2

Cara Membantu Timur Tengah

BEIRUT – Melihat kondisi Lebanon saat ini, jelas bahwa tanda-tanda kekacauan sedang melanda Timur Tengah. Masuknya pengungsi asal Suriah dan Irak semakin mewarnai penampungan yang sudah dipenuhi pengungsi asal Palestina. Jabatan presiden di Lebanon masih kosong semenjak dua tahun lalu, karena faksi-faksi politik yang saling bersaing, yang menandakan perseteruan antar penyokong dari Iran dan Arab Saudi, justru melemahkan tata kelola pemerintahan dalam negeri. Dukungan yang diberikan tidak serta-merta menyelesaikan masalah.

Meskipun demikian, Lebanon menunjukkan tanda-tanda ketahanan. Investor dan pengusaha mengambil risiko dan mendirikan usaha-usaha baru. Kelompok masyarakat sipil mengusulkan dan menerapkan inisiatif-inisiatif bermanfaat. Pengungsi kembali bersekolah. Lawan-lawan politik berkolaborasi demi mengurangi risiko keamanan dan pemimpin-pemimpin keagamaan mengusung tema hidup berdampingan dan toleransi.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

Ketahanan Lebanon dihasilkan dari kenangan buruk atas perang saudara yang berdarah (1975-1990). Sebaliknya, pengalaman negara-negara lain di Timur Tengah – yang melibatkan sejarah panjang kediktatoran dan pengabaian terhadap kekecewaaan warga yang berkepanjangan – telah menyulut api konflik. Suriah, Irak, dan Yaman kini terpecah-belah akibat perang. Sementara itu, kesulitan yang dialami Palestina yang terus memburuk masih membekas di hati penduduk Arab dan muslim. Di tengah gejolak ini, kelompok-kelompok radikal baru dengan agenda transnasional semakin merajalela.

Selama dua tahun terakhir, konflik melebar ke luar batas-batas negara dan mengancam keamanan global. ISIS atau the Islamic State mengeksploitasi kemarahan Sunni yang ada sejak lama untuk menentang keutuhan wilayah Irak dan Suriah, menciptakan kekosongan strategis yang kini diperebutkan Rusia, Irak, Amerika Serikat, Turki, dan Arab Saudi, kadang secara tidak langsung, tapi seringnya melalui intervensi militer langsung.

Setiap negara memiliki agendanya masing-masing. Irak ingin menonjolkan dukungannya pada populasi Syiah yang dominan, sementara Arab Saudi bereaksi dengan mempersenjatai faksi pemberontak yang melawan presiden Suriah yang disokong Iran, yaitu Bashar al-Assad, dan upaya mengakhiri “kehadiran” Iran di negara tetangganya, di Yaman. Bagi Turki, kepentingannya adalah menghentikan pembentukan negara Kurdi, yang mungkin terjadi apabila pembagian wilayah di Irak dan Suriah betul-betul terjadi.

Dengan memburuknya kondisi di Timur Tengah layaknya tersedot ke dalam pusaran konflik permanen, tidak sulit membayangnya bahwa hanya diktator atau tokoh fanatik agama yang bisa membawa kestabilan. Namun pemikiran tersebut mengabaikan sejumlah aksi revolusi progresif yang pernah terjadi, seperti di Beirut tahun 2005, di Aljazair dan Teheran tahun  2009, dan Arab Spring yang diawali di Tunisia dan menyebar ke seluruh kawasan pada tahun 2011.

Agar bisa memahami kemana berjalannya Timur Tengah, kita perlu kembali menelusuri sejarah untuk menilik asal-mula krisis di kawasan. Nationalisme Arab dan aspirasi modernisasi telah runtuh pasca kekalahan Arab pada perang Arab-Israel tahun 1967 dan merosotnya harga minyak pada tahun 1986. Para pemimpin nasional mempertahankan kekuasaan melalui penindasan dan menggunakan partai-partai oposisi Islam sebagai tameng untuk menghindari reformasi politik. Perekonomian nasional, yang diperburuk dengan praktik kronisme, berakibat pada rendahnya pertumbuhan, dan hilangnya legitimasi pemerintah.

