Nepalese health worker applies chlorhexidine to the umbilical cord of a newborn PRAKASH MATHEMA/AFP/Getty Images

Dorongan Ekonomi atas Perlindungan Kesehatan Perempuan

BANGKOK – Mai berusia 17 tahun ketika ia dan kekasihnya mulai berhubungan intim. Karena remaja yang belum menikah tidak mempunyai akses terhadap kontrasepsi tanpa persetujuan orang tua, mereka memutuskan untuk tidak menggunakan hal tersebut. Tidak lama kemudian, Mai hamil.

Sebagai ibu muda, Mai dapat mengakses perawatan kehamilan, layanan kebidanan dan pasca-melahirkan sebagai bagian dari sistem kesehatan masyarakat di negaranya. Namun sistem tersebut tidak memberikan layanan untuk kontrasepsi, dan, tanpa pekerjaan tetap, Mai tidak mampu membeli kontrasepsi. Jadi, meskipun ia ingin menghindari atau menunda kehamilan kedua, Mai sekali lagi tidak mempunyai pilihan untuk menggunakan kontrasepsi.

Cerita seperti yang dialami oleh Mai banyak terjadi di wilayah Asia-Pasifik, dimana akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif masih tidak merata. Meskipun terdapat kemajuan yang berarti di beberapa negara dalam mencapai jaminan kesehatan semesta – yang merupakan prioritas dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB – sebuah komponen penting mengenai kesehatan perempuan justru tertinggal. Hingga layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, diberikan dengan jangkauan yang lebih luas dan sepenuhnya tercakup dalam skema pendanaan kesehatan, upaya untuk memberikan layanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan akan terus mengalami hambatan -

Saat ini, banyak negara di wilayah Asia Pasifik yang menganggap beberapa layanan kesehatan seksual dan reproduksi tidak termasuk dalam prioritas pendanaan kesehatan. Sayangnya, hal ini justru mempertahankan dan memperkuat hambatan terhadap pembangunan berkelanjutan yang berusaha dihapuskan oleh jaminan kesehatan semesta – khususnya, upaya untuk meningkatkan keluaran kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan, serta mencegah orang jatuh ke dalam kemiskinan karena mereka harus membayar biaya layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Ketika sistem kesehatan masyarakat tidak mencakup layanan kritis – misalnya, pemeriksaan kanker serviks – masyarakat terpaksa tidak melakukan pemeriksaan tersebut atau harus membayar sendiri. Pembelanjaan dari uang pribadi kini mencakup sejumlah besar dari total pembayaran layanan kesehatan di wilayah Asia Pasifik, bahkan mencapai 60% di beberapa negara. Dan, di beberapa negara di wilayah ini, jumlah pembelanjaan uang pribadi kian meningkat. Hal ini menyebabkan hutang layanan kesehatan terus menjerat individu dan komunitas ke dalam kemiskinan.  

Menurut survei Dana Penduduk PBB di enam negara di Asia-Pasifik baru-baru ini, kesenjangan cakupan bagi layanan kesehatan seksual dan reproduksi mungkin menghambat tujuan pembangunan yang lebih luas, bahkan di negara-negara dengan kebijakan layanan kesehatan yang lebih maju. Misalnya, di hampir seluruh negara yang di survei, remaja tidak menerima layanan kontrasepsi, padahal hal ini terbukti menurunkan tingkat kehamilan remaja. Sebagai dampaknya, meskipun terdapat kemajuan ekonomi, tingkat kesuburan remaja di negara-negara Asia-Pasifik masih tetap tinggi; bahkan di beberapa negara, angka ini kian meningkat.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

Seiring dengan berkembangnya ekonomi negara-negara di wilayah Asia-Pasifik, akan ada peluang baru untuk menciptakan skema pendanaan yang lebih berkelanjutan bagi jaminan kesehatan semesta, termasuk pendanaan dalam negeri. Meskipun jaminan terhadap layanan kesehatan reproduksi bergantung pada perubahan luas yang mempengaruhi dinamika gender dan norma-norma agama dan budaya, pemerintah dapat mulai mendorong kemajuan dengan memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan perlindungan keuangan.

Upaya untuk mendorong jaminan kesehatan semesta harus disempurnakan dan diperkuat dengan inisiatif untuk menjamin akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Untuk mengurangi penyakit dan kematian di kalangan ibu, perempuan dan anak perempuan memerlukan akses yang mudah dan konsisten terhadap kontrasepsi, layanan kesehatan ibu, dan pengobatan infeksi menular seksual dan pemeriksaan kanker. Kelompok-kelompok yang rentan seperti remaja, pekerja migran, dan masyarakat adat mempunyai kebutuhan yang besar akan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang terjangkau; persyaratan kelayakan yang rumit untuk skema pendanaan kesehatan harus dihilangkan untuk meningkatkan cakupan.

Peningkatan kesehatan dari separuh populasi global, dan pembangunan masyarakat yang benar-benar inklusif, memerlukan pemikiran kembali bagaimana layanan kesehatan ditawarkan kepada perempuan dan anak perempuan. Layanan kesehatan seksual dan reproduksi secara khusus sangat penting bagi negara-negara miskin, dimana kemiskinan dan kehamilan saling berkaitan. Ketika komunitas internasional mengadopsi SDGs pada tahun 2015, lebih dari 150 pemimpin dunia berkomitmen untuk mencapai jaminan kesehatan semesta pada tahun 2030. Hal ini merupakan target yang ambisius namun dapat dicapai. Namun, ketika tenggat waktu mulai mendekat, komunitas kesehatan global mempunyai risiko meninggalkan sekelompok orang.

Mai menyayangi anaknya. Namun ia telah banyak berkorban untuk anaknya. Ia tidak dapat menyelesaikan pendidikan menengah, dan kemudian terjebak dalam pekerjaan yang memberikan upah yang rendah dan tidak menentu. Jika Mai dapat menggunakan kontrasepsi, maka hidupnya akan jauh berbeda.     

Terdapat jutaan perempuan dan anak perempuan di wilayah Asia-Pasifik seperti Mai yang bisa mendapatkan manfaat dari layanan kesehatan ini. Agar layanan kesehatan betul-betul dapat diakses oleh semua orang, kita harus menjadikan kesehatan seksual dan reproduksi sebagai prioritas.          

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/tS98G4b/id;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.