1

Upaya Mengakhiri Kelaparan

ISTANBUL/KUALA LUMPUR – Bulan September lalu, para pemimpin dunia menyatakan komitmennya untuk mengakhiri kelaparan pada tahun 2030, sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) yang telah disahkan PBB. Dokumen SDGs berkesan seperti tanggung jawab yang masif. Faktanya, secara global produksi pangan sudah cukup untuk memberi makan semua orang. Lalu kenapa masalah tersebut tidak ada habisnya?

Kemiskinan dan kelaparan berhubungan erat, itu sebabnya target SGDs adalah pengentasan keduanya. Bagi seseorang yang hidup dengan 1,90 dolar AS per hari (garis kemiskinan menurut Bank Dunia), alokasi untuk makanan  sekitar 50-70% dari pendapatannya. Bank Dunia memperkirakan hampir 80% penduduk miskin sedunia tinggal di wilayah pedesaan, meskipun wilayah tersebut mewakili kurang dari setengah populasi dunia. Kesimpulan yang kentara adalah peningkatan pendapatan desa wajib untuk mengakhiri kelaparan.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

Itu tidak akan mudah. Mayoritas negara-negara berkembang saat ini terbebani oleh tingkat pengangguran (unemployment) dan setengah pengangguran (underemployment). Dan di tengah suramnya prospek ekonomi sekarang, terutama dengan rendahnya harga komoditas, dan desakan atas pengetatan fiscal (fiscal austerity) berkembang di banyak tempat, tekanan  ke bawah (downward pressure) pada pendapatan desa akan bertambah buruk.

Meskipun negara-negara di dunia bisa mewujudkan pertumbuhan inklusif, itu tidak cukup untuk mengakhiri kelaparan pada tahun 2030. Satu-satunya cara ialah melalui penerapan perlindungan sosial (social protection) yang dirancang secara cermat dan perluasan investasi yang memihak orang miskin (pro-poor investment).

Menurut Bank Dunia, satu miliar penduduk di 146 negara berpendapatan rendah dan menengah saat ini menerima perlindungan sosial dalam berbagai bentuk. Akan tetapi, 870 juta jiwa yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, mayoritas di wilayah pedesaaan, tidak memperoleh cakupan yang memadai.

Ketimpangan terbesar menimpa negara-negara berpendapatan rendah, dimana perlindungan sosial hanya menjangkau kurang dari 10% penduduk, 47% diantaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Ini tentu tidak mengherankan. Di negara-negara berpendapatan menengah bawah, perlindungan sosial menjangkau sekitar seperempat warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, menyisakan 500 juta jiwa tidak memperoleh cakupan. Di kelompok negara berpendapatan menengah atas, sekitar 45% warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem adalah penerima manfaat program kesejahteraan sosial.

Ini jelas belum optimal. Disempurnakannya perlindungan sosial bisa menjamin konsumsi pangan yang mencukupi dan memungkinkan penerima manfaat  untuk mengalokasikan dana bagi perbaikan gizi, kesehatan, dan produktivitas. Ketika investasi tersebut menaikkan pendapatan secara berkelanjutan, ini akan mengaktifkan kenaikan investasi produktif perseorangan, sehingga bisa mematahkan lingkaran setan kemiskinan dan kelaparan.

Pemerintah juga harus mengucurkan dana untuk memastikan agar warga yang saat ini terperosok dalam jurang kemiskinan bisa mencapai titik yang mana mereka bisa menyokong dirinya sendiri. Dorongan investasi awal yang besar akan menghasilkan pendapatan tambahan dengan lebih cepat dan mengurangi kerugian finansial jangka panjang. Selain itu, investasi tersebut akan memperkuat permintaan agregat yang sangat dibutuhkan ekonomi global.

Kita bisa membiayai investasi yang mendesak ini. Menurut perkiraanFood and Agricultural Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan World Food Programme (WFP), jumlah yang diperlukan setara dengan 0,3% pendapatan negara-negara di dunia pada tahun 2014. Yang dibutuhkan hanyalah penyediaan dukungan anggaran dan bantuan teknis dari negara-negara maju kepada kelompok negara-negara berpendapatan rendah. (Sebagian besar negara berpendapatan menengah bisa memenuhi kebutuhan pembiayaannya sendiri).

Seharusnya tidak sulit memperoleh kemauan politik untuk menyalurkan bantuan, setidaknya secara teori. Bagaimanapun juga, sudah lebih dari setengah abad sejak Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya diadopsi, dua naskah yang mengelompokkan pemenuhan kebutuhan material setiap orang sebagai hak asasi manusia. Beberapa tahun sebelumnya, Presiden AS Franklin D. Roosevelt menyerukan kebebasan dari kekurangan (freedom from want) – yang kiranya termasuk kebebasan dari kelaparan – salah satu dari empat hak dan kebebasan yang harus diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Kini, melalui adopsi SDGs, pemerintah di semua negara wajib dan bertanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, serta menciptakan kondisi untuk menjamin keduanya berakhir selamanya. Pertemuan High-Level Political Forum on Sustainable Development yang berikutnya menawarkan peluang penting untuk menempa jalur ke depan, serta menetapkan prioritas jangka pendek dan menengah.

Mengakhiri kelaparan dan kemiskinan melalui cara yang berkelanjutan adalah tindakan yang benar, menguntungkan secara politik, dan layak secara ekonomi. Bagi para pemimpin dunia, kelambanan atau berdiam diri bukan lagi sebuah pilihan.