Men with tape on their faces take part in a march called by Kenyan journalists SIMON MAINA/AFP/Getty Images

Sebuah Kerugian bagi Demokrasi di Kenya

NAIROBI – Pada tanggal 27 Maret, delapan kolumnis Nation Media Group mengundurkan diri dari surat kabar Nation, dengan alasan kurangnya kemandirian proses editorial. Bagi surat kabar harian terbesar di Kenya, eksodus talenta terbaik ini merupakan sebuah pukulan terbaru terhadap reputasi mereka yang sudah ternoda. Surat kabar ini telah mengalami serangkaian peristiwa memalukan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk pemecatan di muka publik, pemecatan massal oleh perusahaan induk, dan dugaan campur tangan negara dalam proses editorial.

Tapi pengunduran diri ini lebih dari sekedar sebuah bentuk penolakan dari institusi yang dulu banyak menuai pujian; hal ini adalah pengingat bahwa media masih menjadi pemain yang kuat dalam demokrasi yang baru berkembang di Kenya. Ketika pemerintah membatasi jurnalis – baik di Kenya ataupun negara lain – mereka harus bersiap menanggung risikonya.

Seperti banyak negara Afrika lainnya, Kenya mempunyai tradisi panjang “jurnalisme aktivis” – yaitu penyebaran berita dan ide untuk menginspirasi gerakan politis atau sosial. Praktik ini berasal dari masa anti kolonialisme; yaitu ketika negara ini didirikan pada tahun 1960, praktik ini bergabung bersama publikasi pan-Afrika seperti New African dan Drumuntuk menentang pemerintahan kolonial. Dengan memberikan platform bagi masyarakat Kenya untuk menyuarakan perbedaan pendapat mereka, surat kabar Nation – yang dipimpin oleh jurnalis di surat kabar tersebut – membantu para pemrotes menyampaikan ide, slogan dan semboyan yang memberikan semangat gerakan mereka. Bagi banyak kolumnis, menulis untuk majalah-majalah ini adalah sebuah tindakan perlawanan. 

Di negara-negara barat, aktivis jurnalisme mempunyai makna negatif, dan menyiratkan bias. Namun di Afrika, tipe jurnalisme seperti ini secara historis telah menjaga media tetap jujur dengan memaksa para pemilik media untuk lebih fokus terhadap kebaikan publik dibandingkan keuntungan. Namun di Kenya, model seperti ini terkikis oleh aliran dana publik ke media swasta dalam bentuk iklan dan melalui peningkatan tindakan pengekangan.          

Industri media di Kenya lebih menguntungkan dibandingkan kebanyakan negara Afrika, sehingga menyebabkan adanya asumsi bahwa terdapat kebebasan pers di Kenya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak perusahaan media yang bergantung pada pendapatan iklan dari pemerintah, dan, menurut Committee to Protect Journalists (Komite Perlindungan Jurnalis), pembelanjaan ini digunakan sebagai bentuk pengaruh dari pihak berwenang untuk melakukan sensor pemberitaan yang tidak memihak mereka. Ini adalah sebuah elemen “penawanan media oleh negara” yang disebutkan oleh para kolumnis ketika mengundurkan diri.

Tentunya, sensor resmi bukan hal yang baru di Kenya. Setelah percobaan kudeta pada tahun 1982, banyak surat kabar yang lebih kecil ditutup oleh negara, dan antara tahun 1988 dan 1990, setidaknya 20 surat kabar dipaksa untuk menghentikan publikasi secara permanen.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Namun, bahkan pada masa pengekangan oleh pemerintah, jurnalis yang cerdas selalu menemukan pembaca untuk pandangan mereka yang berbeda. Pada masa gerakan demokrasi di Kenya pada tahun 1990an, salah seorang jurnalis paling berpengaruh adalah Wahome Mutahi, yang merupakan seorang komedian yang menghindari kendali negara dengan melakukan parodi mengenai presiden yang otoriter, Daniel Toroitich arap Moi. Mutahi akhirnya dipenjara selama 15 bulan di ruang penyiksaan Nyayo House yang terkenal sebagai hukuman atas tulisan yang ia buat.      

