Mario Draghi presents ECB report at EU Parliament Michele Tantussi/Getty Images

Seberapa Demokratiskah Euro?

SAN SERVOLO, ITALIA – Ketika presiden Italia baru-baru ini melakukan veto terhadap penunjukan Paolo Savona yang Euroskeptis sebagai menteri keuangan di pemerintahan yang diajukan oleh Aliansi Partai Liga dan Gerakan Bintang Lima, apakah ia menjaga atau merusak demokrasi di negaranya? Di luar pembatasan khusus konstitusi dalam konteks Italia, pertanyaan ini menyangkut inti dari legitimasi demokrasi. Permasalahan sulit yang timbul dari pertanyaan ini haruslah ditangani dengan prinsip dan cara yang tepat jika kita ingin demokrasi liberal kembali ditegakkan.

Euro mewakili sebuah komitmen perjanjian yang tidak memiliki aturan mengenai cara keluar dari komitmen tersebut. Presiden Sergio Mattarela dan pendukungnya menyatakan bahwa penarikan diri dari euro tidak pernah menjadi bahan perdebatan dalam kampanye pemilihan umum yang dimenangkan oleh koalisi populis, dan bahwa penunjukan Savanoa dapat berdampak pada kehancuran pasar dan kekacauan ekonomi. Pihak yang menentang Mattarella berargumentasi bahwa ia telah bertindak melampaui kewenangannya dan telah membiarkan pasar finansial memveto penunjukan seorang menteri yang dilakukan oleh pemerintahan yang memenangkan pemilu.

Ketika memasuki zona euro, Italia menyerahkan kedaulatan moneternya kepada suatu perangkat pengambil keputusan eksternal yang independen, yaitu Bank Sentral Eropa. Italia juga mempunyai komitmen khusus sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan fiskal, meskipun hal pembatasan ini tidak “sesulit” komitmen mengenai kebijakan moneter. Kewajiban-kewajiban ini menempatkan batasan bagi pemerintah Italia dalam memilih kebijakan makroekonomi. Khususnya, ketiadaan mata uang sendiri berarti Italia tidak dapat memilih target inflasi atau melakukan devaluasi mata uang terhadap mata uang asing. Mereka juga harus menjaga defisit fiskal mereka di bawah jumlah tertentu.     

Pembatasan dari pihak eksternal terhadap kebijakan tidak harus berlawanan dengan demokrasi. Terkadang masuk akal bagi pemilih untuk membatasi hak mereka jika hal tersebut membantu mencapai hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, terdapat prinsip “delegasi demokratis”: Demokrasi dapat meningkatkan kinerjanya dengan melakukan delegasi terhadap aspek pengambilan keputusan kepada lembaga independen.

Kebutuhan terhadap delegasi demokratis muncul ketika terdapat sebuah kepentingan yang memerlukan komitmen besar untuk mencapai suatu hasil. Kebijakan moneter mungkin merupakan sebuah contoh paling jelas dari hal tersebut. Banyak ekonom yang percaya bahwa bank sentral dapat menghasilkan output dan perluasan lapangan kerja melalui kebijakan moneter yang ekspansif jika mereka dapat menghasilkan kejutan inflasi dalam jangka waktu yang pendek. Namun, karena ekspektasi masyarakat mempertimbangkan kebijakan bank sentral, kebijakan moneter yang diskresioner akan sia-sia: kebijakan tersebut akan menghasilkan inflasi yang tinggi namun tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan output maupun lapangan pekerjaan. Dengan demikian, akan lebih baik untuk melindungi kebijakan moneter dari tekanan politik dengan mendelegasikannya kepada bank sentral yang teknokratik dan independen, yang hanya memiliki satu tujuan yaitu stabilitas harga. 

