0

Menghentikan Perang terhadap Anak-anak

LONDON – Tepat dua puluh tahun lalu di bulan September, Majelis Umum PBB menerima laporan dari mantan Menteri Pendidikan Mozambique Graça Machel menguraikan dampak konflik bersenjata terhadap anak-anak. Melalui rincian gambaran suram serangan-serangan sistematis, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan rekrutmen paksa ke dalam kelompok bersenjata, Machel menyimpulkan: “Ini kondisi yang mana harkat dan martabat yang mendasar hampir hilang sepenuhnya…mendekati jurang matinya nilai-nilai kemanusiaan.”

Machel salah. Bukan apa-apa, satu generasi setelahnya, kemanusiaan merosot semakin dalam dan moralitas semakin hampa. Anak-anak yang hidup di zona konflik menjadi target kekerasan yang merajalela dan ketentuan-ketentuan HAM yang ditetapkan PBB yang seharusnya melindungi mereka justru dilukai oleh impunitas.

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

Pada peringatan dua puluh tahun laporan Machel, komunitas internasional harus mengatakan cukup! dan menghentikan perang terhadap anak-anak.

Perang berlangsung dalam berbagai bentuk. Umumnya, anak-anak menjadi target utama. Pemerkosaan, perkawinan paksa, perbudakan, dan penculikan merupakan taktik-taktik standar yang dipergunakan kelompok-kelompok seperti ISIS di Irak dan Suriah, Boko Haram di Nigeria bagian utara, dan organisasi sejenis di Afghanistan, Pakistan, and Somalia. Pembunuhan terhadap anak-anak bersekolah mereka anggap sebuah strategi militer yang sah.

Seringkali, anak-anak diserang oleh aktor negara dan bukan negara (non-state). Di Sudan Selatan, sejak meletusnya konflik pada tahun 2013, pemerintah dan kelompok pemberontak membunuh, memperkosa, dan merekrut anak-anak untuk ikut mengangkat senjata. Begitu brutalnya, namun sangat sistematis dan menyebarluas serangan-serangan yang dilancarkan sehingga terkesan bahwa itu semua dilakukan berdasarkan restu dan wewenang politik tertinggi di negara. Sesungguhnya, menurut laporan Dewan Keamanan PBB yang diterbitkan awal tahun ini, armada pemerintah Sudan Selatan terlibat dalam aksi-aksi tersebut, dengan demikian jelas sekali mengapa tidak ada seorang pun yang dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan 130 anak-anak pada Mei 2015 yang terjadi di negara bagian Unity State.

Anak-anak juga menjadi korban tak terduga (collateral damage) akibat tergerusnya hukum dan norma-norma yang dirancang untuk melindungi warga di zona konflik. Di Suriah, anak-anak yang hidup di Aleppo, Homs, dan kota-kota lain terus dibombardir gas dan bom drum rakitan yang diluncurkan tentara yang menunjukkan penolakan atas hukum internasional. Larangan serangan terhadap sekolah dan pusat-pusat kesehatan hanya ucapan belaka: lebih dari 25% sekolah di Suriah kini hancur atau terpaksa ditutup.

Pemimpin politik di Arab Saudi jelas-jelas memperlakukan Konvensi Jenewa, fondasi hukum bagi perlindungan warga sipil, sebagai aturan yang usang . Bulan Agustus lalu, serangan udara Arab Saudi di pinggiran kota Saada, Yaman, menghancurkan sebuah sekolah dan membunuh sepuluh siswa. Ini hanya satu dari sekian banyak kejadian dari serangan serupa yang menimpa sekolah, pusat kesehatan, dan pasar. Dalam satu tahun, koalisi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman telah merusak empat fasilitas kesehatan yang dibantu LSM Doctors Without Borders.

Kekerasan terhadap anak-anak yang tengah mengancam masih jauh dari ramalan Machel dua dekade lalu. Setelah mendengar usulan Machel, Majelis Umum PBB membentuk Special Representative for Children and Armed Conflict (Perwakilan Khusus untuk Urusan Anak-anak dan Konflik Bersenjata) pada tahun 1977, untuk mengidentifikasi dan melaporkan kepada Sekjen PBB dan Dewan Keamanan mengenai pihak-pihak dalam konflik yang bertanggung jawab atas pelanggaran keji dan tiada hentinya.

