activists in ukraine Kirill Kudryavtsev/Getty Images

Kembalinya Penindasan

BERLIN – Pemerintah di banyak negara melakukan aksi-aksi kejam untuk menekan organisasi masyarakat sipil, mulai dari undang-undang yang bersifat membatasi dan hambatan-hambatan birokratis hingga fitnah, sensor, dan penindasan terbuka yang dilakukan badan intelijen atau kepolisian. Apapun tujuannya, pemerintah berusaha keras untuk mengintervensi pekerjaan aktivis politik, sosial, dan lingkungan hidup, bahkan sebegitu gigihnya derajat intervensi ini sebanding dengan masa sebelum komunisme runtuh di Eropa 250 tahun yang lalu.

Tentu saja pemerintah menggunakan berbagai alasan, isu keamanan misalnya terkait dengan terorisme sekarang menjadi alasan utama untuk membenarkan pengekangan terhadap LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Namun pada kenyataannya, risiko-risiko keamanan – walaupun mungkin benar – tidak dapat dijadikan alasan atas kecurigaan absolut yang dimiliki pemerintah dan digunakan sebagai dalih untuk membungkam atau melarang organisasi independen.

Tren yang mengkhawatirkan ini nampaknya bukan fenomena sesaat saja tapi sebuah tanda terjadinya perubahan fundamental dalam geopolitik internasional. Di antara perubahan-perubahan ini yang terpenting adalah semakin besarnya penekanan pada “kedaulatan” di kalangan negara-negara emerging economy, seperti Mesir dan Thailand.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/rWwUkvA/id;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.