1

Menyelamatkan Para Ibu di Asia

BANGKOK – Dengan banyaknya perbincangan mengenai akan datangnya “abad Asia”, orang mungkin berpikir bahwa wilayah ini telah berhasil menyelesaikan permasalahan yang sering dianggap sebagai permasalahan kesehatan negara miskin, seperti tingginya angka kematian ibu. Namun kenyataan yang ada sangatlah berbeda.

Pada tahun 2015, diperkirakan sekitar 85,000 perempuan meninggal karena komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan diseluruh wilayah Asia Pasifik, yaitu 28% dari total diseluruh dunia. 90% dari angka kematian tersebut hanya terkonsentrasi di 12 negara, dan dapat dicegah dengan perawatan sebelum persalinan, obsterik, dan perilahir yang berkualitas.

Karena tidak tersedianya perawatan tersebut, rata-rata tingkat angka kematian ibu (MMR) di wilayah Asia Pasifik sangatlah tinggi, yaitu 127 per 100,000 kelahiran hidup, jika dibandingkan dengan rata-rata di negara maju, yaitu 12 per 100,000 kelahiran hidup. 12 negara dengan angka MMR tertinggi, yaitu rata-rata MMR melebihi 100 kematian per 10,000 persalinan hidup, adalah Afganistan, Banglades, Kamboja, India, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Papua New Guinea, Filipina dan Timor-Leste.

Secara kesluruhan, negara-negara tersebut mengalami 78,000 kematian ibu yang tercatat pada tahun 2015. Namun angka kematian ibu yang sebenarnya mungkin lebih tinggi. Faktanya, MMR terkenal sulit untuk diperkirakan, dimana konflik, kemiskinan, infrastruktur yang buruk, sistem kesehatan yang lemah, dan sumberdaya yang tidak mencukupi menyebabkan banyak kematian yang tidak tercatat.

Namun data MMR memberikan indikasi mengenai tren umum yang kurang menjanjikan. Jika tidak ada perubahan pada tren ini, maka ratusan ribu ibu di 12 negara dengan angka MMR tertinggi di Asia Pasifik bisa kehilangan nyawa mereka pada tahun 2030.

Memang benar bahwa kemajuan yang besar telah terjadi selama 15 bulan terakhir, dan terdapat upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemajuan yang telah dicapai. Agenda pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa, yang didasari oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang bertujuan untuk mengurangi MMR menjadi 70 kematian per 100,000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Jika target ini berhasil dicapai, maka terdapat hingga 100,000 nyawa yang bisa diselamatkan di seluruh wilayah Asia-Pasifik.

Untuk mencapai tujuan ini diperlukan kemajuan yang lebih cepat karena tingkat penurunan MMR pertahun yang sangat rendah (2%) khususnya di Papua New Guinea dan Filipina. Dengan tren yang ada saat ini, hanya 4 dari 12 negara dengan tingkat MMR tinggi di wilayah Asia-Pasifik yang dapat mencapai target angka kematian Ibu sesuai dengan SDG. Kedelapan negara lainnya akan membutuhkan sekitar 26 tahun untuk mencapai hal ini.

maternal mortality rate

Namun disaat kebijakan keluarga berencana menjadi semakin mengekang, mempercepat kemajuan dapat menjadi hal yang sulit. Bahkan di beberapa negara, terdapat resiko bahwa kemajuan yang ada justru akan melambat.

Dana Populasi PBB (UNFPA) bekerja keras untuk melawan tren ini. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh kehamilan berjalan dengan aman dan terencana, dan bahwa semua wanita berdaya untuk menentukan pilihan mereka sendiri baik dalam hal keluarga maupun mengenai tubuh mereka sendiri, serta untuk memberikan kontribusi lebih terhadap pengurangan kemiskinan dan perkembangan ekonomi.

