People shopping in Turkey Chris McGrath/Getty Images

Pembelaan bagi Populisme Ekonomi

CAMBRIDGE – Kaum populis tidak menyukai peraturan yang dibuat untuk para politisi lembaga eksekutif. Kaum populis menganggap diri mereka mewakili mayoritas masyarakat, sehingga peraturan yang diberlakukan kepada mereka adalah suatu bentuk pengekangan kehendak publik. Pengekangan ini hanya akan menguntungkan para “musuh masyarakat” – misalnya kaum minoritas dan asing (dalam sudut pandang kaum populis sayap kanan) atau kaum elit keuangan (dalam sudut pandang kaum populis sayap kiri).         

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Ini adalah sebuah pendekatan politik yang berbahaya karena memungkinkan kelompok mayoritas untuk menindas hak-hak kelompok minoritas. Tanpa adanya pembagian kekuasaan, sistem peradilan yang independen, atau kebebasan pers – yaitu semua hal yang dibenci oleh pemimpin autokrat populis mulai dari Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orbán, hingga Donald Trump – demokrasi beralih menjadi tirani pihak yang sedang berkuasa. 

Pemilu berkala hanya merupakan kedok pemerintahan populis. Tidak adanya penegakan hukum dan kebebasan sipil, rezim populis dapat melanggengkan kekuasaan mereka dengan memanipulasi media dan sistem peradilan sesuka hati.

Kebencian kaum populis terhadap pembatasan kekuasaan juga terjadi dalam sektor ekonomi, dimana kekuasaan penuh “demi kepentingan rakyat” berarti bahwa tidak ada hambatan dari badan yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan, bank sentral yang mandiri, atau peraturan perdagangan global. Namun ketika populisme politik hampir selalu berdampak buruk, populisme ekonomi terkadang bisa dibenarkan.

Dimulai dengan mengapa pembatasan kebijakan ekonomi mungkin diperlukan. Para ekonom cenderung menyukai pembatasan karena pembuatan kebijakan yang sepenuhnya tanggap pada keadaan politik dalam negeri dapat menyebabkan hasil yang sangat tidak efisien. Terlebih lagi, kebijakan ekonomi sering kali mempunyai masalah yang para ekonom sebut sebagai inkonsistensi waktu: yaitu disaat kepentingan jangka pendek sering kali tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang.  

Contoh utama dari hal ini adalah kebijakan moneter diskresioner. Politisi yang mempunyai kekuasaan untuk mencetak uang sekehendak mereka dapat menyebabkan “inflasi mendadak” yang bertujuan untuk meningkatkan output dan lapangan pekerjaan dalam jangka pendek – misalnya saja sebelum pemilu. Namun hal ini bisa menjadi boomerang karena perusahaan dan rumah tangga menyesuaikan ekspektasi inflasi mereka. Pada akhirnya, kebijakan moneter diskresioner hanya menghasilkan inflasi yang lebih tinggi tanpa menghasilkan output atau lapangan pekerjaan. Solusi dari hal ini adalah bank sentral yang mandiri, yang terisolasi dari politik dan mengambil tindakan semata-mata untuk melaksanakan mandat mereka, yaitu menjaga stabilitas harga.

Dampak populisme makroekonomi adalah hal yang tidak asing lagi di Amerika Latin. Seperti argumen Jeffrey D. Sachs, Sebastián Edwards, dan Rüdiger Dornbusch beberapa tahun lalu, kebijakan moneter dan fiskal yang tidak berkelanjutan adalah kutukan bagi wilayah tersebut hingga ortodoksi ekonomi mulai muncul pada awal tahun 1990an. Kebijakan populis secara berkala menghasilkan krisis ekonomi, yang paling merugikan masyarakat miskin. Untuk memutus siklus ini, Amerika Latin harus menyerahkan pengambilan kebijakan fiskal berdasarkan peraturan yang ketat dan mengangkat menteri keuangan yang berasal dari kaum teknokrat.  

Contoh lainnya adalah kebijakan pemerintah terhadap investor asing. Ketika perusahaan asing melakukan investasi, mereka harus tunduk kepada kebijakan pemerintah negara tuan rumah. Janji-janji yang diberikan untuk menarik investor asing mudah untuk dilupakan dan digantikan dengan kebijakan yang bertujuan untuk memeras perusahaan demi kepentingan anggaran nasional atau perusahaan dalam negeri.   

