SEOUL – Jika melihat ke belakang, keputusan Partai Komunis Tiongkok untuk menerapkan peraturan keamanan baru di Hong Kong sepertinya sudah disiapkan sejak lama. Secara historis, negara dengan kekuatan yang meningkat selalu berusaha memperluas cakupan pengaruh geopolitiknya ketika mereka sudah melampaui tahap tertentu dalam perkembangan perekonomiannya. Hanya masalah waktu sampai Tiongkok menghapuskan pengaturan “satu negara, dua sistem” dan menerapkan hukum dan norma mereka di Hong Kong – sebuah wilayah yang dianggap sebagai bagian integral dari Tiongkok.
Dari perspektif Tiongkok, dekadensi dan kemunduran AS selama 12 tahun terakhir – mulai dari krisis keuangan tahun 2008 hingga naiknya Presiden Donald Trump – merupakan sebuah undangan terbuka untuk mempercepat perluasan strategis Tiongkok. Meskipun Presiden Tiongkok Xi Jinping telah lama meyakinkan dunia bahwa Lautan Pasifik cukup besar untuk mengakomodasi Tiongkok dan AS, kebijakannya sendiri sering kali menunjukkan hal yang sebaliknya. Selain melakukan militerisasi Laut China Selatan, kebijakan khasnya yaitu Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) bertujuan untuk menjadikan Tiongkok sebagai titik pusat seluruh daratan Eurasia.
Sekarang Xi sudah memutuskan untuk hanya mau menerima kepatuhan total dari Hong Kong, ia mungkin juga akan menentang status quo saat ini dengan Taiwan, karena ia percaya bahwa pemerintahan Trump yang isolasionistis dan perhatiannya teralihkan tidak akan melakukan apa pun. Tapi AS sudah menyadari agresivitas Xi. Setelah, selama dua dekade, berharap Tiongkok akan menjadi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam perekonomian dunia, para pengambil kebijakan di AS akhirnya memutuskan bahwa hal ini tidak akan terjadi. Sejak keputusan Partai Komunis Tiongkok pada bulan Maret 2018 untuk menghapuskan batas masa jabatan presiden, para pejabat di bidang hubungan luar negeri AS telah menghapuskan semua harapan adanya titik temu secara normatif antara Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi dan negara-negara barat.
SEOUL – Jika melihat ke belakang, keputusan Partai Komunis Tiongkok untuk menerapkan peraturan keamanan baru di Hong Kong sepertinya sudah disiapkan sejak lama. Secara historis, negara dengan kekuatan yang meningkat selalu berusaha memperluas cakupan pengaruh geopolitiknya ketika mereka sudah melampaui tahap tertentu dalam perkembangan perekonomiannya. Hanya masalah waktu sampai Tiongkok menghapuskan pengaturan “satu negara, dua sistem” dan menerapkan hukum dan norma mereka di Hong Kong – sebuah wilayah yang dianggap sebagai bagian integral dari Tiongkok.
Dari perspektif Tiongkok, dekadensi dan kemunduran AS selama 12 tahun terakhir – mulai dari krisis keuangan tahun 2008 hingga naiknya Presiden Donald Trump – merupakan sebuah undangan terbuka untuk mempercepat perluasan strategis Tiongkok. Meskipun Presiden Tiongkok Xi Jinping telah lama meyakinkan dunia bahwa Lautan Pasifik cukup besar untuk mengakomodasi Tiongkok dan AS, kebijakannya sendiri sering kali menunjukkan hal yang sebaliknya. Selain melakukan militerisasi Laut China Selatan, kebijakan khasnya yaitu Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) bertujuan untuk menjadikan Tiongkok sebagai titik pusat seluruh daratan Eurasia.
Sekarang Xi sudah memutuskan untuk hanya mau menerima kepatuhan total dari Hong Kong, ia mungkin juga akan menentang status quo saat ini dengan Taiwan, karena ia percaya bahwa pemerintahan Trump yang isolasionistis dan perhatiannya teralihkan tidak akan melakukan apa pun. Tapi AS sudah menyadari agresivitas Xi. Setelah, selama dua dekade, berharap Tiongkok akan menjadi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam perekonomian dunia, para pengambil kebijakan di AS akhirnya memutuskan bahwa hal ini tidak akan terjadi. Sejak keputusan Partai Komunis Tiongkok pada bulan Maret 2018 untuk menghapuskan batas masa jabatan presiden, para pejabat di bidang hubungan luar negeri AS telah menghapuskan semua harapan adanya titik temu secara normatif antara Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi dan negara-negara barat.