hanna2_INDRANIL MUKHERJEEAFP via Getty Images_coronavirussignindiacooperation Indranil Mukherjee/AFP via Getty Images

Melindungi Orang Miskin dari Guncangan COVID-19

CAMBRIDGE – Ketika pemerintah India mengumumkan bahwa lockdown tingkat nasional selama tiga minggu akan diberlakukan dalam waktu empat jam untuk mencegah penyebaran virus corona, jutaan dari warga termiskin di negara ini menghadapi risiko kelaparan dan kemelaratan. Banyak buruh migran, yang tiba-tiba menjadi pengangguran, berjalan kaki ratusan mil dari kota ke desa-desa asal mereka. Di pedesaan, lockdown COVID-19 juga mungkin berdampak sangat buruk: rumah tangga miskin tidak dapat bertahan tanpa pemasukan dalam waktu lama – kebanyakan tidak lebih dari beberapa hari. 

Tantangan-tantangan seperti ini terjadi di seluruh dunia. Tapi pemerintahan negara-negara maju telah memanfaatkan kapasitas meminjam mereka untuk menerapkan paket bantuan skala besar yang ditujukan untuk mendukung perusahaan, masyarakat miskin, dan keluarga kelas menengah yang berisiko terdorong dalam kemiskinan karena PHK atau penutupan usaha.

Negara-negara berkembang harus menemukan cara untuk melakukan hal yang sama. Memperluas perlindungan sosial untuk menjangkau masyarakat rentan dengan cepat harus menjadi pilar dalam strategi COVID-19. Untuk mencapai hal ini, negara yang punya sumber daya terbatas harus belajar dari pengalaman dan penelitian yang ada untuk merancang program yang seefektif dan seefisien mungkin.

Mengembangkan dan melaksanakan program perlindungan sosial baru memerlukan waktu, oleh karena itu pemerintah harus memanfaatkan program dan platform yang sudah ada untuk memastikan bahwa semua orang punya sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tidak ada sebuah pendekatan yang cocok diterapkan di semua negara; setiap negara harus mengkaji mekanisme yang sudah ada, dan kemudian menentukan cara untuk memperluas program tersebut atau mereformasinya.  

Tapi ada beberapa panduan umum yang bisa membantu. Negara-negara yang punya program bantuan tunai harus segera memperluas kelayakan dan meningkatkan jumlah bantuan. Mengingat skala guncangan ekonomi yang ada, kekhawatiran bahwa rumah tangga kaya akan menerima bantuan yang tidak mereka perlukan bukan sebuah prioritas dibandingkan memastikan bahwa orang-orang yang rentan – termasuk pekerja sektor informal dan rumah tangga kelas menengah, yang biasanya tidak termasuk dalam program kesejahteraan masyarakat – menerima bantuan. Penelitian kami menunjukkan bahwa sistem permohonan bagi yang membutuhkan – yang mensyaratkan pengangguran untuk melakukan beberapa langkah, baik secara daring atau lewat telepon, untuk mendapatkan akses terhadap bantuan – akan membantu pemerintah untuk menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Verifikasi tambahan bisa dilakukan setelahnya.

Selain itu, bantuan tunai harus menargetkan wilayah yang paling terkena dampak, misalnya kota-kota besar, karena kepadatan penduduk yang tinggi mempercepat penularan dan paling memerlukan lockdown. Tanpa bantuan tunai untuk membantu mengurangi dampak COVID-19, maka kelompok miskin di perkotaan akan melakukan migrasi, seperti yang terjadi di India, sehingga berpotensi untuk menyebarkan virus ke kota-kota lain dan wilayah pedesaan (wilayah dengan kapasitas layanan kesehatan yang terbatas dan dapat dengan cepat kewalahan).

Subscribe to Project Syndicate
Bundle2020_web_beyondthetechlash

Subscribe to Project Syndicate

Enjoy unlimited access to the ideas and opinions of the world's leading thinkers, including weekly long reads, book reviews, and interviews; The Year Ahead annual print magazine; the complete PS archive; and more – all for less than $2 a week.

