11

Asal Mula Ketidakpercayaan di Timur Tengah

DURHAM – Rasa tidak percaya yang mengjangkit masyarakat Timur Tengah sangat jelas. Sebagaimana dikonfirmasi melalui beberapa controlled experiments, warga Arab memiliki rasa percaya yang sangat rendah terhadap orang asing, baik itu ekspatriat maupun penduduk setempat, dibandingkan dengan warga Eropa misalnya. Hal ini menghambat kemajuan di berbagai bidang, mulai dari pengembangan bisnis hingga reformasi di pemerintahan.

Masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah memiliki tingkat partisipasi yang jauh lebih rendah di perdagangan internasional dan menarik investasi lebih kecil. Bahkan, menurut World Values Survey dan riset terkait, kepercayaan di kalangan masyarakat Timur Tengah relatif rendah sehingga mereka membatasi transaksi komersial di antara kenalan saja, baik secara pribadi atau melalui teman/keluarga. Akibat rendahnya kepercayaan, warga Arab sering melewatkan kesempatan menarik.

Aleppo

A World Besieged

From Aleppo and North Korea to the European Commission and the Federal Reserve, the global order’s fracture points continue to deepen. Nina Khrushcheva, Stephen Roach, Nasser Saidi, and others assess the most important risks.

Sama halnya, pada setiap interaksi dengan lembaga publik, warga Arab cenderung melakukan perantaraan dengan individu yang memiliki kedekatan tertentu dengan mereka. Salah satu konsekuensinya adalah ketidakadilan mengenai ekspektasi seseorang terhadap lembaga. Hal ini melemahkan efektivitas lembaga.

Jelas sekali terdapat urgensi untuk mengatasi defisit kepercayaan di Timur Tengah. Langkah pertama adalah memahami penyebabnya.

Salah satu petunjuk potensial terletak pada perbedaan antara persepsi Muslim dan Nasrani. Tentu tidak ada data resmi yang mengukur defisit tersebut; di sejumlah kawasan Timur Tengah, jumlah umat Nasrani yang ada terlalu sedikit sehingga sulit untuk membuat perbandingan statistik. Namun bukti tidak resmi menunjukkan bahwa pembeli, pedagang, dan investor di Timur Tengah umumnya menganggap umat Nasrani setempat lebih terpercaya dibandingkan sesama warga yang Muslim. “Sejak dahulu sudah begitu,” kata mereka. Studi saya bersama sejarawan ekonomi, Jared Rubin, yang mempelajari produk-produk pengadilan agama Islam di Istanbul pada abad 17 dan 18 mungkin bisa menerangkan asal mulanya.

Pada zaman tersebut, Istanbul adalah kota kosmopolitan, sekitar 35% penduduk setempat adalah umat Nasrani dan 6% di antaranya Yahudi. Berdasarkan hukum Islam (syariah), pemeluk agama Islam harus melakukan transaksi bisnis sesuai aturan-aturan Islam, dan apabila mereka hendak menyelesaikan suatu sengketa, pengadilan agama Islam harus dipergunakan. Dalam hal ini, penganut Nasrani dan Yahudi bisa bertransaksi dengan siapapun, namun mereka berhak mengikuti aturan-aturan Islam dan mempergunakan pengadilan agama, jika berkenan. Namun tentu saja, jika mereka terlibat dalam sebuah perkara dengan seorang Muslim, perkara tersebut harus diselesaikan di pengadilan agama.

Ketika seorang Muslim dan non-Muslim saling berhadapan di persidangan, penganut agama Islam mendapat keuntungan yang signifikan. Pertama, pelatihan bagi hakim-hakim memberi kecenderungan bagi mereka untuk mempercayai sesama Muslim. Kedua, seluruh pegawai pengadilan beragama Islam, berarti kesaksian dipandang hanya dari kacamata Muslim. Ketiga, Muslim bisa bersaksi melawan siapapun, sementara orang-orang Nasrani dan Yahudi hanya diizinkan bersaksi melawan orang non-Muslim lainnya.

Namun keuntungan-keuntungan di atas memiliki kekurangan tersendiri. Akibat sistem hukum yang memudahkan Muslim cedera janji tanpa konsekuensi, mereka acap kali tergoda untuk menghindar dari pembayaran utang dan mangkir dari tanggung jawabnya terhadap mitra bisnis dan penjual. Sementara itu, warga non-Muslim, yang mana kewajiban atas mereka ditegakkan sebegitu kuatnya, dikenal akan sifat dapat dipercaya. Guna menggambarkan perbedaan perceived risk, pemberi pinjaman, yang mayoritas Muslim, mengenakan 2 poin persentase lebih rendah bagi pemeluk Nasrani dan Yahudi yang mengajukan pinjaman dibandingkan yang beragama Islam (15% per tahun bagi non-Muslim dan 17% bagi Muslim).

Jadi tampak bahwa persepsi sikap dapat dipercaya di dunia Arab bahwasanya mengakar atau setidaknya dipengaruhi oleh timpangnya penegakan atas janji atau kesepakatan berdasarkan hukum Islam. Perbedaan sektarian dalam penegakan hukum tidak berlangsung lama. Pada pertengahan abad ke-19, pengadilan agama digantikan oleh pengadilan sekuler, setidaknya untuk urusan perdagangan dan keuangan. Penegakan terhadap perjanjian kemudian menjadi lebih berimbang.

Jumlah warga non-Muslim di negara-negara dengan penduduk Muslim terbanyak di Timur Tengah sudah berkurang drastis, melalui emigrasi dan pertukaran populasi. Akibatnya, lebih sedikit warga Muslim asal Timur Tengah yang memiliki pengalaman pribadi berbisnis dengan non-Muslim. Akan tetapi, kesan lama tentang Muslim yang kurang terpercaya masih bertahan dan diteruskan di keluarga dan sejawat. Kebiasaan lama sebagai oportunis yang suka ingkar janji juga tak kunjung hilang dan semakin menegaskan stereotype yang diwariskan. Kecenderungan untuk membatasi transaksi hanya kepada kenalan adalah respon alamiah dalam situasi yang minim kepercayaan.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Ironis memang betapa stereotype yang merusak ini justru muncul dari sistem hukum yang secara eksplisit dimaksudkan untuk memberi keunggulan kepada Muslim yang dominan secara militer dan politik dalam hubungan sosial dan ekonomi dengan umat Nasrani dan Yahudi. Selain menaikkan biaya transaksi ekonomi antar Muslim pada saat itu, aturan-aturan bertujuan untuk membatasi kebebasan beragama – peniadaan “pilihan hukum” kepada Muslim dan pembatasan kesaksian di hadapan persidangan bagi non-Muslim – membantu menciptakan budaya ketidakpercayaan yang kini menghambat kemajuan di berbagai bidang. Hukum Islam lalu melemahkan komunitas Muslim yang seharusnya dijaga.

Ketika beragam gerakan politik berusaha menegakkan kembali syariah, ingat sekali lagi kerugian jangka panjang yang telah diakibatkan. Bukan hukum Islam yang sekarang diperlukan Timur Tengah, tapi berbagai upaya untuk membangkitkan kepercayaan antar dan di dalam komunitas, lembaga swasta dan pemerintah. Menghidupkan kembali hukum Islam hanya akan memperburuk defisit kepercayaan yang merupakan sumber utama keterbelakangan ekonomi dan kegagalan politik di Timur Tengah.