6

Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan di Dunia Arab

WASHINGTON, DC – Sebuah survei terbaru terhadap 100 thought leaders di negara-negara Arab yang dilakukan oleh Carnegie Endowment for International Peace mengungkapkan konsensus umum tentang pokok permasalahan di kawasan tersebut: lemahnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sesungguhnya, para responden menegaskan masalah-masalah domestik akibat sejumlah kegagalan – otoritarianisme, korupsi, sistem pendidikan yang kuno, dan pengangguran – di tingkat regional, termasuk ancaman ISIS atau campur tangan dari raksasa di kawasan atau kekuatan eksternal.

Ini bukan informasi baru. Gerakan Arab Spring mengemukakan kelemahan kontrak sosial yang usang di tengah munculnya tantangan-tantangan baru dalam politik dan ekonomi. Sayangnya pemerintah di negara-negara Arab tidak juga tersadarkan.

Lima tahun setelah meletusnya pemberontakan tersebut, opini warga Arab tidak diperhitungkan – atau hanya berpengaruh sedikit – dalam pengaturan urusan negara. Selain itu, penduduk di kawasan tersebut bergantung pada ekonomi rentier yang tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi kelompok penduduk muda dan berpendidikan. Mereka juga menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan akibat tidak adanya supremasi hukum, sehingga tidak ada jaminan perlakuan yang sama dan adil bagi warga negara meskipun berbeda gender, asal-usul etnis atau agama.

Akan tetapi, lemahnya tata kelola pemerintahan tidak berarti dunia Arab terancam akan terpuruk. Tunisia memberi contoh bagaikan secercah harapan. Setelah revolusi 2011, Tunisia mengedepankan proses yang inklusif dan melalui permufakatan untuk mengembangkan kontrak sosial baru yang menjunjung tinggi hak-hak individual dan kolektif seluruh warga negaranya.