5

Pembiayaan Pembangunan dengan Karakteristik Tiongkok?

JENEWA – Selepas kebingungan mengenai penambahan jumlah negara ke dalam keanggotaan pendiri Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), kini perhatiannya beralih kepada penetapan aturan dan regulasi yang dipimpin oleh Tiongkok. Namun pertanyaan-pertanyaan utamanya tetap sama – khususnya, apakah AIIB berpotensi menjadi pesaing atau pelengkap yang disambut baik oleh lembaga keuangan multilateral seperti World Bank.

Sejak Tiongkok dan 20 negara di Asia menandatangi nota kesepahaman pendahuluan AIIB pada bulan Oktober lalu, 36 negara lainnya – termasuk Australia, Brasil, Mesir, Finlandia, Perancis, Jerman, Indonesia, Iran, Israel, Italia, Norwegia, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Swedia, Swiss, Turki, dan UK – telah bergabung sebagai anggota pendiri.

Berdasarkan kementerian keuangan Tiongkok, anggota pendiri AIIB harus menyelesaikan perundingan Ketentuan-ketentuan Perjanjian sebelum bulan Juli dan pelaksanaannya akan dimulai akhir tahun ini. Tiongkok akan menjadi standing chairman pada sejumlah pertemuan negosiator, dimana negara anggota yang menjadi tuan rumah pertemuan akan menjadi co-chair. Pertemuan kepala negosiator yang keempat sudah diselenggarakan di Beijing pada akhir bulan April dan pertemuan kelima akan dilaksanakan di Singapura pada akhir Mei nanti. Pakar ekonomi asal Tiongkok, Jin Liqun, terpilih untuk memimpin Sekretariat Interim Multilateral AIIB yang bertanggungjawab mengawasi pendirian AIIB.

Meskipun PDB menjadi kriteria dasar pembagian saham bagi anggota pendiri, kementerian keuangan telah menyarankan pada bulan Oktober bahwa Tiongkok tidak serta-merta memerlukan kepemilikan saham sebesar 50% yang layaknya diperoleh berdasarkan tingkat PDB. Selain itu, meskipun AIIB berkedudukan di Beijing, kementerian menyatakan bahwa penetapan kantor-kantor regional dan pihak manajemen senior akan dilakukan berdasarkan konsultasi dan perundingan lanjutan.