Perwakilan khusus tersebut mengawasi enam jenis pelanggaran terhadap hak-hak anak: pembunuhan dan mutilasi, kekerasan seksual, rektrutmen militer, serangan terhadap sekolah dan fasilitas kesehatan, penculikan, dan perampasan akses pada bantuan kemanusiaan. Enam jenis pelanggaran di atas dilarang menurut hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa tahun 1949, yang mewajibkan pihak-pihak dalam konflik untuk melindungi warga sipil dan menjamin akses pada bantuan kemanusiaan tidak terputus, dan Konvensi tentang Hak-hak Anak, perjanjian HAM dengan jumlah ratifikasi terbanyak, yang memuat daftar hak-hak anak secara lengkap.

Kekerasan terhadap anak terjadi bukan karena keterbatasan hak, tapi akibat sebuah krisis kepatuhan (crisis of compliance) menurut istilah Eva Svoboda dari Overseas Development Institute.  Komunitas internasional gagal menjunjung tinggi hukum, norma, dan ketentuan yang mengatur standar-standar yang beradab. Singkat kata, pembunuhan, mutilasi, dan teror terhadap anak-anak menjadi praktik lazim.

Krisis kepatuhan ini bermula dari atas di sistem PBB dan diturunkan melalui Dewan Keamanan, ke Majelis Umum, dan akhirnya negara-negara anggota.

Contohnya gerakan yang diusung Arab Saudi di Yaman. Awal tahun ini, Arab Saudi masuk ke dalam “list of shame” yang dikeluarkan sekjen PBB  karena tindakannya mengebom fasilitas warga sipil dan membunuh anak-anak. Namun pada bulan Juni, Arab Saudi dihapuskan dari daftar tersebut setelah pemerintahnya melakukan serangkaian lobi secara intensif, ditambah dengan lobi yang dilakukan sekutunya di Amerika dan Eropa. Terlepas dari niat negara-negara sekutu, pesan yang dikirimkan jelas: perlindungan terhadap jual-beli senjata yang menguntungkan harus diutamakan daripada perlindungan hak-hak anak.

Siklus pelaporan tentang perampasan hak-hak anak tiada habisnya kini berisiko diperlakukan sebagai lelucon semata. Meskipun kantor perwakilan khusus sudah melakukan kinerja luar biasa dalam mengungkapkan peristiwa-peristiwa serangan terhadap anak-anak – bahkan beberapa kali terlibat perundingan untuk pembebasan tentara anak di bawah umur – hukuman yang dikenakan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

Ketika para pemimpin dunia bertemu di New York bulan ini untuk menghadiri Pertemuan Majelis Umum PBB ke-71, ini waktunya menegaskan kembali nilai-nilai yang menjadi sendi-sendi dalam rumusan deklarasi HAM. Satu-satunya cara menghentikan impunitas atas kejahatan berat dan keji terhadap anak-anak ialah menegakkan akuntabilitas murni – dan mengadili pelakunya.

Fake news or real views Learn More

Setidaknya, badan-badan seperti Mahkamah Internasional di Den Haag (International Criminal Court) dan Pengadilan khusus HAM Afrika (African Court on Human and Peoples’ Rights) harus bekerja lebih erat dengan perwakilan khusus PBB. Namun, mengingat skala permasalahan yang begitu besar dan sedemikian mengakarnya budaya impunitas, prakarsa yang lebih kuat tentu diperlukan. Selain itu, mempertimbangkan kegagalan lembaga-lembaga yang ada, barangkali sudah saatnya mendirikan badan baru – International Criminal Court for Children, berwenang menyidik dan menuntut aktor negara dan bukan negara (non-state) atas kejahatan perang terhadap anak-anak.

Bersama kita membiarkan hukum HAM kehilangan gigi dan terlupakan. Tapi yakinlah, jika ada satu dalil yang bisa menyatukan dunia yang terpecah-belah, dapat dipastikan itu karena perlindungan anak-anak di zona perang.