Kegagalan strategi tersebut berdampak pada jatuhnya rezim yang menerapkannya – di Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, dan negara-negara lain – pada tahun 2011. Ketika tidak ada institusi yang bisa membawa transisi politik secara damai di negara-negara tersebut, kelompok-kelompok yang mengedepankan kekerasan mempunyai keunggulan dibandingkan masyarakat awam, lalu perebutan kekuasaan tidak terhindarkan lagi.

Revolusi kekerasan mungkin melahirkan resolusi damai, tapi akibat tersebut hampir mustahil terjadi jika masih diwarnai kegelisahan sektarian yang mengakar dan belum terpecahkan, seperti yang dialami Timur Tengah saat ini. Penekanan pada nuansa baru penolakan keras yang ada sejak lama – tercermin dalam kemarahan warga Sunni di Suriah dan Irak, Syiah di Bahrain, Arab Saudi, dan Yaman, serta Kurdi dan Palestina di mana-mana – menjadikan kondisi sekarang semakin berbahaya. Permasalahan tersebut membara di tengah penindasan autokrat selama bertahun-tahun. Kini, kotak Pandora sudah terbuka dan menyingkap teka-teki geopolitik yang sangat pelik.

Dunia Barat patut dipersalahkan atas situasi sekarang. Negara-negara Barat gagal mengakhiri konflik berkepanjangan di Palestina dan menciptakan masalah baru dengan memporak-porandakan Irak, membiayai mujahidin di Afghanistan, dan menyokong diktator yang mendukung kepentingan keamanan mereka di Irak, Suriah, Mesir, dan di negara-negara lain.

Menyaksikan intervensi kekuasaan besar-besaran oleh Amerika Serikat dan Rusia, banyak orang teringat dengan perjanjian Sykes-Picot yang ditandatangani Britania Raya dan Perancis tentang penetapan batas-batas negara di kawasan dan pembagian Timur Tengah berdasarkan kekuasaan mereka. Bagaimanapun juga, perjanjian Sykes-Picot memberi contoh bagus atas hal-hal yang patut dihindari dalam pembangunan kembali Timur Tengah. Kawasan ini tidak membutuhkan batas-batas wilayah baru atau protektorat baru, tapi Timur Tengah sangat memerlukan negara-negara yang lebih kuat dan berdaya tahan dari segala perpecahan etnis dan tidak rentan terkena pengaruh eksternal.

Survei pendapat mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk Timur Tengah menghendaki pemerintahan yang sah berdasarkan negara hukum, perlindungan hak-hak sipil, dan semangat hidup berdampingan antar komunitas. Ini merupakan tujuan mulia yang memerlukan kompromi dan rekonsiliasi di tingkat global, regional, dan nasional.

Agar aktor-aktor dalam negeri mempunyai cukup ruang untuk merumuskan solusi, harus dimulai dengan meredakan ketegangan dan mencari jalan tengahnya – pertama secara global, antar Amerika Serikat dan Rusia, kemudian di kawasan, antara Iran, Turki, Arab Saudi, dan Israel. Tujuannya disini adalah mencapai “grand bargain” yang memuat isu-isu pokok yang memecah-belah kawasan, termasuk status warga Palestina dan Kurdi, dan menciptakan kondisi-kondisi yang menunjang kesepakatan politik yang efektif di Suriah dan Irak.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Pemecahan masalah-masalah yang selama berpuluh-puluh tidak teratasi tentu sukar dilakukan, tapi kita tidak bisa terus berdiam diri. Lagipula kontroversi terbesar di Timur Tengah tidak bisa diselesaikan dengan pengucilan semata.

Sebagaimana dikemukakan Antonio Gramsci dalam kumpulan esainya Prison Notebooks, “Krisis tersebut pada pokoknya dikarenakan fakta bahwa pelaku usang tengah sekarat dan pelaku baru tidak bisa dilahirkan, dan persis di masa peralihan sementara inilah beragam gejala mengerikan mulai bermunculan.” Singkatnya kalimat itu menggambarkan kondisi Timur Tengah. Bantuan pada kawasan untuk membangun tatanan regional baru mengharuskan kesediaan semua pihak, baik kecil maupun besar, untuk berkompromi, sebagaimana sikap warga Lebanon. Sebuah perang yang menyisakan penaklukan terhadap satu pihak sama dengan perang yang tidak ada habisnya.