People protest against Rafael Correa government Patricio Realpe/LatinContent/Getty Images

Peringatan Bagi Pemerintah Mengenai Media

QUITO – Untuk memahami konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebiasaan Presiden Amerika Donald Trump menjelek-jelekkan pers, kita bisa melihat apa yang terjadi di Ekuador, dimana pemerintahan mantan Presiden Rafael Correa menyerang pers selama bertahun-tahun. Selama masa kepresidenannya dari tahun 2007 hingga 2017, Correa menerapkan kebijakan-kebijakan yang menghambat kebebasan pers. Dan seperti Trump, ia sering menyalahkan media untuk mendapatkan dukungan dari para pendukungnya.   

Pada tahun 2015, Correa berhasil melakukan amandemen konstitusi untuk menggolongkan komunikasi sebagai layanan umum, seperti air dan listrik, sehingga pemerintah berwenang untuk mengendalikan kebebasan berpendapat. Dan dengan tujuan untuk memastikan “laporan media yang berimbang.” Dia mendorong Undang-Undang Komunikasi Ekuador pada tahun 2013, dan memberlakukan peraturan tambahan yang memberi pemerintah wewenang untuk menindak jurnalis dengan denda, paksaan untuk meminta maaf secara umum, dan bahkan kurungan.

Seperti halnya Trump, Correa akan sesekali tampil di televisi atau radio untuk menjelek-jelekkan jurnalis tertentu; dan pemerintahannya berkali-kali menyeret media ke pengadilan. Sebagai contoh, Correa menuntut El Universo, salah satu koran terbesar di Ekuador, sebesar $80 juta. Pada akhirnya, koran tersebut terpaksa membayar $40 juta agar dapat memperoleh “pengampunan.”

Dengan luasnya disinformasi yang makin memperparah rasa tidak percaya pada media dan institusi lain, peraturan untuk mengatur beberapa bentuk pers mungkin terlihat seperti hal yang bagus. Tentunya, platform distribusi besar seperti Facebook harus diatur dengan lebih ketat.

Namun, pada beberapa kasus, undang-undang yang dibuat untuk “kepentingan publik” dapat menjadi bumerang. Dan pada saat yang sama, undang-undang yang dimaksudkan untuk mendukung jurnalisme yang sah biasanya hanya memberi perlindungan semu dari pihak-pihak yang berniat jahat. Saya mengalami ini secara langsung saat saya mendampingi kelompok dari Komisi Perlindungan Jurnalis (CPJ) pada kunjungan baru-baru ini ke Ekuador.

Dari pembicaraan dengan jurnalis Ekuador, jelas bahwa sebagian besar kebijakan media Correa dan praktik penegakkannya jelas masuk ke dalam ranah penyensoran. Media berita yang tidak menyajikan liputan yang besar atas pernyataan pemerintah dikenai denda, juga media yang tidak menerbitkan pemberitaan asing yang menguntungkan pemerintah atau yang mengkritisi pihak oposisi. Dalam beberapa kesempatan, media berita bahkan dipaksa menerbitkan atau menyiarkan pernyataan panjang dari pejabat pemerintah yang tidak menyukai perlakuan yang dia dapatkan dari media.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

Pengalaman Ekuador menunjukkan bagaimana hukum yang terlihat masuk akal di atas kertas – seperti penjaminan hak bagi subjek berita untuk memberi “hak jawab” – dapat dengan mudah disalahgunakan. Menurut jurnalis Ekuador, pejabat pemerintah sering menolak berbicara pada reporter karena mereka tahu bahwa jika ada berita mengenai mereka, mereka dapat dengan mudah memaksa media untuk menerbitkan pernyataan sendiri yang panjang tanpa boleh disunting. Dan walaupun media berita dapat mengajukan banding pada kasus “hak jawab,” hal ini dapat menghabiskan waktu dan biaya yang banyak.

