnya, badan-badan pembangunan yang bisa memberikan bantuan kepada mereka memiliki keterbatasan dana dan berhadapan dengan peraturan kaku yang membatasi mereka untuk memenuhi kebutuhan pengungsi.

Penelantaran jangka panjang (long-term displacement) menimbulkan beban besar pada orang-orang seperti Somaya. Pengungsi sering mengalami kesulitan dalam hal kemampuan bekerja dan bergerak secara leluasa, sehingga mustahil bagi mereka untuk bisa memberi nafkah pada keluarga atau berkontribusi pada masyarakat di lingkungan mereka tinggal. Mereka hidup dalam kondisi antara hidup dan mati, hanya bisa mengandalkan bantuan kemanusiaan. Atau mereka terpaksa mencari penghidupan di sektor informal, sehingga berisiko menjadi korban eksploitasi seksual, buruh anak, atau  bentuk penganiayaan lainnya.

Perhatikan contoh lain: Anas, seorang pengungsi Suriah berusia 13 tahun di Lebanon. Keluarganya tidak bisa bertahan hidup tanpa uang $5 yang ia dapatkan setiap hari. Jadi ketimbang bersekolah, ia justru menyortir tumpukan batubara lalu dijual sebagai bahan bakar. Pengungsi seperti Anas berjuang untuk mendapat hak-hak tersebut – pendidikan, pelayanan kesehatan, kebebasan bergerak, dan akses kepada pekerjaan, lahan, dan perumahan – yang sifatnya wajib agar bisa meninggalkan jurang kemiskinan.

Perbaikan ini memerlukan perubahan politik dan ekonomi yang memungkinkan komunitas/lembaga pembangunan untuk memberikan dukungan lebih. Kaitan antara pembangunan dan penelantaran jelas dan kita perlu mulai memperlakukan tantangan-tantangan ini sebagai tanggung jawab bersama.

Penelantaran skala besar akan menghabiskan sumber daya publik, bahkan di negara-negara berpendapatan menengah; tanpa bantuan dari luar yang memadai, masalah ini dapat merusak kemajuan yang telah diraih. Kecuali kita bisa memberikan dukungan lebih besar dan lebih baik kepada negara-negara tuan rumah dan pengungsi yang tinggal disana, hampir dipastikan kita akan terus membiayai program-program kemanusiaan dalam jumlah besar yang tidak ada habisnya.

Tetapi ada dua sisi mata koin. Ketika pengungsi diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan mengejar aspirasi mereka, mereka menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan. Itulah sebabnya mengapa badan-badan pembangunan harus memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk mengatasi siklus baru kemiskinan dan kerapuhan – di negara manapun – sebelum lepas kendali.

Kini tiba waktunya untuk membuang gambar klise tentang pengungsi sebagai penerima bantuan yang pasif, duduk diam dengan tangan terbuka. Justru citra seperti itu mencerminkan kondisi yang dikenakan terhadap pengungsi dan dipertegas dengan minimnya respon dunia. Para pengungsi adalah wirausaha. Mereka adalah seniman, guru, insinyur, dan pekerja dari berbagai jenis pekerjaan. Mereka adalah sumber modal manusia yang melimpah yang gagal kita kembangkan.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Komunitas internasional tidak bisa lagi mengabaikan begitu banyak potensi atau hanya berdiam diri sementara kelompok masyarakat yang paling rentan semakin terpinggirkan. Ketika berita-berita utama menyerukan perhatian atas kerugian manusia akibat tragedi ini, kita harus ingat bahwa kita punya pilihan untuk menanggapinya dengan lebih dari sekedar terkejut.

Kita bisa menolak pembatasan yang ketat dalam partisipasi ekonomi (economic exclusion) bagi mereka yang tinggal diantara kita tapi lahir di tempat lain. Kita bisa melipatgandakan upaya untuk mencari solusi politik atas konflik dan penganiayaan. Kita bisa memberdayakan mitra dari badan-badan kemanusiaan dan pembangunan untuk bekerja sama sejak krisis terjadi. Singkatnya, kita bisa menjunjung tinggi janji “leave no one behind.”