0

Cetak Biru untuk Mengakhiri Perkawinan Usia Anak

DHAKA – Ketika seorang gadis muda dipaksa untuk menikah, hal ini bisa menimbulkan dampak buruk yang berkepanjangan. Penelitian menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan perempuan yang menikah di usia yang lebih matang, maka perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun menerima lebih sedikit pendidikan, beresiko menerima kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi, dan mereka seumur hidup menderita dampak buruk secara fisik dan mental. 

Namun perkawinan usia anak masih umum terjadi di negara-negara berkembang. Menurut UNICEF, terdapat lebih dari 700 juta wanita yang menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Satu dari tiga wanita yang berusia antara 20-24 tahun telah menikah atau menikah sejak mereka masih anak-anak.   

Apa yang bisa dilakukan untuk mengakhiri hal yang memberikan buruk ini? Bangladesh menawarkan sebuah cetak biru dan peringatan untuk mengakhiri perkawinan usia anak.

Saat ini, Bangladesh menduduki peringkat teratas perkawinan perempuan dibawah usia 15 tahun, dan kekerasan terhadap perempuan Bangladesh juga mengalami peningkatan. Sayangnya, upaya hukum untuk melindungi wanita dan perempuan dengan mengkriminalisasikan aspek dari perkawinan usia anak mengalami hambatan besar karena budaya politik, akomodasi kelompok ekstrimis agama, dan bias gender yang masih ada di negara tersebut.

Hukum yang berlaku melarang aspek dari perkawinan usia anak – Undang-undang Pelarangan Perkawinan Usia Anak (CMRA) tahun 1929 – sudah ada sejak jaman kolonial Inggris. Undang-undang tersebut mengatur bahwa orang yang “menikahkan”, “mensahkan”, atau mengatur pernikahan dengan perempuan dibawah usia 18 tahun akan menerima hukuman penjara atau denda. Namun, dengan beberapa pengecualian yang terjadi baru-baru ini, undang-undang tersebut sering tidak dihiraukan dan ditegakkan.  

Dalam tiga tahun terakhir, berbagai rancangan undang-undang telah dibuat untuk lebih memberikan kekuatan hukum terhadap Undang-undang Pelarangan Perkawinan Usia Anak. Namun rancangan yang ada fokus untuk mengkriminalisasikan fasilitasi atau partisipasi dalam perkawinan usia anak namun tidak membatalkan perkawinan tersebut. Individu yang mensahkan perkawinan usia anak atau laki-laki dewasa yang menikah dengan anak-anak dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum, namun pernikahan tersebut akan tetap sah di mata hukum. 

Setiap rancangan undang-undang ini tetap membuka celah bagi perkawinan usia anak. Selain itu, walaupun rancangan undang-undang yang ada mengusulkan hukuman yang lebih berat bagi para pelaku dan memberikan tanggung jawab lebih besar bagi para pejabat negara untuk mengambil tindakan, namun rancangan undang-undang ini juga memberikan ruang lebih besar untuk pengecualian. Perkawinan dibawah umur 18 tahun telah diperbolehkan dalam hukum atas dasar agama. Undang-undang baru yang menggantikan CMRA – CMRA 2017 – memperbolehkan pengecualian dalam “kasus-kasus khusus” yang tidak didefinisikan sama sekali.     

Ayat mengenai “kasus-kasus khusus” awalnya diartikan oleh pejabat negara sebagai “kasus khusus untuk melindungi kehormatan”, yang diasumsikan mencakup kehamilan karena perkosaan, dan selama pernikahan tersebut mendapatkan persetujuan pengadilan dan orang tua mempelai. Kerangka hukum seperti ini bisa mengikis perlindungan hukum, misalnya hak untuk memberikan persetujuan, yang telah dimiliki oleh perempuan selama hampir satu abad. 

Meskipun ada hambatan hukum, masih terdapat harapan dalam hal ini. Selain permasalahan mengenai perkawinan usia anak, Bangladesh telah berhasil membuat kemajuan penting dalam mengingkatkan kehidupan perempuan dan wanita selama tiga dekade ini. Satu generasi yang lalu, anak perempuan sangat jarang menerima pendidikan dasar. Namun saat ini, karena adanya konsensus politik yang luas mengenai pentingnya pendidikan untuk perempuan, kesetaraan gender secara umum telah tercapai di sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. 

Bahkan dalam permasalahan perkawinan usia anak, terdapat perkembangan yang menggembirakan. Seperti yang telah kami berdua tuliskan di artikel lain, pada bulan Juli 2014 di Konferensi Perempuan di London, pemerintahan Bangladesh mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk menghapuskan perkawinan dibawah usia 15 tahun pada tahun 2021. Menargetkan perkawinan dengan usia dibawah 15 tahun mungkin merupakan pendekatan yang tepat. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan terdapat tekanan yang makin besar untuk mencapai komitmen pemerintah Bangladesh. Namun harus ada keinginan untuk mencapai hal tersebut.  

Namun tidak ada kemajuan dalam upaya untuk meyakinkan masyarakat Bangladesh. Komunitas di Asia Selatan sering tidak menghargai anak perempuan karena keterbatasan peluang untuk mendapatkan keahlian dan akses terhadap pekerjaan. Pernikahan dini sering dianggap sebagai pilihan terbaik bagi masa depan seorang gadis. Namun hambatan yang dialami oleh perempuan berasal dari norma patriarki yang mendominasi komunitas dan rumah tangga.   

Nilai-nilai konservatif yang menentang perempuan dan wanita untuk diberikan kontrol atas pilihan hidup mereka sendiri sangat meluas di masyarakat karena “kehormatan” keluarga sangat berhubungan dengan “kesucian” anak dan mempelai perempuan. Reputasi perempuan yang belum menikah harus dilindungi karena hal ini mempengaruhi reputasi keluarga mereka. Pemerintah sering menyinggung cara pikir ini untuk membenarkan usulan reformasi undang-undang perkawinan. Ayat mengenai “kasus-kasus khusus” di CMRA 2017 bisa jadi merupakan upaya untuk mencegah “penolakan patriarki” atau reaksi dari kelompok ektrimis agama. 

Namun dampak sosial dari memperbolehkan pengecualian ini mungkin terlalu besar. Kesuksesan Bangladesh dalam memberdayakan perempuan dan mengakhiri perkawinan usia anak akan bergantung pada penguatan hukum dengan cara menutup celah-celah hukum yang ada. Penting juga untuk menyertai hal ini dengan kampanye sosial berkelanjutan dan program pendidikan berdasarkan target yang bertujuan untuk menggalang dukungan publik, dan pada saat yang sama memberdayakan perempuan.  

Angélique Kidjo, Duta UNICEF, berkata “perubahan yang tahan lama dan mendasar datang dari dalam komunitas itu sendiri, dan hal ini bergantung pada keterlibatan ibu dan ayah dalam mencari solusi yang dapat membuat perubahan dalam hidup anak perempuan mereka”. Beberapa upaya sukses untuk mengatasi perkawinan usia anak telah menggunakan pendekatan tersebut. 

Bangladesh masih mempunyai kesempatan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengakhiri perkawinan usia anak pada tahun 2030. Jika pemerintah memimpin upaya tersebut, kami yakin bahwa masyarakat Bangladesh akan mendukung hal tersebut.