1

Menuju Afghanistan yang Mandiri

KABUL – Konferensi Brussels tentang Afghanistan (Brussels Conference on Afghanistan) pekan ini menandai peluang penting pembangunan roadmap masa depan Afghanistan. Meski jalur yang dirintis Afghanistan saat ini sudah membuahkan hasil, jalan menuju kemakmuran masih panjang, terutama karena kelemahan dalam penyaluran bantuan dan tata kelola pemerintahan dalam negeri.

Sejak Presiden Ashraf Ghani terpilih di tahun 2014, aliran bantuan ke Afghanistan berkurang secara signifikan. Bantuan yang diterima tidak disalurkan melalui tindakan yang mendukung pembangunan negara, yang mana donor-donor asing umumnya menghindari (bypassing) pemerintah Afghanistan, dengan tujuan membiayai proyek-proyek terpisah. Sejak 2002 hingga 2010, sekitar 82% dari dana bantuan sebanyak 56 miliar dolar AS yang dikucurkan ke Afghanistan dihabiskan melalui lembaga non-pemerintah.

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

Pendekatan tersebut memiliki dasar pembenar. Para donor meyakini bahwa pemerintah Afghanistan terlampau lemah dan korup untuk memakai dana bantuan secara efektif. Anggapan mereka tidak sepenuhnya salah: korupsi dan nepotisme masih merajalela di negara tersebut.

Kondisi ini sebagian diwariskan oleh mantan Presiden Hamid Karzai. Selama masa jabatannya, tahun 2004 hingga 2014, Karzai mengganti posisi paling senior di pemerintahan pusat, serta provinsi, demi memperoleh dukungan politik, dan seringkali memberi kekebalan hukum pada pejabat yang korup. Walaupun mengalami tantangan semacam itu, bantuan yang dikirimkan melalui pemerintah telah memupuk perekonomian dalam negeri dan perkembangan lembaga-lembaga negara.

Akan tetapi, fokus pada pemberian bantuan melalui lembaga non-pemerintah telah menjadikan sektor swasta yang mengurusi barang publik, yang menurut kacamata fiskal, tumbuh lebih besar dari pemerintah Afghanistan itu sendiri. Ini melemahkan efektivitas lembaga-lembaga negara, menambah biaya (sebab harus melalui sejumlah pengelolaan menurut perjanjian), dan kadang memperparah korupsi.

Permasalahan lain sehubungan dengan bantuan kepada Afghanistan adalah alokasinya. Pada kurun waktu 2002 hingga 2010, para donor menyalurkan lebih dari setengah dana bantuan kepada sektor keamanan. Bantuan pembangunan juga cenderung dialirkan untuk pemenuhan tujuan militer, terutama di wilayah-wilayah rentan. (Meski demikian, sejak kepergian sebagian besar tentara asing selama dua tahun terakhir, kondisi keamanan terus memburuk).

Sementara itu, hanya 3% dana bantuan dikeluarkan untuk pendidikan. Tentu tidak mengejutkan, 40% anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama mengalami putus sekolah.

Total perkiraan belanja pemerintah Afghanistan untuk lima tahun ke depan (2017-2021) berjumlah 60 miliar dolar AS. Namun secara rata-rata terdapat kesenjangan pembiayaan sebanyak 74% setiap tahunnya. Pemerintah Afghanistan diharapkan mengisi kesenjangan ini melalui bantuan asing. Mengarahkan Afghanistan menuju kemandirian mengharuskan kedua pihak, yakni pemerintah setempat dan para donor untuk mengubah arah kemudinya.

Pertama, donor harus menyalurkan porsi bantuan lebih besar melalui anggaran dan sistem nasional yang dimiliki pemerintah Afghanistan. Sesungguhnya ini bukan gagasan baru. Pada tahun 2010, ketika diselenggarakan pertemuan International Conference on Afghanistan di Kabul, para donor meraih kesepakatan dengan pemerintah Afghanistan untuk mengalirkan setidaknya 50% bantuan pembangunan (di luar belanja militer) ke dalam anggaran negara dan berupaya meningkatkan keselarasan belanja off-budget dengan prioritas nasional.

Namun persetujuan tersebut kurang berhasil menjadikan kapasitas fiskal pemerintah lebih besar dibandingkan sektor swasta dalam hal penyediaan layanan (hanya beberapa yang memenuhi atau melebihi target). Faktanya, 75% total bantuan pembangunan yang disalurkan ke Afghanistan seharusnya dialirkan melalui anggaran dan sistem nasional. Tindakan ini bisa dan harus dicapai pada akhir 2018.

Tentunya pendekatan tersebut hanya akan sukses jika pemerintah memperbaiki penyelenggaraan layanan publik, termasuk peningkatan kualitas aparatur negara dan pembebasan dari tekanan politik. Berita bagusnya adalah pemerintah di bawah kepemimpinan Ghani sudah mengakui masalah-masalah yang ditimbulkan dari korupsi, nepotisme, dan kelemahan lembaga, dan berjanji akan memberantas itu semua. Namun sejauh ini progresnya masih lamban.

Pemerintah Ghani bisa mempercepat jalannya progres dengan memperkenalkan sistem rekrutmen dan promosi aparatur negara yang lebih mengandung meritokrasi. Kebijakan nihil toleransi terhadap korupsi – terutama di badan peradilan dan kementerian seperti keuangan, perdagangan, pertambangan, kepolisian, kesehatan, dan pendidikan – sangat esensial.

Selain itu, untuk meningkatkan akuntabilitas dan pendapatan negara, sistem perpajakan perlu melalui reformasi dan penguatan. Warga negara Afghanistan, melalui organisasi masyarakat sipil, dan donor-donor asing bisa memainkan peran penting dalam mendorong pemerintah menyelesaikan reformasi tersebut.

Gambaran ini akan menjadi utuh ketika pemerintah dan para donor menyalurkan bantuannya melalui investasi pada program-program yang memiliki sasaran jangka panjang. Walaupun upaya-upaya jangka pendek diperlukan untuk meningkatkan kestabilan, dampaknya akan redup dengan cepat tanpa program jangka panjang yang diarahkan pada penguatan kelembagaan dan memberikan landasan untuk berfungsinya ekonomi yang dinamis.

Fake news or real views Learn More

Investasi modal manusia patut diprioritaskan, terutama pendidikan dan kesehatam, serta sektor yang menghasilkan lapangan kerja seperti pertanian. Pengembangan sektor energi dan infrastruktur juga penting, sebab keduanya akan menyokong pertumbuhan manufaktur dan menghasilkan pendapatan negara yang sangat dibutuhkan.

Meskipun tantangan yang dihadapi Afghanistan sangat berat, bukan berarti tidak dapat ditanggulangi. Perbaikan pemberian dan alokasi bantuan, dikawinkan dengan reformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh dan investasi cerdas, akan melancarkan jalan Afghanistan menuju kesejahteraan. Setelah dilanda perang dan ketidakstabilan selama puluhan tahun, jelas bahwa ini juga harapan semua warga di dunia.