A worker cutting steel at a factory in Huaibei in China's eastern Anhui province AFP/Getty Images

Standar Ganda Kebijakan Perdagangan Amerika dengan Tiongkok

CAMBRIDGE – Delegasi tingkat tinggi urusan perdagangan Amerika tampaknya pulang dengan tangan kosong dari misi mereka di Tiongkok. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat skala dan sifat permintaan Amerika yang mementingkan diri sendiri. Amerika berupaya untuk merombak kebijakan industri dan peraturan kekayaan intelektual di Tiongkok sembari meminta mereka untuk tidak mengambil tindakan terhadap usulan Trump untuk menerapkan tarif sepihak terhadap barang-barang ekspor Tiongkok. 

Ini bukan perselisihan dagang pertama, dan yang terakhir, dengan Tiongkok. Sistem perdagangan global generasi lalu – yaitu sejak didirikannya Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 1995 – berdasar pada asumsi bahwa rezim pembuat kebijakan di seluruh dunia akan menjadi lebih seragam. Tiongkok, secara khusus, akan menjadi lebih “Kebarat-baratan” dalam cara mereka mengelola ekonomi. Namun, berlanjutnya penyimpangan sistem ekonomi negara tersebut telah menyebabkan banyaknya perselisihan perdagangan.

Ada alasan bagus bagi Tiongkok – dan negara-negara lain – untuk menolak tekanan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang ditetapkan oleh kelompok lobi ekspor Amerika. Bagaimanapun, kesuksesan fenomena globalisasi Tiongkok disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak biasa dan kreativitas industri serta liberalisasi ekonomi. Perlindungan selektif, subsidi kredit, BUMN, peraturan konten lokal, dan persyaratan transfer teknologi mempunyai peran dalam menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan manufaktur. Strategi Tiongkok saat ini, yaitu inisiatif “Made in China 2025”, bertujuan untuk meningkatkan pencapaian guna mencapai status sebagai negara ekonomi maju.

Fakta bahwa banyak kebijakan Tiongkok yang melanggar peraturan WTO dapat terlihat dengan jelas. Namun mereka yang mengejek Tiongkok “curang dalam berdagang” harus berpikir apakah Tiongkok dapat melakukan diversifikasi ekonomi dan mencapai perkembangan ekonomi dengan cepat jika mereka menjadi anggota WTO sebelum tahun 2001, atau jika mereka dengan taat menerapkan peraturan WTO sejak menjadi anggota. Ironisnya adalah banyak dari komentator ini tidak segan untuk menyebut Tiongkok sebagai contoh baik dari manfaat globalisasi – dan dengan mudah melupakan saat dimana Tiongkok mengabaikan peraturan ekonomi kontemporer.

Tiongkok memainkan permainan globalisasi dengan apa yang kita sebut dengan peraturan Bretton Woods, sesuai dengan nama rezim yang lebih permisif yang mengatur ekonomi dunia pada awal periode pasca perang. Seperti yang pernah dijelaskan oleh seorang pejabat Tiongkok kepada saya, strategi mereka adalah membuka jendela dan menaruh lapisan penyaring. Mereka bisa mendapatkan udara segar (investasi asing dan teknologi) dan menghindari elemen yang merugikan (aliran modal volatil dan impor yang mengganggu).        

Faktanya adalah Tiongkok menerapkan strategi yang serupa dengan yang diterapkan oleh negara maju ketika dulu mereka berupaya untuk menyusul negara maju yang lain. Salah satu keluhan terbesar Amerika terhadap Tiongkok adalah Tiongkok secara sistematis melanggar aturan hak kekayaan intelektual untuk mencuri rahasia teknologi. Namun pada abad ke sembilan belas, Amerika melakukan hal yang sama terhadap pemimpin teknologi di saat itu, yaitu Inggris. Ketika itu, Amerika mempunyai pandangan yang sama mengenai rahasia dagang Inggris, seperti pandangan Tiongkok saat ini terhadap hak kekayaan intelektual Amerika.  

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

Pabrik tekstil yang baru berkembang di New England sangat membutuhkan teknologi dan mereka berupaya untuk mencuri rancangan dari Inggris dan menyelundupkan para pengrajin dari Inggris. Ketika itu, Amerika mempunyai peraturan mengenai hak kekayaan intelektual, namun hal ini hanya berlaku untuk warga negara Amerika. Seperti yang digambarkan oleh seorang sejarawan bisnis Amerika, orang Amerika “juga melakukan pembajakan”

Rezim perdagangan internasional yang masuk akal harus berpikir bahwa tidak mungkin atau tidak baik untuk membatasi ruang gerak negara untuk merancang model ekonomi dan sosial mereka. Tingkat perkembangan, nilai-nilai, dan sejarah dari setiap negara terlalu berbeda untuk bisa dimasukkan ke dalam sebuah model kapitalisme yang spesifik. Terkadang peraturan domestik akan berdampak buruk dan tidak mendatangkan investasi asing serta memiskinkan ekonomi domestik. Di saat yang lain, peraturan domestik dapat mendorong transformasi ekonomi dan pengurangan kemiskinan, seperti yang terjadi dalam skala besar di Tiongkok, yang memberikan manfaat tidak hanya bagi ekonomi domestik namun juga bagi para konsumen di seluruh dunia.

Peraturan dagang internasional, yang merupakan hasil dari negosiasi panjang dari berbagai kepentingan – termasuk dan terutama adalah perusahaan dan kelompok lobi mereka, tidak dapat diharapkan untuk bisa dengan baik membedakan dua skenario ini. Negara yang menerapkan kebijakan buruk yang mengurangi potensi pembangunan mereka akan merugikan diri mereka sendiri. Ketika strategi domestik membawa dampak negatif, negara lain juga bisa terkena dampaknya; namun negara tersebut yang akan terkena dampak terburuk – dan hal ini harusnya bisa menjadi insentif bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang benar. Pemerintah yang kuatir akan transfer rahasia teknologi kepada pihak asing, tentunya, bebas untuk menerapkan peraturan yang melarang perusahaan dari negara mereka untuk melakukan investasi di luar negeri atau membatasi pembelian perusahaan dalam negeri oleh pihak asing.  

Banyak komentator liberal di Amerika setuju dengan langkah Trump yang menyasar kebijakan perdagangan dengan Tiongkok. Keberatan mereka adalah mengenai metode Trump yang agresif dan unilateral. Namun faktanya adalah kebijakan dagang Trump didorong oleh nilai merkantilisme sempit yang hanya menguntungkan kepentingan perusahaan-perusahaan Amerika. Kebijakan tersebut tidak menunjukkan minat untuk meningkatkan perdagangan global bagi semua pihak. Namun kebijakan tersebut harus menggunakan Peraturan Dasar dari rezim perdagangan: jangan menerapkan batasan jika tidak siap menerima akibatnya.     

http://prosyn.org/s74eiXS/id;