4

Ultimatum Ekonomi untuk Negara-Negara Arab

WASHINGTON, DC – Jika negara-negara Timur Tengah tidak mulai membuat kemajuan nyata di bidang reformasi politik dan ekonomi, maka gejolak regional lebih jauh tidak dapat dihindari. Dengan sistem rente yang dipertahankan negara-negara Timur Tengah selama beberapa dekade tengah mengalami banyak tantangan, para pembuat keputusan harus memulai proses pembuatan kontrak sosial yang baru walaupun hal ini sulit untuk dilakukan.    

Kontrak ini mulai terkikis di negara-negara Arab pada saat pergantian abad, ketika pemerintah dengan anggaran meningkat dan birokrasi yang kembung tidak lagi mampu memberikan pasokan layanan dasar yang mecukupi, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, menciptakan lapangan kerja yang cukup, atau mempertahankan subsidi makanan dan bahan bakar. Meskipun bantuan negara berkurang, kebanyakan pemimpin negara terus mendesak warga negaranya untuk memenuhi peran mereka dengan tidak berpartisipasi secara berarti dalam kehidupan publik. 

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

Pemerintah negara-negara Arab mampu mempertahankan perekonomian yang tidak efisien selama beberapa decade karena mereka didukung oleh pendapatan minyak. Dalam beberapa dekade terakhir, kebanyakan negara-negara Arab mendapatkan keuntungan dari cadangan minyak dan gas bumi berlimpah di Timur Tengah. Negara-negara penghasil hidrokarbon menggunakan keuntungan tersebut untuk membeli kesetiaan warga negara mereka dan menciptakan negara kesejahteraan; dan negara yang tidak memproduksi minyak menikmati keuntungan dari bantuan, arus masuk modal, dan remiten yang dikirim warga negara mereka yang bekerja di negara yang kaya sumber daya.

Karena pemerintah negara-negara penghasil minyak menggunakan pendapatan untuk menyediakan sebagian besar kebutuhan masyarakatnya – termasuk pekerjaan, layanan, dan bantuan – mereka memupuk budaya ketergantungan, daripada mendorong kemandirian dan kewirausahaan untuk mengembangkan sektor swasta. Terlebih lagi, karena pemerintah tidak perlu menerapkan pajak untuk pendapatan negara, warga negara tidak bisa menentang sistem otoriter yang berlaku. Budaya politik ini mencerminkan prinsip sederhana: “tidak ada pajak, tidak ada perwakilan”.

Karena harga minyak menurun dan mungkin akan tetap rendah selama beberapa tahun, jika tidak secara permanen, sistem rente negara-negara Timur Tengah mengalami tantangan yang sangat signifikan. Arab Saudi, sebagai contoh, menaikkan pajak, memotong subsidi domestik, dan mengubah paradigma bantuan luar negeri menjadi investasi. Kerajaan ini telah sejak lama memberikan dukungan finansial kepada Mesir, Jordan, dan negara-negara lain di wilayah tersebut, sehingga hal ini akan memberikan tekanan kepada pemerintahan-pemerintahan tersebut untuk mengejar pertumbuhan sektor swasta untuk meningkatkan kinerja ekonomi negara mereka.  

Namun, walaupun pemerintah negara-negara Arab telah mencapai batas kemampuan mereka untuk mempekerjakan warga negara, meningkatkan hutang publik, dan menarik hibah dari luar negeri, anggota kelompok elit politik dan ekonomi, yang diuntungkan dengan sistem rente yang berlaku sekarang, kemungkinan akan menolak upaya reformasi yang bermakna. Dan kita bisa menduga akan ada penolakan lebih lanjut dari birokrat negara, yang tidak mempunyai visi untuk transisi ke model ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.   

Namun, negara-negara Timur Tengah tidak bisa mengharapkan ekonomi yang makmur tanpa transisi tersebut, Setelah bergantung pada sumber daya selama beberapa dekade, pemerintah-pemerintah ini harus mengganti tidak hanya model pertumbuhan mereka, tapi juga model pemerintahan yang lebih mewakili warganya. Ketika masyarakat Arab diminta untuk menerima subsidi yang lebih kecil, lapangan kerja di pemerintahan yang lebih sedikit, dan pada umumnya bantuan pemerintah yang lebih sedikit, mereka akan meminta bagian lebih besar dalam proses pembuatan keputusan.

Saat ini, nagara-negara Arab terjebak diantara ekonomi yang tidak berkelanjutan dan status quo politik yang bagi orang dengan pemikiran pragmatis harus digantikan dengan sistem ekonomi inklusif dan berdasarkan meritokrasi. Terlalu banyak negara-negara Arab yang menaruh diri mereka dalam situasi yang tidak bisa diperhankan ini, karena mereka tidak menaruh pertimbangan akan pembangunan institusi pemerintah yang dibutuhkan negara mereka.   

Gelombang pertama pemberontakan di Arab, yang dimulai pada bulan Desember 2010 dan menyebabkan gerakan Arab Spring, adalah respon dari kegagalan kontrak sosial yang lama. Dengan kondisi dimana harga minyak turun dan sistem politik tertutup masih berlaku, gelombang protes baru dapat muncul, khususnya di pemerintahan yang tidak dapat melihat bahwa berakhirnya sistem rente juga menandai berakhirnya kontrak sosial yang lama.

Fake news or real views Learn More

Bagi pemerintahan seperti ini, reformasi ekonomi adalah masalah kelangsungan hidup. Di sistem yang lebih terbuka, pemerintahan Arab harus melakukan privatisasi banyak perusahan milik pemerintah, dan mempermudah wirausaha untuk mendaftarkan startup dan meluncurkan bisnis baru. Dan, pada akhirnya, reformasi ekonomi negara-negara Arab akan berhasil jika masyarakat mempunyai suara yang lebih kuat di pemerintahan.

Tunisia adalah satu-satunya negara dimana kontrak sosial yang baru telah menggantikan sistem rente. Negara-negara Arab lain mempunyai dua pilihan. Pimpinan negara-negara Arab bisa mulai mengubah status quo yang tidak berkelanjutan, dengan penderitaan dan ketidakpastian perubahan; atau mereka bisa menunggu hingga kondisi menjadi lebih buruk, dan mereka ikut tenggelam didalamnya.