2

Cara Negara Miskin Membiayai Pengungsi

PARIS – Krisis Pengungsi Suriah telah menyoroti kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola gelombang pengungsi pada masa krisis. Salah satu permasalahan yang paling mengkhawatirkan adalah adanya kemungkinan bahwa negara-negara miskin secara tidak langsung akan menanggung dampak yang besar atas upaya negara-negara maju.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar biaya yang berhubungan dengan gelombang pengungsi dan pencari suaka di beberapa negara-negara Eropa digolongkan dalam bantuan resmi untuk pembangunan (ODA) – yang merupakan sebuah pengukuran yang digunakan oleh Komite Bantuan Pembangunan OECD (DAC) untuk menghitung pengeluaran bantuan internasional. Hal ini menyebabkan lebih sedikitnya anggaran yang dimiliki ODA untuk meluncurkan, mempertahankan, atau mengembangkan proyek pembangunan ekonomi di negara-negara miskin.

Pada tahun 2015, negara-negara anggota Uni Eropa yang merupakan anggota DAC menghabiskan $ 9.7 milyar dari anggaran ODA untuk 1.2 juta pencari suaka di negara mereka. Namun sebagai perbandingan, mereka menghabiskan $ 3.2 milyar anggaran ODA di Suriah, Afganistan, Sudan Selatan dan Sudan – yang merupakan kelima negara asal pencari suaka terbanyak.

Peraturan yang memperbolehkan donor untuk melaporkan pengeluaran untuk pengungsi sebagai “biaya donor” dimuat dalam Arahan Pelaporan Statistik OECD-DAC pada tahun 1988. Pada awalnya, hanya sedikit dari negara-negara donor yang mengambil keuntungan dari peraturan ini. Namun mulai tahun 2010 hingga 2015, jumlah anggaran ODA yang dilaporkan sebagai pengeluaran donor naik lebih dari tiga kali lipat, dari 2.7% hingga 9.1%.

DAC telah berupaya untuk memperjelas peraturan mengenai penggunaan anggaran ODA untuk pengeluaran yang berhubungan dengan pengungsi oleh negara donor. DAC telah membuat Kelompok Kerja Sementara untuk Pengungsi dan Migrasi untuk membantu menentukan apakah donor menggunakan dana bantuan dengan cara, tujuan dan waktu yang benar. Kami berharap agar dapat mengkomunikasikan hasil dari upaya ini pada bulan Juli.

Perhatian global mengenai krisis Suriah menyoroti gelombang pengungsi dan kebutuhan kemanusiaan yang berhubungan dengan hal tersebut. Namun, pengungsi Suriah hanya sejumlah kecil dari lebih dari 21 juta orang diseluruh dunia yang mempunyai status sebagai “pengungsi” menurut Badan Pengungsi Persatuan Bangsa-Bangsa (UNHCR menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 65 juta orang yang “terusir dengan paksa”). Dan meskipun saat ini pencari suaka di Eropa adalah permasalahan yang mendapatkan banyak sorotan, kebanyakan pengungsi – lebih dari 86% - terdapat di negara berkembang, yang dekat dengan negara asal mereka. Sebagai contoh Uganda, menampung lebih banyak pengungsi dari Sudan Selatan pada tahun 2016 dibandingkan jumlah total pengungsi yang melintasi Mediterania ke Eropa pada periode yang sama.  

Setiap hari, 40,000 orang terpaksa melarikan diri dari konflik dan penganiayaan. Dan lebih banyak lagi orang yang meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman dan masa depan yang lebih baik. Semakin banyak dari orang-orang ini yang telah mengungsi lebih dari 20 tahun. Selain itu, banyak juga orang yang menjadi pengungsi di negara mereka dan hidup dalam keadaan yang tidak aman dan kemiskinan ekstrim.

Berdiam diri sementara orang lain hidup dalam ketakutan adalah sebuah hal yang tidak manusiawi. Namun negara-negara seperti Uganda, yang selama puluhan tahun telah bermurah hati menampung ratusan ribu penungsi, semakin menyadari bahwa prinsip toleransi dan perlindungan yang mereka junjung justru tidak diterapkan oleh negara-negara maju. Bisa dimengerti jika negara-negara maju berupaya untuk mengatur jumlah populasi pengungsi dan menenangkan warga negara mereka. Namun hak suaka adalah sesuatu yang universal dan pengembangan kerjasama harus, dalam situasi apapun, tidak dipergunakan dengan tujuan untuk menahan pengungsi.      

Pengungsi bukanlah suatu permasalahan yang baru. Secara keseluruhaan, lima negara asal pengungsi terbanyak telah mencatatkan sejumlah 10.2 juta pengungsi dalam 25 tahun terakhir. Angka ini tentu mengejutkan, namun bukan berarti bahwa tantangan ini tidak dapat diselesaikan. Bantuan pembangunan dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam jangka panjang, dimensi sosioekonomi dari perpindahan memberikan jaminan bahwa pengungsi termasuk dalam rencana pembangunan lokal dan nasional. Hal ini bisa membantu mengatasi akar permasalahan dari perpindahan paksa dengan memfokuskan upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial, memperkuat pembangunan perdamaian, dan meningkatkan akses hukum. Kelompok kerja sementara OECD akan berupaya untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi yang lebih baik untuk para pengungsi.  

Kondisi yang dihadapi oleh para pengungsi saat ini berbanding terbalik dengan komitmen internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang berupaya untuk melakukan pembangunan “untuk semua orang”. Kegagalan untuk mengatasi permasalahan ini juga mengancam solidaritas internasional yang menjadi landasan agenda pembangunan global.

Negara-negara maju dan berkembang harus saling bekerjasama. Mereka harus menghilangkan ambiguitas hak pencari suaka dan tanggung jawab untuk melindungi mereka. Kita harus memastikan bahwa pendanaan “baru” berarti dana tambahan, dan bukan merupakan pengalihan dana. Dan yang terpenting adalah, program untuk pengungsi – termasuk reaksi di dalam negara kita sendiri – harus mencerminkan prinsip hak asasi manusia.