Di 12 negara dengan MMR tinggi di wilayah Asia-Pasifik, UNFPA telah mendukung perkembangan sistem kesehatan yang responsif dan inklusif yang didukung oleh personel yang terlatih dan dalam jumlah yang cukup, mulai dari bidan hingga pekerja kesehatan komunitas. Dan kami sudah berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.

Di Afganistan, UNFPA dan para mitranya mendukung perluasan layanan kesehatan komunitas, yang mencakup pembuatan 80 rumah kesehatan keluarga dan sembilan tim dukungan keliling. Inisiatif-inisiatif ini telah menjangkau lebih dari 420,000 orang pada tahun 2015.

Di Laos, UNFPA membantu Kementrian Kesehatan untuk melatih bidan dan relawan kesehatan di desa untuk memberikan perawatan seksual dan reproduksi dasar, serta memberikan informasi bahwa wanita harus menghindari kehamilan yang tidak direncanakan. Hal ini berkontribusi terhadap penurunan MMR yang signifikan, dari 450 hingga 220 per 100,000 kelahiran hidup pada tahun 2005 hingga 2015.

Di Fiji, UNFPA mendukung Pemerintah Australia melakukan pra-posisi ribuan paket martabat dan kesehatan reproduksi. Setelah kerusakan yang diakibatkan oleh topan Winston pada bulan Februari 2016, paket ini memberikan perbekalan untuk membantu kebutuhan kesehatan reproduksi wanita yang mendesak, sehingga bisa menyelamatkan nyawa ibu dan anak-anak.

Meskipun inisiatif-inisiatif diatas telah memberikan dampak yang besar, diperlukan lebih banyak investasi untuk menjamin layanan kesehatan komprehensif yang tersedia dan dapat diakses oleh semua orang, khususnya kelompok yang paling rentan. Tambahan sumber daya ini khususnya perlu disalurkan untuk layanan kesehatan seksual dan repoduksi dan untuk menjamin akses terhadap layanan tersebut. Penguatan ketersediaan perawatan pra-persalinan, menjamin persalinan yang aman dengan bantuan bidan yang mempunyai keterampilan, dan mengembangkan perawatan darurat obsterik merupakan jenis intervensi utama yang dapat mengurangi angka MMR diseluruh wilayah.

Tentunya wanita juga memerlukan akses terhadap layanan keluarga berencana untuk membantu mereka menghindari kehamilan yang tidak direncanakan dan mengurangi jumlah aborsi yang tidak aman. Hak wanita dan pasangan mereka untuk memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan mereka harus dihormati, dan berbagai jenis kontrasepsi berkualitas juga harus tersedia untuk mereka.

Ketika wanita mempunyai kontrol penuh terhadap kesehatan seksual dan reproduktif mereka, maka masyarakat akan menuai manfaat yang besar. Faktanya, setiap $1 yang diinvestasikan untuk layanan kontrasepsi modern dapat mendatangkan manfaat sebesar $120 dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Sebagian dari investasi ini harus berasal dari dana bantuan internasional, yang harus lebih memprioritaskan layanan kesehatan seksual dan reproduksi, dan sebagian lagi berasal dari dana nasional pemerintah.

Namun alokasi dana bukanlah satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah bisa dan harus mengembangkan kebijakan inklusif yang mengatasi kebutuhan dari kelompok yang rentan dan termarginalisasi, termasuk dalam sektor selain kesehatan. Hal ini termasuk melawan praktek yang memberikan dampak buruk seperti pernikahan anak dan kekerasan gender; menghapuskan hambatan hukum untuk kontrasepsi; dan bekerja dengan komunitas untuk mengatasi kesalahpahaman mengenai kesehatan seksual dan reproduksi.

Kehamilan dan persalinan yang aman harus menjadi prioritas seluruh masyarakat, seperti halnya ini menjadi prioritas UNFPA. Jika kita ingin mencapai target SDG dalam hal kematian ibu, kita harus bekerjasama untuk melakukan intervensi yang mempunyai target dan dirancang secara khusus serta menghormati hak-hak wanita untuk membuat keputusan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi mereka.