NEW YORK – Mendekati pemilihan presiden AS yang paling penting dan kontroversial dalam beberapa dekade terakhir, terdapat kontroversi mengenai pemungutan suara lewat pos. Beberapa pihak menganggap pilihan menyampaikan surat suara lewat pos ini penting dalam memastikan akses terhadap pemilihan umum ketika pandemi COVID-19, khususnya bagi para pekerja kerah biru dan kelompok minoritas, yang punya tingkat penularan COVID-19 lebih tinggi dibandingkan kelompok-kelompok lain. Tapi ada juga pihak-pihak, termasuk Presiden AS Donald Trump, yang menentang keras pemungutan suara lewat pos karena adanya kekhawatiran terhadap risiko kecurangan.
Argumen mereka tidak berdasar – dan juga bukan argumen baru. Selama enam abad terakhir, mereka yang mencoba membatasi demokrasi mencoba mencapai tujuan mereka dengan alasan perlunya mempertahankan “integritas” sistem pemilu.
Misalnya saja Inggris pada awal abad kelima belas. Ketika itu, setiap daerah di Inggris mengirimkan dua “ksatria daerah” sebagai perwakilan warga daerah tersebut di Parlemen. Karena belum ada hukum resmi yang mengatur cara pemilihan ksatria-ksatria ini, tiap sheriff (pimpinan daerah setempat) mengadakan pemilihannya sendiri.
NEW YORK – Mendekati pemilihan presiden AS yang paling penting dan kontroversial dalam beberapa dekade terakhir, terdapat kontroversi mengenai pemungutan suara lewat pos. Beberapa pihak menganggap pilihan menyampaikan surat suara lewat pos ini penting dalam memastikan akses terhadap pemilihan umum ketika pandemi COVID-19, khususnya bagi para pekerja kerah biru dan kelompok minoritas, yang punya tingkat penularan COVID-19 lebih tinggi dibandingkan kelompok-kelompok lain. Tapi ada juga pihak-pihak, termasuk Presiden AS Donald Trump, yang menentang keras pemungutan suara lewat pos karena adanya kekhawatiran terhadap risiko kecurangan.
Argumen mereka tidak berdasar – dan juga bukan argumen baru. Selama enam abad terakhir, mereka yang mencoba membatasi demokrasi mencoba mencapai tujuan mereka dengan alasan perlunya mempertahankan “integritas” sistem pemilu.
Misalnya saja Inggris pada awal abad kelima belas. Ketika itu, setiap daerah di Inggris mengirimkan dua “ksatria daerah” sebagai perwakilan warga daerah tersebut di Parlemen. Karena belum ada hukum resmi yang mengatur cara pemilihan ksatria-ksatria ini, tiap sheriff (pimpinan daerah setempat) mengadakan pemilihannya sendiri.