A logo of the Media Services and Support Trust Fund ATTILA KISBENEDEK/AFP/Getty Images

Bahaya Pendanaan Media Publik

BUDAPEST – Perusahaan media milik negara di Hongaria, MTVA, beroperasi pada tahun lalu dengan anggaran sekitar $309 juta, dan sebagian besar berasal dari anggaran negara. Hal ini berarti bahwa MTVA – yang mengelola stasiun televisi, jaringan radio, dan kantor berita – memiliki anggaran harian sebesar $846,000. Untuk negara dengan sepuluh juta penduduk, ini adalah definisi pemborosan uang negara.

Orang mungkin menyangka bahwa kekuatan finansial MTVA adalah sebuah pengecualian di industri yang dilanda oleh penurunan pendapatan dan model bisnis yang buruk. Namun di antara perusahaan-perusahaan media yang didanai oleh pemerintah, anggaran MTVA yang sangat besar adalah suatu hal yang wajar. Di kantor berita mulai dari Serbia hingga Afrika Selatan, pendanaan yang berasal dari pajak kian meningkat. Sayangnya, meskipun hal ini membuat lebih banyak program yang ditayangkan, hal ini hanya menambah besar permasalahan yang dihadapi oleh industri ini.   

Pemerintah telah memainkan peranan yang besar dalam media domestik selama beberapa dekade, dengan menggunakan peraturan frekuensi siaran dan persyaratan perizinan untuk mempengaruhi pasar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga telah meningkatkan pengaruh mereka dalam bidang anggaran. Saat ini, alokasi anggaran dari pemerintah merupakan salah satu sumber utama pemasukan media.

Dukungan pemerintah biasanya diberikan menggunakan salah satu dari tiga metode. Salah satunya adalah dengan memungut biaya perizinan pada rumah tangga, yang secara de facto merupakan pajak konten. Meskipun anggaran media publik tidak meningkat di seluruh negara – antara tahun 2011 dan 2015, misalnya, pendanaan untuk media publik turun sebesar 40% di negara-negara anggota Persatuan Penyiaran Eropa yang terdiri dari 56 negara – pendanaan dari negara masih merupakan sumber dana yang penting. Pada bulan Januari 2017, pemerintah Romania menyetujui anggaran sebesar $306 juta untuk media siaran milik pemerintah SRTV, yang merupakan jumlah yang sangat besar untuk negara dengan hanya 20 juta penduduk. Penggunaan dana publik seperti itu juga merupakan hal yang wajar di negara-negara lain.

Pembelian iklan adalah metode kedua dalam memberikan dukungan pemerintah. Belanja negara untuk kategori ini bisa berjumlah sangat besar. Pada awal pertama tahun 2013, misalnya, pemerintah Malaysia menghabiskan $118.5 juta lebih banyak untuk iklan dibandingkan dengan total jumlah empat pemasang iklan di urutan berikutnya.           

Dan metode terakhir adalah negara sering memberikan kontribusi uang untuk media yang mempunyai masalah keuangan, khususnya media yang memberikan pemberitaan pro-pemerintah. Pada tahun 2014, pemerintah Montenegro, sebuah negara dengan 622,000 penduduk, menghabiskan $33.6 juta dana bantuan pemerintah untuk media. Menurut Center for International Media Assistance, donasi ini mencakup dukungan “murah hati” kepada Pobjeda, yang merupakan koran yang “pro-pemerintah”

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

Kontribusi finansial akan selalu disambut oleh media, khususnya bagi media independen yang kekurangan uang. Namun ketika pendanaan diberikan dengan persyaratan, seperti banyak pendanaan yang berasal dari pemerintah, hal ini berdampak buruk pada integritas jurnalisme. Di banyak kasus, organisasi media publik sering menjadi corong bagi pemerintah, dan pihak yang berwenang sering ikut campur dengan urusan editorial.

Hongaria adalah contoh yang tepat. Pada tahun 2010, tidak lama setelah Fidesz yang merupakan partai sayap kanan berkuasa, pejabat pemerintah memecat sejumlah jurnalis MTVA yang mengkritik Fidesz selama masa kampanye. Sejak itu, pemerintah telah mengubah peraturan mengenai media secara signifikan, sebuah tindakan yang ditakutkan akan “membatasi pluralisme media dalam jangka panjang.

Hal yang sama dilaporkan terjadi di Makedonia, yang pada tahun 2014 dikritik oleh Komisi Eropa karena pemerintahnya menggunakan uang iklan untuk memperkuat kontrol pemerintah atas konten berita. Terdapat banyak contoh lain dari intervensi serupa di pasar media di seluruh dunia.

Umumnya, pemerintah cenderung memberikan dukungan finansial terhadap media atau organisasi berita yang pro-pemerintah. Menurut laporan tahun 2014 mengenai masa depan jurnalisme digital, yang saya co-edit untuk Open Society Foundations, pemerintah menggunakan tekanan finansial untuk memanipulasi organisasi berita di lebih dari setengah pasar media yang kami teliti. Tidak mengherankan bahwa proporsi ini telah meningkat dalam beberapa tahun belakangan.        

Dalam cakupan yang lebih luas, mendukung jurnalisme yang pro-pemerintah atau menghentikan subsidi bagi media yang mengkritik, pemerintah mendistorsi pasar media untuk keuntungan mereka. Pada tahun 2012, suntikan dana dari pemerintah Serbia kepada kantor berita milik pemerintah, Tanjug, memberikan media tersebut keunggulan kompetitif terhadap layanan berita independen, Beta. Di Hongaria, jurnalisme independen berjuang untuk mengimbangi raksasa media yang didanai pemerintah. Salah satu contoh dari hal ini adalah Atlatszo, yang merupakan sebuah startup investigatif yang berani. Dana startup ini hampir seluruhnya berasal dari donasi, anggaran tahunan Atlatszo kurang dari setengah anggaran harian MTVA.

Ketika uang negara digunakan untuk mempengaruhi media, para pembayar pajak tidak menjadi penerima manfaat terbesar dari hal ini di banyak negara. Jika sebagian kecil dari anggaran yang diterima oleh media milik negara diberikan kepada organisasi berita independen, maka jurnalisme akan berkembang dan masyarakat akan mendapatkan informasi yang lebih baik. Namun saat ini, yang paling mendapatkan keuntungan dari pasar media publik adalah pemerintah yang memanipulasi industri yang sedang mengalami kesusahan.                       

http://prosyn.org/gMfhaEB/id;

Handpicked to read next