2

Kebijakan Donald Trump yang Merugikan Perempuan

NEW YORK – Sebuah organisasi kesehatan non-profit di Kenya sedang menghadapi dilemma besar. Kisumu Medical and Education Trust (KMET) menerima $200,000 per tahun dari pemerintahan Amerika untuk melatih dokter agar bisa merawat pendarahan pasca melahirkan. KMET juga menerima uang dari donor Eropa dan dari donor lainnya untuk menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan hal ini mencakup konseling aborsi. Setelah Presiden Amerika Donald Trump mengeluarkan Kebijakan Eksekutif yang memberlakukan kembali dan memperluas cakupan kebijakan yang dikenal dengan sebutan “global gag rule”, KMET, dan banyak organisasi lain, harus memilih program kesehatan penting mana yang bisa mereka lakukan.

Kebijakan eksekutif ini, yang secara resmi dikenal dengan nama Mexico City Policy, melarang dana Pemerintah Amerika yang diperuntukan bagi dana bantuan pembangunan untuk diberikan kepada organisasi yang bukan berasal dari Amerika yang menyediakan layanan aborsi dalam bentuk apapun kepada perempuan, walaupun hanya dalam bentuk infromasi atau referensi, meskipun layanan tersebut dibiayai oleh dana lain. Organisasi yang menganjurkan akses aborsi yang lebih luas di negara mereka juga tidak dapat menerima dana dari pemerintah Amerika.

Oleh karena itu, jika KMET terus memberikan layanan aborsi untuk perempuan di Kenya, dimana 30-40% pasien perempuan dirawat karena praktek aborsi yang tidak aman, organisasi ini akan kehilangan dana untuk melakukan program kesehatan penting lainnya yang mengajarkan dokter cara untuk merawat komplikasi yang terjadi pada saat melahirkan. Padahal angka kematian ibu akibat melahirkan di seluruh wilayah ini sangatlah tinggi. Pilihan apapun yang diambil oleh organisasi ini, KMET terpaksa akan mengurangi layanan kesehatan mereka di wilayah dimana mereka adalah penyedia kesehatan terbesar.

Global gag rule ini bukanlah sesuatu yang baru. Hal ini pertama kali diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1984, dan sejak itu selalu menjadi permainan tarik ulur politik dimana presiden dari partai Demokrat akan membatalkan kebijakan ini dan presiden dari partai Republik akan memberlakukannya.  

Namun kebijakan terbaru ini mencakup lebih banyak hal jika dibandingkan dengan versi terdahulu. Versi terdahulu hanya berlaku untuk program keluarga berencana, namun kebijakan Presiden Trump mencakup seluruh bantuan kesehatan dari pemerintah Amerika, termasuk bantuan untuk HIV, malaria, kesehatan ibu dan anak, tuberkulosis, dan program nutrisi yang bernilai $9 milyar dollar per tahun.  

Rencana Darurat Presiden untuk Bantuan AIDS (PEPFAR) adalah bagian terbesar dalam pengeluaran kesehatan global Amerika, yaitu senilai $6.8 milyar per tahun. Organisasi-organisasi yang telah lama menggabungkan dana bantuan PEPFAR dengan dana bantuan lain untuk memberikan layanan kesehatan reproduktif yang komprehensif untuk perempuan yang mengidap HIV, dan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak, akan berada dalam posisi yang sulit.

Bahkan kebijakan gag rule dengan versi yang lebih sempit yang diberlakukan oleh presiden dari partai Republik sebelum Trump telah membawa dampak yang sangat buruk. Di masa pemerintahan George W. Bush, di Kenya saja, kebijakan ini berdampak pada ditutupnya delapan klinik, dimana kebanyakan dari klinik tersebut adalah pemberi layanan kesehatan satu-satunya di komunitas tempat mereka berada. Beberapa dari klinik tersebut dikelola oleh Asosiasi Family Planning di Kenya, dimana mereka memberikan layanan untuk 56,000 orang dan mereka tidak memberikan layanan untuk aborsi. Salah satu dari klinik tersebut memberikan layanan kesehatan komprehensif untuk bayi dan perempuan pasca melahirkan.

