DUBLIN – Perdana menteri Jepang yang baru, Yoshihide Suga, sudah mempunyai serangkaian ide kebijakan yang ambisius, termasuk rencana untuk mendigitalisasi layanan pemerintah dan menghidupkan kembali bank-bank regional di negara ini. Tapi ia belum punya tema menyeluruh yang bisa memikat publik. Berikut adalah sebuah ide untuk memikat publik: ia harus mendeklarasikan bahwa pada tahun 2030, Jepang akan mampu memaksimalkan satu-satunya sumber daya alam mereka – yaitu masyarakat Jepang.
Pada tahun 1980an, ketika seluruh dunia memandang kagum Jepang untuk mencari pembelajaran mengenai cara menjalankan ekonomi, diasumsikan bahwa kunci dari kekuatan negara terletak pada kemampuannya memanfaatkan talenta sumber daya manusia. Apalagi ketika itu Jepang sudah menjadi negara dengan upah yang tinggi, produktivitas yang tinggi, sangat aman dan mempunyai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Sebagai imbalan dari kesetiaan mereka, lulusan sekolah menengah atas dan universitas di Jepang menerima pelatihan dan pengembangan seumur hidup dari perusahaan mereka. Tapi, tentu saja, hal ini hanya berlaku kepada separuh dari populasi Jepang: laki-laki.
Empat dekade kemudian, Jepang masih memiliki sistem pendidikan yang sangat baik, yang sudah menyebabkan perbaikan yang sangat besar pada kesenjangan gender. Pada tahun 1980an, sebagian besar perempuan Jepang harus puas dengan pendidikan perguruan tinggi selama dua tahun. Kurang dari 15% perempuan mengenyam pendidikan universitas empat tahun, dibandingkan laki-laki yang berjumlah 35-40%. “Kesenjangan pendidikan” ini menjelaskan mengapa Jepang punya sedikit pemimpin perempuan hingga saat ini.
DUBLIN – Perdana menteri Jepang yang baru, Yoshihide Suga, sudah mempunyai serangkaian ide kebijakan yang ambisius, termasuk rencana untuk mendigitalisasi layanan pemerintah dan menghidupkan kembali bank-bank regional di negara ini. Tapi ia belum punya tema menyeluruh yang bisa memikat publik. Berikut adalah sebuah ide untuk memikat publik: ia harus mendeklarasikan bahwa pada tahun 2030, Jepang akan mampu memaksimalkan satu-satunya sumber daya alam mereka – yaitu masyarakat Jepang.
Pada tahun 1980an, ketika seluruh dunia memandang kagum Jepang untuk mencari pembelajaran mengenai cara menjalankan ekonomi, diasumsikan bahwa kunci dari kekuatan negara terletak pada kemampuannya memanfaatkan talenta sumber daya manusia. Apalagi ketika itu Jepang sudah menjadi negara dengan upah yang tinggi, produktivitas yang tinggi, sangat aman dan mempunyai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Sebagai imbalan dari kesetiaan mereka, lulusan sekolah menengah atas dan universitas di Jepang menerima pelatihan dan pengembangan seumur hidup dari perusahaan mereka. Tapi, tentu saja, hal ini hanya berlaku kepada separuh dari populasi Jepang: laki-laki.
Empat dekade kemudian, Jepang masih memiliki sistem pendidikan yang sangat baik, yang sudah menyebabkan perbaikan yang sangat besar pada kesenjangan gender. Pada tahun 1980an, sebagian besar perempuan Jepang harus puas dengan pendidikan perguruan tinggi selama dua tahun. Kurang dari 15% perempuan mengenyam pendidikan universitas empat tahun, dibandingkan laki-laki yang berjumlah 35-40%. “Kesenjangan pendidikan” ini menjelaskan mengapa Jepang punya sedikit pemimpin perempuan hingga saat ini.