GULSHAN KHAN/AFP/Getty Images

Besarnya Dampak Buruk Monopoli Pangan di Afrika

LAGOS – Pada bulan Mei, harga pangan global mengalami peningkatan sebesar 1.2%, yang merupakan tingkat tertinggi sejak bulan Oktober 2017. Tren peningkatan harga ini mempunyai dampak yang tidak proporsional di Afrika, di mana jumlah pendapatan rumah tangga yang dibelanjakan untuk pangan juga mengalami peningkatan. Untuk menjamin ketahanan pangan, pemerintah harus bekerja dengan cepat untuk membalikkan tren ini, dan cara yang tepat untuk memulai hal ini adalah dengan mengawasi para produsen yang menyebabkan terjadinya kekacauan ini. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF), empat dari lima negara teratas di dunia dalam hal belanja pangan berada di Afrika. Nigeria menempati peringkat teratas, dengan 56.4% dari pendapatan rumah tangga di tahun 2015 yang dibelanjakan untuk pangan, peringkat kedua diduduki oleh Kenya (46.7%), lalu Kamerun (45.6%), dan Aljazair (42.5%). Sebagai perbandingan, dalam skala global, konsumen di Amerika adalah yang paling sedikit membelanjakan pendapatan rumah tangga mereka untuk pangan (6.4%), jauh lebih sedikit dibandingkan dengan konsumen yang berasal dari negara-negara berkembang seperti Brasil (16%) dan India (30%)

Salah satu alasan distorsi ini adalah perbandingan harga pangan terhadap pendapatan. Ketika Afrika mengalami urbanisasi, masyarakat membeli lebih banyak makanan semi-olahan atau olahan yang diimpor, sehingga mempunyai harga yang lebih mahal dibandingkan dengan makanan yang diproduksi secara lokal. Dan di kebanyakan negara, upah tidak meningkat sejalan dengan inflasi.

Namun penyebab utama dari hal ini adalah buruknya kebijakan publik: pemerintah di Afrika telah gagal dalam membatasi pengaruh perusahaan agribisnis dan produsen pangan besar, kurangnya pengawasan yang menjadikan pertanian lokal menjadi tidak kompetitif. Dan pada akhirnya, hal ini menjadikan harga sebagian besar komoditas meningkat.

Tidak adanya undang-undang anti-monopoli yang juga dikombinasikan dengan lemahnya perlindungan konsumen berarti di banyak negara, hanya terdapat dua atau tiga perusahaan besar yang mengendalikan pasar komoditi seperti garam, gula, tepung, susu, minyak, dan teh. Dampak dari hal ini paling terlihat di kota-kota di Afrika, di mana harga beras, ayam beku, roti, mentega, telur, dan bahkan minuman bersoda 24% lebih tinggi dari kota-kota lain di seluruh dunia. Harga ini memberikan dampak langsung dan tidak langsung kepada konsumen (karena biaya bahan baku yang lebih tinggi dibebankan oleh konglomerat pangan dan penyedia jasa akan kepada konsumen).    

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB telah lama berargumentasi bahwa ketahanan pangan dan penetapan harga yang adil bergantung pada pasar yang bebas dari kecenderungan monopoli. OECD setuju dengan hal ini, dan telah sering menyerukan kepada pihak yang berwenang untuk mengatasi “merger yang anti-persaingan”, penyalahgunaan dominasi, kartel, dan monopoli harga, hambatan vertikal, dan praktik eksklusif” dalam sektor pangan. Namun di banyak negara di Afrika, seruan ini sering kali tidak dihiraukan. 

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Yang pasti, hal ini bukanlah sebuah permasalahan baru. Misalnya, antara tahun 1997 dan 2004, FAO mencatat 122 tuduhan “praktik anti-persaingan” di 23 negara di Afrika Sub-Sahara. Pelanggaran termasuk “monopoli vertikal” pada sektor gula di Malawi, monopoli harga pada industri pupuk di Kenya, dan “kartel pembeli” pada industri kapas di Zimbabwe. Dan, meskipun kasus-kasus ini mendapatkan banyak perhatian, penyebab utamanya masih tetap terjadi.

Menurut Bank Dunia, lebih dari 70% negara-negara di Afrika secara global menduduki peringkat bawah sehubungan dengan upaya untuk melindungi “pasar yang berbasis kompetisi.” Meskipun terdapat 27 negara Afrika dan lima blok regional yang mempunyai undang-undang anti-monopoli, namun penegakan hukum jarang terjadi. Selain dari 27 negara tersebut, negara Afrika lainnya sama sekali tidak mempunyai peraturan anti-monopoli dan tidak ada kemajuan untuk menyusun undang-undang tersebut.  

Namun terdapat satu pengecualian: Afrika Selatan. Sejak 1998, Afrika Selatan menerapkan Undang-undang Kompetisi yang melarang sebuah perusahaan yang mengendalikan setidaknya 45% pangsa pasar untuk mengecualikan perusahaan lain atau berupaya untuk mengendalikan harga. Perusahaan yang melanggar akan mendapatkan denda hingga 10% dari pendapatan mereka dan selama dua dekade terakhir, beberapa dari perusahaan terbesar di negara tersebut – termasuk Tiger Brands, Pioneer Foods, and Sime Darby – telah didenda. Seperti yang telah dikatakan pada tahun kemarin oleh Tembinkosi Bonakele, Kepala Komisi Kompetisi Afrika Selatan, pemerintah bertekad untuk membasmi eksploitasi konsumen oleh kartel,” khususnya dalam industri pangan. 

Negara-negara lain harus mengikuti kepemimpinan Afrika Selatan. Perusahaan dan kelompok kepentingan akan terus berupaya mencari keuntungan dari tidak adanya peraturan. Kebutuhan untuk melakukan reformasi paling besar datang dari Nigeria dan Ghana, di mana belanja pangan sangat tinggi dan tekanan dari industri pangan paling besar. Untungnya, semakin banyak kesadaran akan perlunya mengatasi permasalahan ini. Babatunde Irukera, Direktur Jenderal Dewan Perlindungan Konsumen di Nigeria, baru-baru ini menyatakan bahwa, “Di pasar yang besar, dinamis, dan loyal seperti Nigeria, tidak adanya peraturan persaingan yang luas adalah sebuah hal yang tragis. Pasar yang tidak diatur dalam konteks persaingan memberikan wahana yang “sah” untuk pemerasan finansial dan sosial.       

Penurunan harga makanan pokok, bahkan hanya sebesar 10% (jauh di bawah rata-rata harga yang dikenakan oleh kartel premium di seluruh dunia), dengan mengatasi perilaku anti-persaingan di sektor-sektor ini, atau dengan melakukan reformasi peraturan yang melindungi perusahaan dari persaingan, dapat mengangkat 270,000 orang di Kenya, 200,000 orang di Afrika Selatan, dan 20,000 orang di Zambia keluar dari kemiskinan. Kebijakan seperti itu dapat menghemat belanja rumah tangga di negara-negara tersebut sebesar $700 juta (Dolar Amerika pada tahun 2015), dengan rumah tangga dari kelompok masyarakat miskin mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan rumah tangga kelompok masyarakat kaya.                     

Pada akhirnya, hal ini merupakan tanggung jawab dari pemimpin politik untuk melindungi konsumen dari kolusi dan monopoli harga. Memang benar bahwa bisnis di Afrika memerlukan ruang untuk melakukan inovasi dan berkembang, namun sukses mereka tidak berarti mengorbankan kepentingan pihak lain.              

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/zPzxTXg/id;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.