African farmers Majority World/Getty Images

Menjamin Hak Atas Tanah di Afrika

WASHINGTON, DC – Pada awal bulan ini, Presiden Liberia dan Peraih Hadiah Nobel Perdamaian Ellen Johnshon Sirleaf memperingatkan bahwa Afrika akan terus dihantui oleh kemiskinan, kelaparan, dan kekurangan makanan sampai pemerintah di benua tersebut memberikan petani kecil hak atas tanah mereka. Beliau memberikan pernyataan tersebut atas dasar pengalaman pribadi dan politik.

Sirleaf dan negara kecil di Afrika Barat yang dipimpinnya adalah contoh sempurna dari dampak yang diakibatkan oleh ketidakpastian hak atas tanah terhadap individu, komunitas dan negara. Perselisihan mengenai kepemilikan tanah adalah pendorong utama perang sipil yang terjadi selama 14 tahun di Liberia. Dan pernyataan kepemilikan tanah yang tumpang tindih terus menimbulkan konflik dan menghalangi masuknya investasi asing. Bahkan presiden tidak kebal terhadap peraturan kepemilikan tanah yang lemah; para penghuni liar menghuni tanah seluas empat hektar yang Sirleaf beli pada tahun 1979, dan mereka menolak untuk pindah selama bertahun-tahun.  

Cerita semacam ini banyak terjadi di benua tersebut. Menurut Bank Dunia, lebih dari 90% tanah di daerah pedesaan Afrika tidak memiliki dokumentasi. Sistem pengelolaan tanah yang tumpang tindih serta saling bertentangan adalah hal yang umum terjadi, sama halnya dengan dokumentasi tanah yang tidak bisa diakses, ketinggalan jaman, tidak lengkap, tidak akurat atau bahkan tidak ada. Meskipun sistem kepemilikan tanah yang tidak jelas menyebabkan pemerintah di Afrika merugi jutaan dollar dalam bentuk investasi asing, hal ini paling membawa dampak buruk terhadap para petani di Afrika.

Para petani kecil di Afrika – yang telah terbebani dengan degradasi tanah, perubahan iklim, dan kompetisi sumber daya yang diakibatkan oleh melonjaknya populasi – menghadapi kesulitan birokrasi yang lebih menantang: tidak adanya dokumentasi yang membuktikan bahwa tanah yang mereka tinggali adalah milik mereka. Ketidakpastian akan kemampuan mereka untuk mengelola pertanian di musim mendatang mengecilkan kemampuan petani untuk merencanakan masa depan mereka. Dibandingkan menaruh investasi pada ladang bertingkat, menanam pohon, dan membeli pupuk berkualitas tinggi, para petani di Afrika lebih berupaya untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Hal ini terjadi khususnya dikalangan petani perempuan, yang menghadapi tantangan berupa diskriminasi dalam hal peraturan dan budaya mengenai kepemilikan tanah.

Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada cara untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan nutrisi, atau mencapai tujuan pembangunan penting yang lain tanpa memperkuat hak kepemilikan tanah, khususnya untuk perempuan. Menjamin hak atas tanah adalah sebuah persyaratan pembangunan. 

Di Tanzania, perempuan dengan hak atas tanah yang terjamin mempunyai penghasilan sebesar tiga kali lipat dibandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai tanah. Di Nepal, anak-anak dari ibu yang memiliki hak atas tanah yang terjamin 33% lebih mungkin untuk menerima gizi yang baik. Dan di Zambia, di daerah dimana hak perempuan atas tanah tidak terjamin dan tingkat infeksi HIV tinggi, kecil kemungkinan bagi perempuan untuk melakukan investasi untuk meningkatkan hasil panen – bahkan ketika suami mereka tidak positif HIV. Para perempuan ini mengantisipasi bahwa mereka akan dipaksa pindah dari tanah mereka ketika mereka telah menjadi janda, dan anggapan ini menurunkan investasi terhadap pertanian, dan memberikan dampak pada pertanian dan nutrisi keluarga selama bertahun-tahun.

The World’s Opinion Page

Help support Project Syndicate’s mission

subscribe now

Mengingat terdapat 400 juta petani perempuan, temuan tersebut menunjukkan tingginya kerugian global – yang diukur berdasarkan hilangnya produktivitas dan tidak tercapainya potensi ekonomi – karena tidak terjaminnya hak atas tanah bagi perempuan. 

Di Afrika, tidak terjaminnya hak atas tanah dapat terlihat dengan jelas. Di beberapa wilayah, buruknya pencatatan dan lemahnya struktur administratif telah memaksa pemilik lahan untuk memasang pengumuman di tanah atau rumah mereka untuk memperingatkan calon pembeli bahwa mereka mungkin dibohongi oleh orang yang berniat menjual tanah yang bukan milik mereka. Di banyak negara, sama sekali tidak ada cara untuk mengetahui kepemilikan properti. 

Komunitas dengan hak tanah yang terjamin mengelola sumber daya yang mereka miliki dengan lebih tekun dibandingkan mereka yang tidak memiliki hak yang terjamin. Prinsip yang sama juga berlaku terhadap individu. Di Ghana, petani dengan hak tanah yang terjamin 39% lebih mungkin untuk menanam pohon. Di Ethiopia, petani 60% lebih mungkin untuk melakukan investasi untuk mencegah erosi tanah ketika mereka mempunyai hak tanah yang terjamin. 

