4

Senjata Rahasia Demokrasi di Turki

OXFORD – Upaya kudeta gagal di Turki lagi-lagi menyoroti kerentanan sebuah negara terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Namun peristiwa tersebut juga menyingkap aset terbaru – dan sangat ampuh – sebuah aset yang layak dipupuk oleh negara-negara tetangganya: penduduk kelas menengah (middle class) yang kuat serta siap dan mampu dimobilisasi melawan ancaman ekstremis. Nah, pertanyaan yang harus dijawab Turki adalah: apakah Presiden Recep Tayyip Erdoğan akan memperkuat aset tersebut atau tidak. Bagi Timur Tengah secara keseluruhan, isunya adalah bagaimana membangun kelas menengah yang sanggup menjaga stabilitas.

Ketika ribuan orang memenuhi jalanan di kota Istanbul pada tengah malam, dalam upaya melawan aktor kudeta militer, jelas bahwa itu merupakan bentuk aksi kolektif yang perkasa – sebuah aksi yang patut dikagumi pemimpin politik manapun, apalagi jika ingin memperkuat negaranya. Analisis kudeta condong berfokus pada persaingan di dalam elite Turki dan kelemahan Erdoğan (pastinya tidak sedikit). Namun analisis tentang pergeseran struktural dalam ekonomi politik yang telah memberdayakan kelas menengah Turki masih relatif terbatas, padahal kelompok inilah yang melandasi pendirian Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

Aleppo

A World Besieged

From Aleppo and North Korea to the European Commission and the Federal Reserve, the global order’s fracture points continue to deepen. Nina Khrushcheva, Stephen Roach, Nasser Saidi, and others assess the most important risks.

Selama 20 tahun terakhir, Turki memberlakukan sejumlah aksi hebat di bidang perekonomian yang akhirnya menyembuhkan negara lesu di Eropa menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang solid dan jantung perdagangan di Timur Tengah. Kunci keberhasilan transformasi ini adalah investasi pada infrastruktur, dukungan pada usaha menengah, ekspansi perdagangan regional, dan pengembangan sektor pariwisata.

Buah dari segala upaya tersebut adalah naiknya pendapatan per kapita sebanyak 3 kali lipat dalam waktu kurang dari 10 tahun, selain dari tingkat kemiskinan yang berkurang hingga setengahnya, menurut estimasi Bank Dunia. Hal ini menyokong mobilitas ekonomi yang luar biasa di kalangan angkatan kerja Turki di pedesaan, pengusaha kecil, dan pekerja dengan upah rendah, yang mengangkat banyak warga dari kondisi berkekurangan hingga hidup layak. Kebijakan luar negeri pun sedapat mungkin diselaraskan dengan kepentingan ekonomi dari bangkitnya kelas menengah (meskipun intervensi terhadap Suriah menunjukkan pergeseran dalam prioritas kebijakan luar negeri).

Bagi kelas menengah Turki yang baru, kelangsungan demokrasi adalah hal terpenting dan seperti dibuktikan dalam peristiwa baru-baru ini, mereka rela memperjuangkannya. Betul bahwa kudeta di Turki tidak hanya menampilkan pergulatan kekuasaan antara Erdoğan dan rivalnya, tapi peristiwa itu juga menyoroti tekad kelas menengah untuk memastikan agar negaranya tidak kembali ke sistem politik yang akan menggerogoti kemajuan ekonomi dan politik yang sudah dibuat.

Dengan demikian, jelas bahwa dalam menyikapi upaya kudeta, Erdoğan dan pendukungnya harus berpikir di luar menghukum faksi militer yang mensponsori kudeta, walaupun tindakan itu diperlukan. Erdoğan juga harus fokus pada penguatan kelas menengah yang menjadi pembela pemerintahannya.

Maka, tantangan nyata yang dihadapi Turki dalam beberapa bulan dan tahun ke depan bukan berasal dari konspirator militer atau asing. Menyerah pada godaan untuk mengumpulkan kekuasaan di tangan presiden, walau tampak bermaksud melindungi wewenang pemerintahnya, bisa membatasi checks and balances dan mengekang ruang bagi oposisi politik, termasuk dari dalam partainya sendiri. Itu akan merongrong sistem yang jelas-jelas sedang diperjuangkan kelas menengah.

Tentu saja, Erdoğan tidak perlu memperkukuh basis politiknya, termasuk memperbarui ikatan dengan pendukung setianya. Pembersihan militer dan birokrasi sipil dari pendukung kudeta jelas akan membuat loyalis partainya merasa puas. Namun ia tetap harus memperbaiki keretakan politik dan memupuk konsensus baru yang menunjang kemakmuran ekonomi.

Barangkali yang terpenting adalah AKP perlu menghilangkan bahaya perpecahan dari model integrasi perekonomian regional Turki, berdasarkan kebijakan luar negeri “zero problems with neigbors” yang awalnya dilahirkan oleh mantan Perdana Menteri Ahmed Davutoğlu tapi muncul kembali akhir-akhir ini. Hubungan Turki dengan hampir semua negara tetangga di Timur Tengah sudah retak. Memburuknya hubungan diplomatik dengan Rusia semakin melemahkan posisi Turki. Selain itu, status Turki sebagai model demokrasi Islam perlahan memudar dan polarisasi politik pun semakin kuat, di tengah meningkatnya ancaman terhadap stabilitas negara.

Seluruh kondisi di atas tidak menguntungkan ekonomi yang menjadi tumpuan kelas menengah Turki, serta keberhasilan AKP dalam pemilu. Tapi ada harapan bahwa kudeta gagal, dengan menonjolkan peran kelas menengah sebagai garda melawan pemberontak militer, akan mendorong pemerintah di bawah Erdoğan untuk menyelesaikan kebuntuan politik yang menimpa Turki dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Kelas menengah Turki tidak akan mendukung partai yang gagal memenuhi kepentingan mereka dan mewujudkan kemakmuran ekonomi. Tetapi AKP yang kembali ke visi awal untuk menciptakan mobilitas ekonomi, ya itu urusan lain.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Pada dasarnya, apabila Erdoğan berupaya memusatkan kekuasaan lebih besar di tangan Presiden, ia seharusnya mengingat kembali kejadian yang mengakibatkan kebangkitan dan akhirnya keruntuhan Kesultanan Ottoman. Seperti bangkitnya AKP, kesultanan saat itu beralaskan pada dukungan masyarakat di pedesaan yang memperoleh kebebasan, terutama di tengah Anatolia. Tapi, setelah mendapat kekuasaan di Konstantinopel, penguasa Ottoman seketika menetapkan struktur kesultanan yang berlawanan dengan asal-usul sikap progresif – dan lalu menggerogotinya dari dalam. Dengan pemusatan kekuasaan yang membesar, penguasa Ottoman menjadi semakin bergantung pada elite dalam negeri dan kerajaan-kerajaan di Eropa.

Jika AKP yang menjadi naungan Erdoğan hendak menghindari nasib serupa, partai tersebut harus berhenti mengkampanyekan pendirian struktur Kesultanan masa lampau. Demokrasi yang sejahtera dan inklusif adalah satu-satunya pemecahan bagi Turki dan hanya demokrasi yang akan memulihkan teladan yang sangat dibutuhkan negara-negara Timur Tengah.