Media di Kenya mengalami masa kebangkitan setelah era Moi; pada tahun 2012, negara tersebut memiliki 301 stasiun radio dan 83 stasiun televisi, yang merupakan peningkatan dari tiga jaringan televisi pada tahun 1990an. Namun pertumbuhan media dan liberalisasi politik negara tersebut tidak menghasilkan kebebasan pers yang lebih besar. Sebaliknya, setelah masa tenang yang singkat di antara keberhasilan pemilu tahun 2002 dan kekerasan pasca pemilu di tahun 2007, jurnalis kembali menjadi target.

Upaya penindasan berkisar dari yang sangat buruk – misalnya penangkapan, penyiksaan, dan penghilangan orang – hingga yang lebih tidak terlihat. Misalnya saja, ketika kartunis politik Godfrey Mwampembwa, yang dikenal sebagai Gado, dipaksa mundur dari jabatannya di Nation pada tahun 2016, para atasannya tidak secara eksplisit memecat kontributor paling popular di surat kabar tersebut. Sebaliknya, mereka hanya menolak memperbarui kontraknya ketika periode kontrak selesai. Hal serupa terjadi pada David Ndii, seorang ekonom dan kolumnis, yang berafiliasi dengan pihak oposisi, di surat kabar Sunday Nation. 

Namun pemecatan ini tidak sebanding dengan pemadaman listrik yang dilakukan oleh pemerintah pada awal bulan Februari. Untuk mencegah para jurnalis melaporkan unjuk rasa politik oleh pemimpin oposisi saat itu, yaitu Raila Odinga, pemerintah Kenya memaksa tiga stasiun televisi swasta untuk tidak melakukan siaran selama berhari-hari, dan mengabaikan perintah pengadilan untuk mengakhiri blokade ini. Jurnalis di sebuah stasiun televisi, Nation Television, berkumpul di kantor mereka dan berkoordinasi dengan para pengacara untuk menghindari penahanan. Ketika suasana telah menjadi tenang, para eksekutif dari ketiga jaringan televisi tersebut telah mengundurkan diri.

Tanpa jurnalis berani dan yang menjadi perintis, gerakan pro demokrasi di Kenya mungkin tidak akan pernah mencapai keberhasilan. Kolumnis aktivis telah membantu publik untuk memahami keputusan politik dengan menjadikan kebijakan dapat diakses. Dalam kasus Mutahi, penggunaan keluarganya sendiri dalam parodinya bertujuan untuk menunjukkan bahwa despotisme dalam rumah tangga tidak berbeda dengan tirani politik yang dilakukan oleh seorang presiden yang otokratik.    

Masyarakat Kenya kini perlu bercermin pada diri sendiri. Namun, ketika institusi demokrasi bisa mengambil manfaat dari tindakan ini, mereka yang secara historis melakukan hal tersebut justru kini memilih untuk tidak melakukannya.

Bagi Kenya, kemerosotan surat kabar Nation yang terjadi di muka umum memberikan kerugian yang sangat besar. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa kebebasan pers lebih dari sekedar membiarkan jurnalis mengatakan apa yang mereka inginkan, di waktu dan dengan cara yang mereka inginkan. Hal ini juga berarti menjadikan pemilik media bertanggung jawab. Sistem pemilu yang sangat kompetitif yang diliput oleh media yang bias mungkin akan lebih cenderung menciptakan perselisihan dibandingkan mencegah hal tersebut, dan demokrasi di Kenya akan terus mengalami dampak buruk selama pihak yang bertugas memberikan pencerahan ke publik tidak melakukan tugasnya.                             

http://prosyn.org/n346fMk/id;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.