Secara superfisial, euro dan Bank Sentral Eropa (ECB) dapat menjadi solusi terhadap teka-teki inflasi dalam konteks Eropa. Kedua hal tersebut melindungi masyarakat Italia dari kecenderungan inflasi yang tidak produktif yang disebabkan oleh politisi mereka. Namun terdapat keganjilan dalam situasi Eropa sehingga argumentasi delegasi demokratis lebih diragukan.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Keganjilan tersebut karena Bank Sentral Eropa (ECB) merupakan sebuah lembaga internasional yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter seluruh zona euro dan tidak hanya Italia saja. Akibatnya, lembaga tersebut akan menjadi kurang responsif terhadap kondisi ekonomi Italia secara khusus dibandingkan dengan bank sentral Italia. Permasalahan ini diperburuk dengan fakta bahwa ECB memilih target inflasi sendiri, yang terakhir kali didefinisikan pada tahun 2003 sebagai “di bawah, namun mendekati 2% dalam jangka menengah.”

Sulit untuk membenarkan pendelegasian target inflasi kepada teknokrat yang tidak dipilih masyarakat melalui pemilihan umum. Ketika beberapa negara di dalam zona euro dilanda guncangan permintaan negatif (adverse demand shocks), target inflasi menentukan sejauh mana deflasi upah dan harga yang harus diambil negara-negara anggota agar bisa melakukan penyesuaian. Semakin rendah target inflasi, maka semakin banyak deflasi yang harus dialami. Terdapat argumentasi ekonomi yang baik bagi ECB untuk menghapuskan target inflasi setelah krisis euro terjadi untuk memfasilitasi penyesuaian yang kompetitif di Eropa Selatan. Isolasi dari akuntabilitas politik mungkin merupakan sebuah hal yang buruk dalam kasus ini. 

Seperti yang diutarakan oleh Paul Tucker, mantan wakil gubernur Bank Sentral Inggris, dalam buku barunya Kekuasaan yang Tidak Terpilih: Pencarian Legitimasi Bank Sentral dan Negara Administratif (Unelected Power: The Quest for Legitimacy in Central Banking and the Administrative State), argumen delegasi demokratis tidak terlalu kentara. Perbedaan antara tujuan kebijakan dan cara kebijakan tersebut dilaksanakan harus jelas. Sejauh kebutuhan akan konsekuensi distribusi atau pengorbanan antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai (lapangan pekerjaan versus stabilitas harga, misalnya), tujuan kebijakan harus ditentukan melalui politik. Delegasi dibenarkan ketika pelaksanaan kebijakan dilakukan untuk mencapai tujuan politis yang telah ditentukan. Tucker memberikan pendapat yang benar bahwa terdapat sedikit badan independen yang didasari oleh pelaksanaan yang hati-hati atas prinsip yang mendapat legitimasi demokratis.

Kelemahan ini jauh lebih buruk dari delegasi kepada badan atau perjanjian internasional. Terlalu sering tujuan komitmen ekonomi internasional dibuat bukan untuk memperbaiki kegagalan dalam negeri melainkan untuk menguntungkan perusahaan atau kepentingan finansial dan melemahkan posisi tawar sosial dalam negeri. Turunnya legitimasi atas Uni Eropa terjadi karena adanya kecurigaan yang dirasakan banyak orang bahwa institusi yang terdapat di dalamnya telah menjauh dari tujuan perbaikan dalam negeri negara anggota dan lebih memihak kepentingan usaha dan finansial kelompok-kelompok tertentu. Ketika Mattarela menggunakan reaksi pasar finansial sebagai pembenaran veto terhadap Savona, ia memperkuat kecurigaan tersebut.    

Jika euro – dan juga Uni Eropa – ingin tetap meraih kesuksesan dan mempertahankan demokrasi, maka para pengambil kebijakan harus lebih memperhatikan banyak persyaratan untuk mendelegasikan keputusan terhadap badan yang tidak dipilih melalui pemilu. Hal ini tidak berarti bahwa mereka harus menolak untuk menyerahkan kedaulatan kepada badan supranasional jika dilakukan tanpa memperhatikan dampaknya. Namun mereka harus menyadari bahwa pilihan kebijakan ekonom dan teknokrat lainnya jarang sekali memiliki legitimasi demokratis yang cukup. Mereka harus mendukung delegasi kedaulatan hanya ketika hal tersebut benar-benar meningkatkan kinerja demokrasi dalam jangka panjang, tidak ketika hal tersebut hanya menguntungkan kepentingan elite global.                                           

http://prosyn.org/U9errQO/id;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.