8

Hak Mendapatkan Teknologi Pertanian

STANFORD – Pada tahun 1960an, seorang ahli biologi yang bernama Paul Ehrlich memprediksi akan adanya kelaparan massal yang dikarenakan pertumbuhan populasi yang pesat, seorang pemulia tanaman yang bernama Norman Borlaug mengembangkan jenis tanaman dan cara berfikir dalam hal pertanian yang baru yang menjadi bagian yang penting dari Revolusi Hijau. Perkembangan tersebut, serta berbagai inovasi teknologi pertanian lainnya, dipercaya sebagai sebuah hal yang mencegah milyaran korban jiwa karena kelarapan dan meningkatkan nutrisi milyaran orang lainnya saat ini. Namun, ada beberapa pihak yang tampaknya ingin membatalkan kemajuan yang ada saat ini.

Lebih dari sekedar menyelamatkan nyawa, Revolusi Hijau menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan dalam skala besar. Menurut penelitian Universitas Stanford, sejak tahun 1961, teknologi pertanian modern telah menurunkan emisi rumah kaca secara signifikan, bahkan ketika hal tersebut berhasil meningkatkan jumlah hasil panen. Teknologi juga telah menyelamatkan lahan hutan yang setara dengan tiga hutan hujan Amazon – atau dua kali lipat luas 48 negara bagian Amerika Serikat – dari penebangan dan pengalihan menjadi lahan pertanian. Tanaman yang direkayasa genetik juga turut berkontribusi dalam menurunkan penggunaan sejumlah pestisida yang merusak lingkungan sebesar 581 juta kilogram (1.28 milyar pound), atau 18.5% secara komulatif sejak tahun 1996. 

Anehnya, banyak aktivis lingkungan hidup yang cenderung mengecam perkembangan ini daripada meyambutnya, sebaliknya mereka justru mendukung untuk kembali menggunakan pendekatan yang tidak efisien dan memberikan hasil yang rendah. Yang termasuk dalam konsep agroekologi yang didukung oleh para aktivis lingkungan ini adalah jenis pertanian primitif yaitu “pertanian subsisten”, yang menurunkan hasil panen dan ketahanan tanaman, merusak ketahanan pangan dan menyebabkan lebih banyak kelaparan dan malnutrisi.

Mendukung kegilaan ini, Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (UNHRC) baru-baru ini menerbitkan laporan dari Pelapor Khusus Hak Pangan, Hilal Elver, yang menyerukan rezim agroekologi global termasuk perjanjian global baru untuk mengatur dan menurunkan pengunaan pestisida dan rekayasa genetik, yang dalam laporan itu disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. 

UNHRC – yang merupakan sebuah badan yang terdiri dari pendukung hak-hak asasi manusia seperti Tiongkok, Kuba, Qatar, Arab Saudi dan Venezuela – biasanya menyenangkan diri mereka sendiri dengan menyerang Israel. Namun pada tahun 2000, atas desakan pemerintah Kuba, badan ini membuat posisi pelapor khusus hak pangan. Sesuai dengan komposisi absurd UNHRC, orang pertama yang menempati posisi ini adalah seorang sosiolog Swiss bernama Jean Ziegler yang merupakan co-founder dan juga peneriman Penghargaan Hak Asasi Internasional Muamar al-Qaddafi.

Menurut UN Watch, Elver mengutip sebuah referensi yang menyebutkan bahwa serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 diatur oleh pemerintah Amerika untuk membenarkan perang mereka melawan orang Islam. Pendapat Elver mengenai pangan juga berdasarkan pola pikir paranoid yang sama. Dia menentang “produksi makanan skala industrial” dan liberalisasi perdagangan, dan sering berkolaborasi dengan Greenpeace dan organisasi lingkungan radikal lainnya.

Banyak bagian laporan UNHRC baru yang dibuat oleh Elver juga mengulang pola pikir delusional mengenai organisasi industri organik yang didanai oleh lembaga non-pemerintah. Laporan ini menyalahkan inovasi pertanian seperti pestisida karena “mendestabilisasi ekosistem” dan menyatakan bahwa pestisida tidak diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian.

Hal ini mungkin hanya akan dianggap sebagai aktivisme PBB yang salah arah. Namun ini hanya merupakan satu elemen dari upaya yang lebih luas dan utama dari LSM global, bersama dengan sekutu mereka di Uni Eropa untuk memajukan model agroekologi, dimana hal-hal yang penting bagi pertanian, termasuk pestisida dan tanaman yang direkayasa genetik, tidak diperbolehkan. Agenda ini sekarang dipromosikan melalui jaringan luas badan-badan dan program PBB, serta perjanjian-perjanjian internasional, seperti Konvensi Keanekaragaman Biologi, Codex Alimentarius Commission, dan Badan Penelitian Kanker Internasional.

Potensi kerugian yang diakibatkan oleh upaya ini sangat besar. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) (yang belum terpengaruh pada aktivisme radikal seperti ini) memperkirakan bahwa, tanpa pestisida, petani akan kehilangan hingga 80% panen mereka karena serangga, penyakit dan gulma. (Misalnya saja dampak ulat tentara, yang selama 18 bulan terakhir saja telah merusak tanaman jagung diseluruh Sub-Sahara Afrika.) Negara berkembang adalah yang paling rentan terhadap rezim pembuat peraturan yang radikal, karena pemberian dana bantuan asing sering bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan donor, meskipun hal ini juga dapat mengubah peraturan pertanian di negara maju, misalnya di Uni Eropa.

Jutaan petani kecil di negara-negara berkembang membutuhkan perlindungan terhadap tanaman pertanian mereka. Misalnya saja ketika mereka kekurangan akses untuk mendapatkan herbisida, mereka harus menyiangi lahan mereka secara manual. Ini merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan: untuk menyiangi satu hektar lahan, petani – biasanya perempuan dan anak-anak – harus berjalan sejauh sepuluh kilometer (6.2 mil) sambil membungkuk. Jika hal ini sering dilakukan, maka dapat menyebabkan cedera tulang belakang permanen. Karena hal inilah negara bagian Kalifornia melarang pekerja pertanian untuk menyiangi lahan pertanian secara manual pada tahun 2004, meskipun hal ini tidak berlaku pada lahan pertanian organik, karena mereka menolak menggunakan herbisida.

Merampas peluang negara-negara berkembang untuk melakukan pertanian yang efisien dan dengan pendekatan yang berkelanjutan membuat mereka tetap berada pada kemiskinan dan juga mengabaikan hak mereka untuk memperoleh keamanan pangan. Inilah yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sebenarnya.