Subscribe Now

Jika dimungkinkan, bantuan harus didistribusikan melalui platform digital, sehingga memungkinkan orang-orang untuk menghindari kontak fisik. Jika platform tersebut tidak ada, maka pemerintah harus kreatif, menggunakan sistem yang ada. Misalnya, bantuan tunai dapat didistribusikan melalui pemerintah daerah atau jaringan menggunakan pengantaran dari rumah ke rumah atau membagi tanggal dan waktu pengambilan bantuan, berdasarkan nomor identitas diri. Di Indonesia, tempat kami bekerja, banyak pekerja informal dan kelas menengah yang punya rekening pensiun; bantuan tunai bisa ditransfer ke rekening-rekening tersebut, dan pembatasan penarikan dini bisa dilonggarkan.

Tapi bantuan tunai saja mungkin tidak cukup untuk melindungi masyarakat miskin dari kemelaratan dan kelaparan kalau rantai pasok pangan terhenti. Pemerintah juga harus mengawasi harga dan ketersediaan pangan, dan dapat menangani kekurangan di tingkat lokal dengan memperluas program distribusi pangan bertarget, melepas stok pangan ketika dibutuhkan, dan melakukan koordinasi distribusi dengan perusahaan swasta.

Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan subsidi untuk asuransi kesehatan masyarakat yang ada (meskipun hanya sementara). Hal ini akan membantu beban premi asuransi kesehatan bagi rumah tangga dan dunia usaha dan mengurangi risiko rumah tangga kewalahan karena biaya medis ketika terjadi guncangan kesehatan.

Ketika kondisi sedang baik, permintaan asuransi kesehatan di negara-negara berkembang berada pada tingkat rendah, dan banyak orang yang baru mendaftar ke asuransi ketika mereka sudah sakit. Tapi hal ini bukan hanya karena pola pikir jangka pendek: sistem kepesertaan yang rumit dan tidak berjalan baik, layanan berkualitas rendah, dan kurangnya pengalaman dengan asuransi dapat membuat orang enggan mendaftar.   

Subsidi sementara, dan prosedur pendaftaran yang lebih sederhana, dapat membantu mengatasi rintangan-rintangan ini, bahkan ketika subsidi sudah dihapuskan. Hal ini terjadi di Indonesia ketika skema tersebut diuji sebelum krisis ini terjadi: menawarkan subsidi sementara untuk asuransi kesehatan masyarakat bagi pekerja informal meningkatkan cakupan kepesertaan asuransi sebesar delapan kali lebih besar, tanpa meningkatkan biaya per unit, dan banyak peserta asuransi yang mempertahankan asuransi mereka setelah masa subsidi berakhir.

Respons COVID-19 yang efektif harus mencakup bantuan untuk usaha kecil. Usaha kecil dan menengah diperkirakan mencakup 90% usaha dan 50% pemberi kerja di seluruh dunia. Tapi, karena usaha-usaha seperti itu sering kekurangan kas dan menghadapi kendala kredit yang buruk, banyak usaha kecil dan menengah yang tidak akan mampu bertahan tanpa bantuan ketika tutup sementara.

Untuk bisnis formal, pemerintah harus mempertimbangkan penangguhan pajak dan tax holiday bagi sektor-sektor yang paling terkena dampak. Perusahaan informal, yang merupakan pemberi banyak lapangan kerja di negara-negara berkembang, dapat bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan multilateral untuk memperluas lini kredit dan membatalkan atau menangguhkan pembayaran utang.

Beberapa orang berargumentasi bahwa kesejahteraan dan subsidi mendorong orang untuk enggan bekerja. Tapi penelitian kami menunjukkan bahwa, bahkan dalam kondisi normal, penerima bantuan tidak bekerja lebih sedikit atau berinvestasi dengan cara yang berbeda. Dalam kondisi pembatasan sosial dan lockdown yang bukan kondisi normal, berargumen mengenai insentif kerja tidak begitu masuk akal. Pemerintah memaksa masyarakat untuk keluar dari kegiatan perekonomian, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk membantu mereka bertahan hidup.          

https://prosyn.org/rXRcNx4id