Menyelamatkan Intelijen AS

ATLANTA – Dengan pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) tinggal satu bulan lagi, mantan Wakil Presiden Joe Biden dan para penasihatnya menyusun kebijakan keamanan nasional dan membuat daftar calon menteri yang akan menjabat di dalam kabinetnya jika dia berhasil mengalahkan Presiden Donald Trump. Tapi meskipun para calon presiden biasanya fokus terlebih dahulu pada calon-calon yang akan mengisi posisi menteri luar negeri, pertahanan, dan keuangan, kali ini fokusnya berbeda. Dengan kondisi komunitas intelijen yang semakin berada dalam bahaya, Biden harus memilih pemimpin badan intelijen terlebih dahulu sebelum memutuskan nama pejabat lainnya.

Bukan rahasia lagi kalau AS sedang menghadapi berbagai tantangan di luar negeri. Dalam empat tahun terakhir, Trump sudah melemahkan kedudukan, standar, dan kekuatan lembaga-lembaga yang ditugaskan menjaga keamanan negara. Direktur intelijen nasional yang baru harus memperbaiki kerusakan dan membasmi borok korupsi yang sudah ditanamkan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Trump di berbagai lembaga. Hal ini akan menjadi sebuah tugas yang besar.                    

Walaupun tidak ada yang tahu seberapa besar kerusakan yang telah terjadi selama Trump menjabat, serangannya tanpa henti terhadap para mata-mata dan analis AS sudah membuat lembaga-lembaga tersebut takut dan melemahkan misi-misinya. Sejak mulai menjabat, Trump terus meremehkan komunitas intelijen dan hasil kerjanya, terutama mengenai temuan bahwa Rusia mencampuri pemilihan umum tahun 2016 untuk menguntungkan Trump. Dan walaupun campur tangan Kremlin pada pemilu masih terus berlanjut, pejabat-pejabat yang memberikan laporan intelijen harian kepada Trump sudah tidak lagi melaporkan masalah itu, agar tidak membuat dia marah. Dan laporan terbaru yang menyebutkan direktur CIA Gina Haspel tidak menyampaikan laporan inteligen mengenai campur tangan Rusia pada pemilu tahun 2020 untuk menghindari kemarahan Trump menunjukkan bahwa kepentingan politik para pemimpin intelijen melemahkan keamanan nasional AS dan integritas lembaga-lembaga negara. Bisa diasumsikan bahwa para pejabat yang memberi laporan kepada presiden juga menghapus laporan mengenai ancaman-ancaman aktif lainnya, seperti ancaman dari Korea Utara, yang karena kegagalan KTT yang diadakan Trump menjadikan permasalahan ini sebagai sebuah bom waktu nuklir.