Kebijakan ini tidak hanya berdampak buruk, melainkan juga kontra produktif bagi kesehatan perempuan. Tanpa layanan keluarga berencana, termasuk akses terhadap kontrasepsi, perempuan tidak mempunyai cara untuk menghindari kehamilan yang tidak direncanakan. Penelitian Universitas Stanford menunjukkan bahwa tingkat aborsi meningkat di negara-negara yang terkena dampak dari kebijakan ini semasa pemerintahan Presiden Bush.

Kebijakan versi Presiden Trump mungkin akan mempunyai dampak yang lebih buruk. Banyak negara berkembang, seperti Kolumbia, Nepal, Ethiopia dan Mozambik, yang selama beberapa dekade ini yang telah menerapkan hukum aborsi yang lebih liberal untuk menyelamatkan nyawa serta mengurangi biaya anggaran kesehatan mereka untuk mengobati perempuan yang sakit karena praktek aborsi yang tidak aman. Dalam hal ini, gag rule justru melemahkan kebijakan pemerintah negara-negara tersebut serta mulai memasuki ranah perdebatan mengenai demokrasi.  

Diberlakukannya kembali gag rule akan menghambat kemajuan dalam bidang kesehatan perempuan yang telah dengan susah payah dicapai, dan pada saat yang sama juga melanggar hak asasi perempuan. Jika KMET menerima bantuan dana dari pemerintah Amerika, maka organisasi ini berkewajiban untuk tidak memberi tahu informasi mengenai layanan kesehatan yang penting sehingga melanggar kepercayaan yang dimiliki antara perempuan dan pemberi layanan kesehatan serta melanggar hak asasi manusia.   

Di Nigeria, organisasi Education as a Vaccine (EVA), yang merupakan mitra dari Koalisi Kesehatan Perempuan Internasional, juga bisa menghadapi dilema yang sama jika mereka menerima dana Bantuan HIV dari pemerintah Amerika. EVA merupakan penyedia layanan telepon yang memberikan informasi kesehatan seksual dan reproduksi untuk remaja terlama di negara tersebut, dan merupakan salah satu dari beberapa platform yang ada yang memungkinkan generasi muda untuk bertanya tanpa harus menghadapi stigma dan merasa malu.        

Aborsi sudah sangat dibatasi di Nigeria, dan beberapa penyedia layanan aborsi juga menghadapi resiko yang besar. Mengingat bahwa aborsi adalah penyebab utama kematian ibu, khususnya pada remaja dan perempuan muda, layanan yang diberikan oleh EVA menjadi sangat penting. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika direktur eksekutif EVA, Fadekemi Akinfaderin-Agarau, khawatir jika gag rule “akan membawa dampak yang sangat buruk di Nigeria”, karena dengan menerima dana bantuan dari pemerintah Amerika akan menghambat kemampuan organisasinya bahkan untuk mendiskusikan perawatan pasca aborsi dengan perempuan muda yang mereka layani.    

Terdapat 830 perempuan yang meninggal pada saat hamil dan melahirkan setiap harinya, dan per tahun terdapat 6.9 juta perempuan yang dirawat karena komplikasi yang ditimbulkan oleh praktek aborsi yang tidak aman, dan setengah dari kasus tersebut terjadi di negara berkembang. Melarang pemberian dana untuk organiasasi yang berkomitmen untuk memberikan layanan dan informasi kesehatan yang berkualitas kepada perempuan adalah sebuah hukuman dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan melaksanakan gag rule, meskipun terdapat bukti nyata akan dampak buruk dari kebijakan ini, adalah upaya terang-terangan untuk mengatur hak perempuan terhadap badan dan kesehatan mereka sendiri.

Presiden Trump pada saat kampanye berjanji bahwa beliau akan menghukum perempuan yang pernah melakukan aborsi. Janji ini tentunya adalah sesuatu yang buruk. Namun, global gag rule akan membawa dampak yang jauh lebih buruk karena kebijakan ini akan menghukum jutaan perempuan di seluruh negara berkembang hanya karena mereka terlahir sebagai perempuan.