Namun investor tidak bodoh, dan, karena mereka takut dengan kemungkinan ini, maka mereka melakukan investasi di negara lain. Adanya kebutuhan pemerintah untuk menunjukkan kredibilitas menyebabkan meningkatnya perjanjian perdagangan yang mencantumkan klausul penyelesaian sengketa investor dengan negara tuan rumah (ISDS) sehingga memungkinkan perusahaan untuk menuntut pemerintah tuan rumah di pengadilan internasional.

Beberapa contoh diatas menunjukkan pengekangan dalam kebijakan ekonomi dalam bentuk delegasi kekuasaan kepada badan otonom, teknokrat, atau otoritas eksternal. Seperti gambaran diatas, hal ini bertujuan untuk mencegah pihak yang berkuasa untuk mengambil kebijakan jangka pendek yang merugikan diri mereka sendiri. 

Namun ada juga contoh dimana pengekangan dalam kebijakan ekonomi tidak berdampak baik. Apalagi jika hambatan tersebut dibuat oleh kelompok kepentingan tertentu atau kelompok elit, untuk mengukuhkan kendali permanen mereka atas pengambilan kebijakan. Dalam kasus-kasus tersebut, delegasi kekuasaan kepada badan otonom atau keikutsertaan dalam peraturan global tidak akan memberikan manfaat kepada masyarakat, namun hanya bermanfaat bagi segelintir “orang dalam.”

Bagian dari narasi kaum populis saat ini berasal dari kepercayaan, yang tidak sepenuhnya salah, bahwa kasus dimana pemerintah mengambil keputusan yang hanya bermanfaat bagi kaum elit banyak terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Perusahaan multinasional dan investor kian membentuk agenda negosiasi perdagangan internasional, sehingga rezim global secara tidak proporsional menguntungkan pemodal dan merugikan pekerja. Peraturan paten yang ketat dan pengadilan investor internasional merupakan contoh utama dalam hal ini. Begitu pula pengambil alihan badan oleh industri yang seharusnya diatur badan tersebut. Bank dan institusi keuangan lainnya telah sangat sukses dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan dan memasukkan peraturan yang memberikan mereka kebebasan bertindak.

Bank sentral yang mandiri memainkan peran penting dalam menurunkan inflasi pada tahun 1980an dan 1990an. Namun ketika inflasi berada pada angka yang rendah saat ini, fokus mereka hanya pada stabilitas harga mempunyai bias yang anti inflasi terhadap kebijakan ekonomi dan tidak selalu sejalan dengan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.   

Teknokrasi liberal seperti ini mungkin sedang berada pada puncaknya di Uni Eropa, dimana peraturan ekonomi dirancang dengan sedikitnya musyawarah yang demokratis di tingkat nasional. Dan hampir di setiap negara anggota, kesenjangan politik ini – yang disebut sebagai defisit demokrasi di Uni Eropa – telah membuka peluang bagi bangkitnya partai politik populis yang skeptis terhadap Uni Eropa.

Dalam kasus seperti itu, menurunkan hambatan ekonomi dan mengembalikan otonomi pengambilan kebijakan pada pemerintah yang terpilih mungkin adalah pilihan yang baik. Terdapat kondisi tertentu yang membutuhkan kebebasan untuk melakukan eksperimen dalam kebijakan ekonomi. Kebijakan “New Deal” oleh Franklin D. Roosevelt merupakan contoh dari hal ini. Reformasi oleh FDR mengharuskan ia untuk menghilangkan hambatan ekonomi yang dibuat oleh para hakim konservatif dan kelompok kepentingan keuangan dalam negeri dan standar emas luar negeri.  

Kita harus selalu waspada pada populisme yang mengekang pluralisme politik dan menggerogoti norma demokrasi liberal. Populisme politik adalah ancaman yang harus dihindari sesulit apa pun. Sebaliknya, populisme ekonomi terkadang dibutuhkan. Dan benar bahwa pada kasus-kasus tertentu, populisme ekonomi adalah satu-satunya cara untuk menghambat munculnya populisme politik.

http://prosyn.org/uH026c6/id;