16

Jalur Islam menuju Pembaruan

UPPSALA – Banyak orang dalam komunitas Muslim yang sejak lama menentang Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Para pengkritik menegaskan bahwa deklarasi ini dibuat oleh kekuasaan kolonial yang memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM berat dan ini setara dengan bentuk tindakan lain yang diupayakan oleh beberapa pelaku di dunia Barat untuk memaksakan kehendaknya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kaum Muslim konservatif dan fundamentalis bersikap lebih esktrim, mereka menyatakan bahwa tidak ada satu pun ciptaan manusia yang sama – apalagi bisa menggantikan – hukum syariah, yang sama dengan firman Allah.

Benturan antara standar-standar HAM sekuler PBB dan doktrin agama Islam mencerminkan konflik yang lebih luas antara Islam dan modernitas – konflik yang mengakibatkan banyak warga di negara-negara Muslim, termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi sangat rentan. Untungnya, sebuah mazhab yang sedang berkembang menanggapi isu ini dengan cara baru, menekankan bahwa Al-Qur’an, seperti teks agama lainnya, harus ditafsirkan – dan penafsiran tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

Faktanya adalah Al-Qur’an sesungguhnya membela prinsip-prinsip seperti kebebasan, imparsialitas, dan kebenaran, yang menunjukkan penghormatan besar terhadap keadilan dan martabat manusia. Masalahnya, sebagaimana ditekankan oleh teolog asal Iran Mohsen Kadivar, ialah sebagian besar hukum syariah terkait dengan struktur sosial pra-modern, yang tidak memberikan perlindungan yang setara kepada perempuan atau non-Muslim dibandingkan dengan laki-laki Muslim.

Selain itu, Abdulaziz Sachedina dari George Mason University tidak membantu ketika ia mengutarakan bahwa kaum pria yang selalu menafsirkan teks-teks suci Islam. Justru hal ini, bukan kandungan ayat-ayat di dalamnya, yang menjadi akar penyebab masalah diskriminasi hukum terhadap perempuan di negara-negara Muslim.

Teolog Ayatollah Mohammad Taqi Fazel Meybodi menyampaikan bahwa hukum Islam mengenai hukuman – yang mencakup praktik brutal seperti rajam dan amputasi – berasal dari Perjanjian Lama. Islam tidak menciptakan jenis hukuman tersebut, itu hanya praktik umum yang berlaku saat itu.

Ketika masyarakat maju dan berkembang, aturan dan standar yang mengatur masyarakat juga harus mengalami proses yang sama. Teolog asal Iran, Mohammad Mojtahed Shabestari dari University of Tehran, menekankan bahwa banyak gagasan yang berhubungan dengan keadilan dan HAM, seperti yang kita pahami sekarang, “tidak terpikirkan” sama sekali pada masa pra-modern. Tetapi kaum Muslim tidak bisa mengabaikan ide-ide yang ada sekarang hanya karena manusia tidak mengembangkannya pada masa Al-Qur’an diturunkan.

Dengan ditinggalkan gagasan usang tentang keadilan berjenjang dan pengakuan atas kebebasan dan martabak manusia, Shabestari percaya akan menjadi mungkin bagi kita untuk mewujudkan pesan-pesan Al-Qur’an bahwa seharusnya tidak ada paksaan dalam agama. Keputusan keagamaan masyarakat harus didorong oleh rasa iman dan bukan keinginan untuk mempertahankan hak-hak sipil mereka.

Menurut filsuf Abdolkarim Soroush, pembedaan antara keyakinan beragama dan hak-hak sipil harus jelas. Namun penafsiran hukum Islam selama ini secara tradisional terlalu berfokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai kewajiban manusia sehingga mereka gagal mengetahuinya. Akan tetapi bagi Soroush, pelanggaran HAM berdasarkan “keyakinan tertentu atau tidak beragamanya seseorang” adalah suatu bentuk “kejahatan”.

Mazhab dalam Islam yang dipopulerkan oleh para ulama tersebut, yang berasal dari latar belakang Sunni dan Syiah, menawarkan jalan ke depan untuk Islam. Penganutnya tahu bahwa konsep-konsep, kepercayaan, norma-norma, dan nilai-nilai Islam yang utama dapat diselaraskan dengan struktur sosial modern dan pemahaman atas keadilan dan HAM. Dengan merekomendasikan cara melakukannya, mereka menegaskan kembali kekuatan dan daya tahan tradisi Islam yang utama. Menurut istilah yang digunakan filsuf asal Jerman Jürgen Habermas, para ulama ini melakukan saving translations,” dimana bahasa, alat-alat konseptual, dan sistem sosial diperbarui agar mencerminkan kemajuan dalam kemampuan berpikir logis dan rasional.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Praktik “saving tanslations” dalam Islam sudah berkembang sejak lama. Memang benar, penulis dan filsuf asal Iran, almarhum Ayatollah Hussein-Ali Montazeri, berdebat dengan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ruhollah Khomeini setelah ditunjuk sebagai penggantinya, tentang kebijakan yang menurutnya melanggar hak-hak dan kebebasan fundamental masyarakat. Dalam membela kebebasan berpendapat, Montazeri merujuk salah satu ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa Allah mengajarkan manusia untuk mengekspresikan diri. “Bagaimana mungkin Allah, di satu sisi mengajarkan manusia kemampuan berekspresi tetapi di sisi lain membatasinya?”, ujarnya. Kesimpulan jelasnya, menurut Montazeri, adalah “seseorang tidak boleh dihukum melakukan suatu perbuatan sesat, fitnah, atau  penghinaan hanya karena ia menyatakan pendapatnya.”

Montazeri, seperti pemikir inovatif Muslim saat ini, memilih untuk terbuka dengan penafsiran alternatif terhadap Al-Qur’an, daripada terperangkap dalam tradisi yang diterima. Praktik “saving translations” yang dilakukan tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa norma-norma global yang modern seperti Deklarasi Universal tentang HAM tidak hanya sejalan dengan Islam; tapi justru tertanam di dalamnya. Penafsiran ulang – atau bahkan meninggalkan – aturan-aturan kuno yang berasal dari struktur sosial yang usang tidak berarti kita menggantikan firman Allah. Sebaliknya, ini membuktikan kedalaman sebenarnya atas teks-teks suci Islam.