1

Ketidakadilan Zika

SOUTHAMPTON – Wabah penyakit menular di negara-negara berkembang terbilang cukup buruk dari sudut pandang kesehatan. Namun hal ini juga mempunyai dampak serius terhadap keadilan sosial karena memperparah krisis hak asasi manusia yang sudah terjadi sejak lama, dan juga melemahkan penyediaan layanan kesehatan dan memperbesar kesenjangan yang ada.

Wabah Ebola pada tahun 2014 di Afrika Barat dan wabah Zika di Amerika Tengah dan Selatan pada tahun 2015 memberikan dampak paling buruk terhadap kelompok sosial yang rentan – perempuan dan anak-anak, etnis minoritas, dan kelompok miskin. Sama seperti demam kuning, demam berdarah, dan penyakit lainnya, Zika ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Namun, tidak seperti virus lainnya yang ditularkan melalui nyamuk, Zika juga bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Bahkan yang lebih tidak lazim adalah, penyakit ini diasosiasikan dengan kondisi dan perkembangan neurologi yang terjadi pada bayi: microcephaly dan sindrom Guillain-Barré. Selain dari hal-hal tersebut, gejala dari penyakit ini cukup ringan.   

Hal ini berarti bahwa lebih dari 1.5 juta orang terkena Zika sejak wabah ini mulai terjadi, dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah terhadap perempuan usia subur, khususnya mereka yang sudah dalam keadaan hamil. Antara tahun 2016-2017, sebanyak 11,059 kasus Zika terjadi pada perempuan hamil, sehingga menyebabkan 10, 867 kasus microcephaly dan cacat lahir lainnya pada sistem saraf pusat bayi. Lima puluh enam persen dari bayi-bayi tersebut dilahirkan oleh wanita yang miskin dan dari etnis minoritas di wilayah timur laut Brasil.

Jelas bahwa krisis Zika tidaklah netral gender. Dalam mengatasi dampak jangka menengah hingga panjang, diperlukan fokus terhadap kaum perempuan – khususnya perempuan dari kelompok miskin. Namun fokus dalam hal ini bukan berarti lebih banyak liputan media mengenai cacat yang diasosiasikan dengan microcephaly atau bahkan kesulitan yang dihadapi oleh ibu dari bayi yang menderita cacat. Dan fokus juga bukan berarti lebih banyak upaya untuk mengatur perilaku kaum perempuan.

Untuk menghindari infeksi, perempuan telah disarankan untuk menggunakan obat nyamuk; memindahkan air menggenang disekitar rumah mereka; mengenakan baju lengan panjang; dan, jika dimungkinkan, menggunakan kondom atau tidak melakukan hubungan intim. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika menyarankan perempuan hamil untuk tidak bepergian ke negara-negara dimana wabah penyakit ini terjadi. Lebih ekstrim lagi, petugas kesehatan di El Salvador dan Kolumbia mendesak perempuan untuk menunda kehamilan hingga tahun 2018.

Rekomendasi seperti itu, betapapun baiknya, mempunyai kesalahan cara pikir yang mendasar. Sebagai permulaan, rekomendasi tersebut menekankan pengendalian vektor jangka pendek dan pengawasan, dan pada saat yang sama tidak menghubungkan penyakit dengan faktor penentu kesehatan dari perspektif sosial dan struktural, termasuk infrastruktur publik seperti air bersih, sanitasi yang layak, dan akses untuk mendapatkan perawatan.

Rekomendasi tersebut juga menempatkan tanggung jawab untuk menghindari penyakit dan kehamilan ditangan perempuan, dan pada saat yang sama tidak mengakui banyak perempuan yang tidak mempunyai kendali atas badan dan kehamilan mereka. Banyak dari wilayah yang terkena wabah Zika mempunyai tingkat kekerasan seksual dan kehamilan remaja yang tinggi, kurang mendapatkan pendidikan seks, dan akses terhadap kontrasepsi yang tidak memadai. Oleh karena itu, lebih dari 50% kehamilan di Amerika Latin adalah kehamilan yang tidak direncanakan. 