Meskipun terdapat bukti yang jelas, hampir satu milyar orang diseluruh dunia tidak mempunyai hak yang terjamin atas tanah yang mereka andalkan sebagai sumber penghidupan. Seperti yang terlihat dari hasil survey daring kampanye Solid Ground yang baru-baru ini dilakukan oleh Cadasta Foundation dan Habitat for Humanity, ketidakpastian hak atas tanah mempunyai konsekuensi yang luas. Hak atas tanah yang lemah dapat membatasi akses petani terhadap asuransi tanaman sehingga sulit bagi anak-anak mereka untuk mendaftar sekolah, dan bahkan dapat menyebabkan tingkat bunuh diri yang lebih tinggi.       

Saat ini, Senat Liberia sedang mempertimbangkan undang-undang yang akan secara signifikan memperkuat hak atas tanah bagi petani, termasuk petani perempuan. Banyak negara lain di Afrika (khususnya Rwanda dan Zambia) dan di Asia (termasuk Myanmar dan India) telah mengambil, atau akan mengambil, langkah yang sama. Upaya ini harus didukung, dipercepat, dan ditiru.

Namun masyarakat tidak perlu menunggu para pemimpin mereka untuk mengambil tindakan. Teknologi yang inovatif telah memberikan jalan bagi komunitas di banyak negara dengan pemerintahan yang tidak memiliki keinginan atau kemampuan untuk mengambil tindakan dalam hal ini. Kemajuan dalam teknologi GPS, drone, dan komputasi awan telah memberikan komunitas kemampuan untuk melakukan dokumentasi tanah – dengan atau tanpa pengakuan atau dukungan dari pemerintah. Bersama dengan Cadasta Foundation, komunitas di Nigeria dan India telah menggunakan peralatan seluler untuk memetakan properti dan mendukung pernyataan kepemilikan lahan dengan bukti nyata sehingga memperkuat bukti kepemilikan. 

Upaya Liberia untuk menjadi ujung tombak perubahan hak atas tanah adalah sebuah hal yang baik; para pemimpin seperti Sirleaf memahami tantangan yang dihasilkan oleh peraturan tanah yang lemah. Namun perubahan struktural memerlukan waktu. Dan dengan tidak adanya intervensi pemerintah yang lebih asertif, maka tindakan untuk melampaui upaya-upaya yang konvensional dan mengisi kekosongan yang ada, berada di tangan komunitas dan individu.         

http://prosyn.org/tqv8vFv/id;

Handpicked to read next

  1. Television sets showing a news report on Xi Jinping's speech Anthony Wallace/Getty Images

    Empowering China’s New Miracle Workers

    China’s success in the next five years will depend largely on how well the government manages the tensions underlying its complex agenda. In particular, China’s leaders will need to balance a muscular Communist Party, setting standards and protecting the public interest, with an empowered market, driving the economy into the future.

  2. United States Supreme Court Hisham Ibrahim/Getty Images

    The Sovereignty that Really Matters

    The preference of some countries to isolate themselves within their borders is anachronistic and self-defeating, but it would be a serious mistake for others, fearing contagion, to respond by imposing strict isolation. Even in states that have succumbed to reductionist discourses, much of the population has not.

  3.  The price of Euro and US dollars Daniel Leal Olivas/Getty Images

    Resurrecting Creditor Adjustment

    When the Bretton Woods Agreement was hashed out in 1944, it was agreed that countries with current-account deficits should be able to limit temporarily purchases of goods from countries running surpluses. In the ensuing 73 years, the so-called "scarce-currency clause" has been largely forgotten; but it may be time to bring it back.

  4. Leaders of the Russian Revolution in Red Square Keystone France/Getty Images

    Trump’s Republican Collaborators

    Republican leaders have a choice: they can either continue to collaborate with President Donald Trump, thereby courting disaster, or they can renounce him, finally putting their country’s democracy ahead of loyalty to their party tribe. They are hardly the first politicians to face such a decision.

  5. Angela Merkel, Theresa May and Emmanuel Macron John Thys/Getty Images

    How Money Could Unblock the Brexit Talks

    With talks on the UK's withdrawal from the EU stalled, negotiators should shift to the temporary “transition” Prime Minister Theresa May officially requested last month. Above all, the negotiators should focus immediately on the British budget contributions that will be required to make an orderly transition possible.

  6. Ksenia Sobchak Mladlen Antonov/Getty Images

    Is Vladimir Putin Losing His Grip?

    In recent decades, as President Vladimir Putin has entrenched his authority, Russia has seemed to be moving backward socially and economically. But while the Kremlin knows that it must reverse this trajectory, genuine reform would be incompatible with the kleptocratic character of Putin’s regime.

  7. Right-wing parties hold conference Thomas Lohnes/Getty Images

    Rage Against the Elites

    • With the advantage of hindsight, four recent books bring to bear diverse perspectives on the West’s current populist moment. 
    • Taken together, they help us to understand what that moment is and how it arrived, while reminding us that history is contingent, not inevitable


    Global Bookmark

    Distinguished thinkers review the world’s most important new books on politics, economics, and international affairs.

  8. Treasury Secretary Steven Mnuchin Bill Clark/Getty Images

    Don’t Bank on Bankruptcy for Banks

    As a part of their efforts to roll back the 2010 Dodd-Frank Act, congressional Republicans have approved a measure that would have courts, rather than regulators, oversee megabank bankruptcies. It is now up to the Trump administration to decide if it wants to set the stage for a repeat of the Lehman Brothers collapse in 2008.