Serupa dengan hal tersebut, hukum yang memberi masyarakat biasa hak untuk menyatakan keluhan atas laporan media mudah dipermainkan. Pejabat pemerintah biasa mencari “masyarakat biasa” untuk menyatakan keluhannya kepada media demi kepentingan pejabat tersebut.

Presiden Ekuador saat ini, Lenín Moreno, telah berjanji untuk melonggarkan batasan yang dikenakan pada media. Dan pada pertemuan baru-baru ini dengan CPJ, Menteri Komunikasi Ekuador, Andrés Michelena, mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mereformasi Undang-undang Komunikasi Ekuador pada tahun ini. Namun, jurnalis yang kami temui menyatakan bahwa struktur dan bahasa undang-undang yang baru tidak berubah.     

Secara umum, media Amerika Latin cenderung berada dalam kekuasaan para elite, dengan pemilik kaya yang kepentingannya tercermin dari bagaimana berita tersebut dilaporkan. Ini adalah sebab mengapa banyak dari politisi kiri yang mendapat kekuasaan dalam dua dekade terakhir berkomitmen untuk membuat media lebih mewakili kepentingan pihak-pihak yang lemah dan masyarakat marginal.

Sebagai contoh, di Argentina, beberapa bentuk kepemilikan silang dilarang. Di negara-negara lain, masyarakat adat yang kurang terwakili diberi kamera dan izin siaran. Dan pada kasus-kasus tertentu, pemerintah telah menyela acara pada saluran televisi milik swasta untuk membuat pernyataan politis. Di bawah pimpinan Correa, pemerintah bahkan mengambil alih pengelolaan redaksi atas koran tertua negara tersebut, El Telégrafo.

Di Ekuador, apa yang awalnya adalah usaha untuk mencapai keragaman media pada sepuluh tahun yang lalu telah mengurangi kapasitas media-media di negara tersebut untuk melakukan pelaporan investigatif yang kritis. Ini tidak akan berdampak baik bagi masa depan negara tersebut. Jurnalisme yang agresif dan berdasarkan fakta adalah kepentingan umum. Sebagai pilar keempat demokrasi, media memastikan akuntabilitas pemerintah dan perusahaan-perusahaan dengan melaporkan korupsi, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran kepercayaan publik lainnya. Namun di Ekuador, jurnalis sekarang takut pada konsekuensi dari menjalankan pekerjaannya.

Seperti negara-negara Amerika Latin lainnya, Ekuador sangat terpolarisasi. Correa masih memiliki banyak pendukung di sayap kiri yang puas dengan capaian pemerintahannya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan belanja kesehatan dan pendidikan. Mereka mengatakan bahwa korupsi pada masa pemerintahan Correa tidaklah lebih buruk dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah sebelumnya, dan mereka menyanjung usaha pemerintah dalam menguasai media yang mereka anggap tidak jujur dan mewakili kepentingan perusahaan-perusahaan sayap kanan.

Ada pelajaran untuk Amerika dan negara-negara lain dimana rasa tidak percaya terhadap media meningkat. Sejak terkuaknya peran Facebook dan Twitter dalam menyebarkan informasi salah dan memupuk kecurigaan dan ketegangan antar ras menjelang pemilu AS 2016, banyak yang meminta pengaturan yang lebih ketat terhadap komunikasi. Namun, peraturan yang demikian akan sulit diterapkan dengan adil dan dapat menghasilkan masalah baru.

Ekuador telah mendapatkan pelajaran sulit bahwa jika melawan informasi salah berarti hilangnya pelaporan yang mendalam dan faktual serta hilangnya media yang dapat berperan sebagai pengawas, maka hal ini adalah hal yang tidak bisa ditoleransi. Mari berharap bahwa pelajaran ini diambil tidak hanya oleh Ekuador, namun di semua negara demokrasi di dunia.    

http://prosyn.org/BXkneBa/id;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.