Dan yang memperparah keadaan adalah, di banyak negara Amerika Latin yang terkena wabah Zika, aborsi merupakan tindakan illegal, atau hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Misalnya, di El Salvador, dimana lebih dari 7,000 kasus Zika dilaporkan pada periode Desember 2015 hingga Januari 2016, aborsi adalah tindakan illegal dan tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun. Keguguran, jika terbukti dilakukan dengan sengaja, dapat berujung pada tuduhan pembunuhan.

Posisi Amerika dalam hal ini juga tidak membantu kondisi yang ada. Tahun lalu, pemerintahan Amerika dibawah Presiden Barack Obama meminta dana darurat sebesar $1.8 milyar kepada kongres untuk membantu persiapan dan tanggapan terhadap ancaman Zika. Namun terdapat campur tangan politik aborsi, ketika pembuat keputusan dari Partai Republik, yang memimpin sidang kongres mengenai wabah Zika, membuat pendanaan tersebut harus sesuai dengan kebijakan anti-aborsi di negara penerima bantuan. 

Permasalahan dengan pendekatan dominan dalam mengatasi virus Zika – misalnya saja bahwa hal ini membebani perempuan dengan terlalu banyak tanggung jawab dan hanya memberikan mereka sangat sedikit kemampuan – disadari oleh beberapa pihak. Tahun lalu, Badan Pengungsi Persatuan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kesehatan Dunia menekankan perlunya menempatkan permasalahan hak asasi manusia menjadi fokus dalam menanggapi wabah Zika.

Namun, meskipun tingginya pengakuan terhadap hak seksual dan reproduktif perempuan adalah sebuah langkah yang positif, hal ini tidaklah cukup. Dan melakukan upaya yang diperlukan untuk melindungi hak-hak tersebut, khususnya diantara perempuan dari kelompok miskin dan rentan di negara berkembang, akan memerlukan komitmen politik yang tinggi dan berkelanjutan.

Secara khusus, undang-undang nasional harus direvisi untuk menjamin bahwa semua wanita – baik mereka yang mengandung bayi dengan microcephaly atau tidak – mempunyai otonomi terhadap hak reproduksi mereka. Perempuan harus dapat membuat keputusan terhadap hak reproduksi mereka berdasarkan kebutuhan dan keinginan fisik dan emosi mereka, tidak berdasarkan penilaian moral dari institusi yang berkuasa atau resiko hukuman pidana.

Kelompok advokasi di Brasil, misalnya saja, telah berupaya untuk mencapai hal tersebut, mengajukan kasus hukum ke Mahkamah Agung untuk menjamin hak reproduksi yang lebih besar untuk kaum perempuan, termasuk hak untuk aborsi yang aman dan legal. Kasus-kasus tersebut cenderung untuk memihak pada Konstitusi Nasional tahun 1988, yang menjamin hak untuk melakukan aborsi dalam kasus perkosaan, jika membahayakan nyawa ibu, atau anencephaly, jenis cacat lahir lain yang berdampak pada otak.

Dalam mencapai perubahan ini, kampanye juga harus mengakui dan mengatasi hubungan antara hak perempuan dan hak kaum difabel. Memang benar bahwa upaya-upaya ini harus mendorong kesetaraan untuk seluruh kelompok marjinal.

Dampak jangka pendek dan panjang dari Zika harus diatasi dengan mengingat hal-hal diatas. Ketika perempuan melahirkan anak dengan sindrom bawaan dari virus Zika, tanggapan yang diberikan harus didasarkan pada martabat, nilai dan hak dari setiap individu. Tanggapan ini harus mengakui adanya proses yang membuat individu dan kelompok tetap berada dalam kemiskinan dan tidak memberikan hak dasar mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, para aktivis harus bersikeras bahwa negara harus bertanggung jawab untuk memberikan layanan dan dukungan yang sesuai untuk setiap wanita dan anak – layanan yang memenuhi kebutuhan dan menghormati hak-hak mereka.