BERLIN – Di seluruh dunia, kelompok populis sayap kanan mengobrak-abrik demokrasi dan supremasi hukum. Tapi berbeda dengan banyak diktator pada abad kedua puluh, mereka yang ingin menjadi pemimpin otoriter mencoba mempertahankan ilusi institusi yang mereka hancurkan, sehingga menciptakan dilema bagi partai oposisi. Apakah oposisi harus menaati peraturan yang tidak memihak mereka, atau haruskah mereka membuat peraturan mereka sendiri dan berisiko dituduh menjadi penggali kubur demokrasi liberal yang sebenarnya?
Norma umum yang berlaku menyatakan bahwa pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan mempercepat kehancuran demokrasi. Tapi, berpaham keras pada konstitusi itu wajar dalam keadaan-keadaan tertentu. Saat para legalis otokratis menggunakan hukum secara harfiah untuk melanggar semangat dari lembaga-lembaga demokratis, lawan mereka harus melakukan hal yang sebaliknya.
Banyak negara yang dikuasai politisi populis – seperti Hongaria dan Polandia – tidak punya oposisi yang bersatu, dan partai-partai bisa mengusulkan berbagai kebijakan sebagai alternatif dari kebijakan yang diusulkan pemerintah (tidak semua hal yang dilakukan rezim populis sayap kanan itu otoriter). Tapi, saat prinsip-prinsip politik dasar sedang dipertaruhkan, oposisi mutlak harus bersatu dan memberi sinyal yang jelas kepada masyarakat bahwa keadaan yang sedang terjadi sudah bukan lagi pertentangan politik biasa.
BERLIN – Di seluruh dunia, kelompok populis sayap kanan mengobrak-abrik demokrasi dan supremasi hukum. Tapi berbeda dengan banyak diktator pada abad kedua puluh, mereka yang ingin menjadi pemimpin otoriter mencoba mempertahankan ilusi institusi yang mereka hancurkan, sehingga menciptakan dilema bagi partai oposisi. Apakah oposisi harus menaati peraturan yang tidak memihak mereka, atau haruskah mereka membuat peraturan mereka sendiri dan berisiko dituduh menjadi penggali kubur demokrasi liberal yang sebenarnya?
Norma umum yang berlaku menyatakan bahwa pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan mempercepat kehancuran demokrasi. Tapi, berpaham keras pada konstitusi itu wajar dalam keadaan-keadaan tertentu. Saat para legalis otokratis menggunakan hukum secara harfiah untuk melanggar semangat dari lembaga-lembaga demokratis, lawan mereka harus melakukan hal yang sebaliknya.
Banyak negara yang dikuasai politisi populis – seperti Hongaria dan Polandia – tidak punya oposisi yang bersatu, dan partai-partai bisa mengusulkan berbagai kebijakan sebagai alternatif dari kebijakan yang diusulkan pemerintah (tidak semua hal yang dilakukan rezim populis sayap kanan itu otoriter). Tapi, saat prinsip-prinsip politik dasar sedang dipertaruhkan, oposisi mutlak harus bersatu dan memberi sinyal yang jelas kepada masyarakat bahwa keadaan yang sedang terjadi sudah bukan lagi pertentangan politik biasa.