1

Pencemaran Nama Baik dan Pembangunan di Dunia Arab

AMMAN – Akibat radikalisme yang dipenuhi unsur kekerasan dan perang saudara di Timur Tengah dan Afrika Utara yang kini menarik perhatian dunia, sistem hukum di kedua kawasan yang tidak memberikan keadilan tengah menjadi sorotan. Tetapi undang-undang yang bermasalah seperti kriminalisasi pencemaran nama baik, yang memudahkan terjadinya penindasan politik dan ekonomi, sesungguhnya melemahkan pembangunan dan justru merusak kehidupan.

Pemerintah Mesir bisa disebut salah satu pelaku yang sering melanggar undang-undang pencemaran nama baik dan penistaan untuk menekan perbedaan pendapat. Secara khusus, otoritas Mesir menggunakan Pasal 98 (f) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Mesir – yang melarang warga negara menghina “agama-agama surgawi”, menghasut perselisihan sektarian, atau mendiskreditkan Islam – untuk menahan, menuntut, dan memenjarakan penganut agama non-mayoritas, terutama Kristen. Yang diperlukan hanya klaim tidak jelas bahwa kegiatan mereka membahayakan “kerukunan dalam masyarakat.”

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

Selain itu, penulis Ahmed Naji baru-baru ini dikenakan hukuman dua tahun penjara karena melanggar “kesusilaan umum” dengan menerbitkan tulisan bermuatan seksual dalam novelnya. Hal ini terjadi sebulan setelah penulis Fatma Naoot mengajukan banding atas hukum penjara tiga tahun yang dijatuhkan padanya ketika tulisannya di media sosial Facebook yang mengkritik penyembelihan hewan pada perayaan hari raya mengakibatkan vonis bersalah atas dakwaan “penghinaan terhadap Islam”. Ini tidak berhenti di situ saja.

Lebih parahnya, menurut laporan di tahun 2015 yang diterbitkan oleh US Commission on International Religious Freedom, perkara-perkara mengenai fitnah atau penistaan bertambah sejak tahun 2011. Pada bulan Januari 2015, Presiden Abdel Fatah al-Sisi mengeluarkan keputusan yang mengizinkan pemerintah melarang publikasi asing apapun yang dipandang menyinggung agama, sehingga kewenangan sensor yang sudah kuat menjadi semakin besar dan menimbulkan tekanan ekstra pada wartawan.

Sayangnya situasinya tidak lebih baik di Tunisia, sebab menurut laporanFreedom House tahun 2015 “pemidanaan terhadap pencemaran nama baik masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pelaporan independen.” Selain itu, timbul kekhawatiran akan badan investingasi tindak pidana cyber yang baru dibentuk yang ditugaskan untuk “melakukan pengintaian secara bebas (tidak dikendalikan) terhadap warga negara Tunisia,” seperti yang terjadi selama pemerintahan mantan Presiden Zine El Abidine Ben Ali, yang digulingkan dalam revolusi Arab Spring.

Yordania juga telah meningkatkan upaya membatasi kebebasan berekspresi, melalui revisi UU pidana cyber pada bulan Juni 2015 yang memberi kewenangan pada jaksa agung untuk melakukan penahanan tanpa penetapan pengadilan terhadap setiap orang yang diduga menggunakan internet untuk melakukan pencemaran. Meskipun UU Media dan Penerbitan di Yordania melarang penahanan terhadap wartawan atas opini di media cetak, wartawan sekarang menjadi target jika opini mereka diterbitkan secara online. Benar saja sekarang sudah ada beberapa dakwaan terhadap para wartawan ini. 

Salah satu perkara terkait pencemaran nama baik yang paling disoroti di Timur Tengah saat ini adalah perkara yang melibatkan Najat Abu Bakr, anggota parlemen Palestina yang dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan di kejaksaan agung setelah mengangkat tuduhan korupsi atas Hussein al-Araj, salah satu menteri di kabinet yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Mahmoud Abbas. Tindakan ini nampaknya juga dipicu oleh dukungan Bakr dalam aksi mogok guru di Tepi Barat – kejadian yang memalukan bagi pemerintah Abbas.

Meskipun kejaksaan agung Palestina diizinkan, berdasarkan undang-undang pencemaran nama baik yang berlaku, untuk menahan seseorang selama 48 jam untuk pemeriksaan, kelompok pendukung hak asasi manusia mengutuk tindakan ini. Bakr menolak perintah tersebut dan melancarkan aksi menduduki gedung parlemen. Petugas keamanan Palestina mengepung gedung tersebut tapi tidak berusaha menangkapnya.

Bertambahnya dan meluasnya penerapan peraturan perundang-undangan tentang pencemaran nama baik di Timur Tengah dan Afrika Utara menggambarkan tren yang berbahaya, yakni tren yang memicu reaksi keras dari kelompok masyarakat sipil. Kasus Naji misalnya menggerakkan penulis, seniman, dan pembuat film asal Mesir untuk meluncurkan kampanye publik menuntut kebebasan berekspresi dan kreativitas yang lebih luas.

Selain itu, mantan eksekutif Google, Wael Ghonim, yang aktif dalam pemberontakan pada tahun 2011 secara terbuka mengkritik vonis yang dijatuhkan pada Naji. Beberapa publikasi artistik milik negara kemudian diterbitkan dengan halaman depan yang memuat foto Naji atau beberapa kata yang menunjukkan dukungan untuk kebebasan berpendapat, dengan sisa halamannya dibiarkan kosong.

Di Yordania, koalisi yang dipimpin oleh Center for Defending Freedom of Journalists memulai kampanye baru, “Talk is Not a Crime” (Berpendapat bukan Kejahatan) untuk meningkatkan kesadaran akan rendahnya kebebasan media. Di Palestina, unjuk rasa melawan penggunaan peraturan tentang pencemaran nama baik untuk memenjarakan lawan politik telah membuahkan hasil, dimana dukungan publik terhadap Bakr berperan besar dalam mendorong terbentuknya kesepakatan yang membolehkan Bakr kembali ke rumahnya di Nablus tanpa ditangkap atau diperiksa.

Fake news or real views Learn More

Aksi perlawanan saja dalam kasus-kasus individual tidak bisa membuat perubahan. Kampanye harus fokus pada revisi undang-undang pencemaran nama baik untuk memastikan agar pemerintah tidak bisa menggunakannya untuk membungkam perbedaaan pendapat. Kuncinya adalah menghapus unsur-unsur pemidanaan pada perkara pencemaran nama baik dan kemungkinan dijatuhkannya hukuman penjara. Sebaliknya perkara sejenis ini dapat digugat secara perdata dan pihak yang diputus bersalah melakukan pencemaran nama baik diharuskan membayar denda yang wajar.

Memaksa anggota-anggota parlemen untuk mendekriminalisasi pencemaran nama baik tidak akan mudah. Namun melalui upaya bersama dari semua pihak terkait – terutama media, masyarakat sipil, dan aktivis HAM – serta dukungan aktor regional dan internasional, tujuan ini bisa tercapai. Mengingat pentingnya kebebasan berpendapat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial, kita tidak bisa membuang waktu.